• Pilihan

    Fraksi di DPR Bersiap Sahkan UU Pilkada

    dpr
    KERINCINEWS.COMKomisi II Dewan Perwakilan Rakyat dan pemerintah sepakat membawa rancangan undang-undang pemilihan kepala daerah ke Sidang Paripurna DPR, Kamis 25 September 2014. Ketua Komisi II DPR, Agun Gunandjar Sudarsa, mengatakan sebelum pemungutan suara (voting) dilakukan, pandangan mini setiap fraksi di DPR harus dibuat varian dan sesederhana mungkin.

    "Gerbongnya tetap ada dua, langsung dan tidak langsung," ujar Agun dalam rapat pengambilan keputusan tingkat I RUU Pilkada di Gedung DPR, Jakarta, Rabu 25 September 2014.

    Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi menyatakan pemerintah setuju RUU Pilkada dibawa ke Paripurna DPR dan disajikan apa adanya.

    "Biar Paripurna memutuskan. Enam isu belum disetujui di sini (Komisi II DPR)," kata dia.

    Enam isu yang dimaksud Gamawan antara lain, pelaksanaan secara langsung atau tidak langsung, serentak atau tidak, politik dinasti, paket atau tidak paket, pemungutan suara terbanyak, atau cukup 30 persen, serta isu penghapusan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara.

    Pandangan Fraksi

    Fraksi Partai Golkar berpandangan pemilihan kepala daerah yang cocok dengan kebudayaan Indonesia adalah dipilih melalui perwakilan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

    "Sementara mekanisme yang tepat untuk pemilihan wakil kepala daerah adalah dipilih langsung oleh kepala daerah terpilih, sehingga wakil hanya menjalankan fungsi administratif," ujar Anggota Komisi II dari Fraksi Golkar, Nurul Arifin.

    Terkait larangan politik dinasti, menurut Nurul, pihaknya setuju larangan politik dinasti hanya berlaku untuk hubungan suami istri.

    "Anak masih perlu untuk bertarung sebagai kandidat calon," ungkap dia.

    Hal itu diamini oleh Anggota Komisi II dari Fraksi PDIP Yasonna Laoly. Menurut dia, PDIP setuju pembatasan hubungan darah hanya berlaku untuk suami istri. Sebab, pembatasan pada anak dan saudara berbahaya secara konstitusi karena bisa digugat.

    Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa juga menyetujui pembatasan politik dinasti ini hanya berlaku untuk hubungan istri, kecuali setelah ada jeda lima tahun.

    Pandangan lain muncul dari Fraksi Partai Amanat Nasional. Mereka berpendapat pelaksanaan pilkada langsung perlu dimoratorium hingga adanya amandemen Undang-Undang Dasar 1945.

    "PAN juga setuju kepala daerah dan wakilnya dipilih secara paket," kata Anggota Komisi II dari Fraksi PAN Yandri Susanto.

    Sementara itu, Anggota Komisi II dari Fraksi Demokrat Nuki Sutarno berpendapat, ke depan sebaiknya kepala daerah terpilih yang menentukan calon wakilnya. Kepala daerah, kata dia, bisa mengajukan kandidat wakil kepala daerah ke Kementerian Dalam Negeri.

    Terkait pelaksanaan Pilkada serentak, Ketua Panja RUU Pilkada Abdul Hakam Naja mengatakan pihaknya telah menyetujui dilakukan pada tahun 2015 dan 2018. Sementara pelaksaan pilkada dan pemilu secara serentak dilakukan tahun 2020.

    Dalam finalisasi draft RUU Pilkada ini, peta dukungan RUU Pilkada langsung belum berubah. Fraksi Gerindra, Fraksi Golkar, Fraksi PPP, Fraksi PAN, dan Fraksi PKS tetap menginginkan pelaksanaan pilkada tidak langsung. Sementara Fraksi PDIP, Fraksi PKB, Fraksi Hanura, dan Fraksi Demokrat menginginkan pilkada tetap dipilih langsung oleh rakyat.


    Kerincinews.com Email : kerincinews@gmail.com Twitter : @kerincinews1 Terima kasih telah membaca :
    • Komentar G+
    • Komentar Facebook

    0 komentar:

    Posting Komentar

    Item Reviewed: Fraksi di DPR Bersiap Sahkan UU Pilkada Rating: 5 Reviewed By: Adminn Kerincinews
    Scroll to Top
    //add jQuery library