• Pilihan

    Tiga Bupati Berharap Langsung

    kursi
    KERINCINEWS.COMJAMBI - Penggodokan Rancangan Undang-undang (RUU) Pilkada di DPR RI, menjadi perbincangan hangat di tengah-tengah masyarakat, terlebih daerah-daerah yang tak lama lagi akan melaksanakan Pilkada, seperti Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Menyikapi kondisi ini Wakil Bupati Tanjabar, Katamso menilai sebaiknya pemilihan dilakukan langsung oleh rakyat, bukan lewat DPRD.
    Katamso menyatakan secara pribadi, ia tegas menolak hal tersebut. Kalau dasar wacana itu muncul karena mengakibatkan mahalnya ongkos politik, menurut Katamso itu relatif. Masalah biaya mahal tergantung dengan figur. Seharusnya jika pelaksanaan proses Pilkada secara langsung mengalami kekurangan, tinggal bagaimana menyempurnakan.
    "Saya pribadi setuju Pilkada langsung, tinggal menyempurkan saja, karena saat ini kita masih dalam tahap belajar berdemokrasi," paparnya kepada Tribun, Selasa (9/9).
    Pelaksanan pemilu secara langsung dinilai Katamso sangat efektif, karena masyarakat yang nanti akan dipimpin bisa kenal dan langsung melihat calon pemimpinnya, serta bisa menilai kualitas kepribadian dan yang pasti ada interaksi dengan rakyat. Hal ini dikhawatirkan Katamso akan berbanding terbalik jika pemilihan dilaksanakan di DPRD.
    "Tapi apapun itu, keputusan DPR RI dan pemerintah pusat akan kita ikuti," ucap Katamso.
    Sementara itu Bupati Kabupaten Tebo, Sukandar yang digadangkan akan maju kembali menyatakan dirinya siap atas apapun yang akan dihasilkan dari RUU Pilkada tersebut.
    "Ya saya siap apa saja yang akan diputuskan DPR," ujar Sukandar via ponsel, Selasa (9/9). Sukandar mengatakan pemilihan oleh DPRD atau Rakyat banyak plus minusnya. Tapi semuanya harus dipersiapkan sebaik mungkin.
    Meski demikian Bupati Tebo itu mengatakan, sebaiknya pemilihan Bupati dipilih oleh rakyat sebagaimana pemilukada yang dijalankannya pada 2011 lalu.
    "Kalau saya boleh berharap, sebaiknya dipilih rakyat, karena itu lebih demokratis," jelasnya. Namun menurut Sukandar dia juga siap menjalankan jikapun pemillihan kepala daerah dipilih oleh DPRD.
    Bupati Merangin, Al Haris pun berharap sama. Dia mengharapkan pemilihan kedepan bisa dipilih kembali oleh rakyat.
    "Sebaiknya dipilih rakyat bukan dipilih di DPRD," katanya.
    Menurutnya dengan dipilih rakyat, nantinya rakyat akan memilih pemimpin yang berkualitas dan masyarakat bisa menilai siapa yang akan menjadi pemimpinnya. "Rakyat bisa menilai calon pemimpin mana yang mempunyai kedekatan dengan mereka," jelasnya
    Terpisah Gubernur Jambi Hasan Basri Agus tidak secara tegas memberikan persetujuannya terhadap sistem pemilihan kepala daerah langsung atau tidak langsung yang kini rancanngan undang-undangnya sedang dibahas di DPR-RI.
    Ketika diminta tanggapannya di Jambi, Selasa, ia mengatakan, pemilihan langsung dan tidak langsung, masing-masing mempunyai kelebihan dan kelemahan.
    "Kedua sistem itu ada kelebihan dan ada kelemahannya. Namun jika pemilihan langsung disetujui, aspirasi masyarakat lebih dominan di situ, masyarakat bisa menentukan langsung pilihannya, katanya.
    Selain itu, pemimpin pasti lebih dekat dengan rakyat dan lebih menguasai wilayah.
    "Bagimana pun calon atau kandidat akan turun langsung sosialisasi ke masyarakat, dan mungkin lebih menguasai wilayah, itu yang jelas," katanya.
    Kelemahan pemilihan langsung, kata Gubernur, ada potensi masyarakat terpecah belah, dan kebijakan yang diambil pemimpin terkadang merugikan orang yang tidak mendukung.
    "Kelemahan yang selama ini kita tahu mungkin sering masyarakat kita terpecah-pecah, ada pendukung A dan ada pendukung B, apalagi pemilihan bupati/wali kota, itu sering sekali terjadi, dan terkadang kebijakan yang diambil merugikan orang yang tidak mendukung," ujarnya.
    Kelemahan lainnya, banyak pegawai yang menjadi korban, sebab jika ada bupati atau gubernur petahana yang mencalonkan kembali, kemungkinan akan memerintahkan stafnya untuk jadi tim sukses.
    "Pasti akan terbelah, sehingga banyak pejabat yang jadi korban. Begitu selesai dan pemimpin itu dilantik, banyak pejabat yang nonjob. Berpuluh-puluh orang terkadang tidak mendapat jabatan, padahal pejabat yang nonjob itu banyak yang potensial. Itu salah satu sisi negatif yang kita lihat," katanya.
    Sementara jika pemilihan dilakukan melalui DPRD, kata dia, suasana pemerintahan lebih aman. Seorang bupati atau gubernur hanya berpikir bagimana melakukan pendekatan dengan DPRD.
    "Kalau pemilihan melalui DPRD mungkin ya kebalikannya. Kalau kita lihat dulu saat pilkada melalui DPRD, mungkin suasana pemerintahan lebih aman. Seorang calon bupati atau gubernur hanya berpikir bagimana melakukan pendekatan dengan DPR," katanya.
    Terkait mahalnya biaya jika pemilihan langsung, Hasan Basri Agus menyatakan hal itu relatif.
    "Kalau uang saya pikir relatif. Entah yang mana banyak habisnya antara pemilihan langsung dengan pemilihan tak langsung, itu relatif," ujarnya.
    Ketika ditanya apakah setuju dengan pemilihan melalui DPRD, Gubernur Jambi mengatakan akan melihat keputusan akhir dari RUU Pilkada tersebut.
    "Saya melihat dan menunggu keputusan DPR-RI sajalah," katanya.
    Hasan Basri Agus sendiri sebagai petahana sudah menyatakan akan maju kembali menjadi calon gubernur Jambi periode 2015-2020 pada pemilihan gubernur Jambi yang akan digelar pada April 2015.
    Nama lain yang juga mulai disebut-sebut akan ikut meramaikan bursa pemilihan gubernur jambi adalah Zumi Zola yang saat ini menjabat sebagai Bupati Tanjung Jabung Timur.

    Kerincinews.com Email : kerincinews@gmail.com Twitter : @kerincinews1 Terima kasih telah membaca :Tiga Bupati Berharap Langsung
    • Komentar G+
    • Komentar Facebook

    0 komentar:

    Posting Komentar

    Item Reviewed: Tiga Bupati Berharap Langsung Rating: 5 Reviewed By: Adminn Kerincinews
    Scroll to Top
    //add jQuery library