• Pilihan

    Pemerintah Pusat Kurang Peduli Daerah Pelestari Alam

    KERINCINEWS.COM, JAMBI - Pemerintah Pusat hingga kini masih kurang mempedulikan ketertinggalan pembangunan dan penanggulangan kemiskinan daerah – daerah pelestari hutan taman nasional di Provinsi Jambi. Kendati daerah – daerah di Jambi telah merelakan sebagian besar wilayahnya sebagai kawasan taman nasional yang tak boleh dieksploitasi untuk pembangunan, namun pemerintah pusat belum memberikan imbalan atau kompensasi bernilai ekonomis kepada daerah tersebut. Akibatnya percepatan pembangunan daerah – daerah tertinggal dan penanggulangan kemiskinan penduduk miskin di sekitar taman – taman nasional di Jambi sulit dilakukan.


    Hal tersebut ditegaskan Gubernur Jambi, Hasan Basri Agus kepada wartawan seusai peluncuran buku Indeks Tata Kelola Hutan Sembilan Kabupaten se-Provinsi Jambi di kantor Gubernur Jambi, Senin (22/12). Acara tersebut turut dihadiri Kepala Unit Tata Kelola Pemerintahan dan Pengurangan Kemiskinan UNDP (United Nations Development Programme) Indonesia, Nurina Widagdo dan Kepala Advokasi Wilayah USAID (United States Agency for International Development) Indonesia, Eric Davies.


    Menurut Gubernur Jambi, kurangnya kepedulian pemerintah pusat terhadap daerah-daerah pelestari kawasan taman nasional di Provinsi Jambi tercermin dari rendahnya nilai dana alokasi umum (DAU) dan dana alokasi khusus (DAK) untuk beberapa kabupaten yang memiliki kawasan taman nasional di daerah itu. DAU dan DAK yang diterima Kabupaten Kerinci untuk tahun 2015 misalnya hanya Rp 1 triliun sama dengan DAU dan DAK untuk kabupaten yang tidak memiliki wilayah hutan taman nasional.


    Minimnya bantuan dana pembangunan dari pemerintah pusat untuk Kerinci tersebut, lanjut Gubernur Jambi, tidak sebanding dengan pengorbanan masyarakat dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kerinci yang telah menyerahkan sebagian besar wilayahnya untuk pelestarian Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS).


    Sekitar 214.200 hektare (ha) atau 51 persen dari 420.000 ha wilayah Kabupaten Kerinci telah dumasukkan ke dalam kawasan TNKS yang harus dilindungi atau tak bisa dieksploitasi untuk kegiatan pembangunan ekonomi. Bahkan sebagian areal pertanian, perkebunan dan permukiman masyarakat Kerinci masuk dalam kawasan TNKS. Kondisi demikian menyulitkan pemerintah daerah dan masyarakat Kerinci mengembangkan kegiatan pembangunan ekonomi, khususnya di bidang pertanian dan perkebunan. Namun, pemerintah pusat hingga kini belum pernah memberikan kompensasi atas pengorbanan masyarakat dan daerah Kerinci dalam pelestarian TNKS tersebut.


    “Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi sudah beberapa kali mengajukan permohonan kepada pemerintah pusat agar ada kompensasi terhadap masyarakat dan pemerintah daerah Kerinci yang merelakan separuh luas daerahnya masuk TNKS. Permohonan tersebut hingga kini belum mendapat respons,” katanya.


    Menurut Gubernur Jambi, pemberian kompensasi dalam bentuk dana pembangunan kepada masyarakat di beberapa kabupaten yang wilayahnya memiliki kawasan hutan taman nasional di Jambi penting agar warga masyarakat tidak menggarap kawasan hutan taman nasional tersebut menjadi areal pertanian dan perkebunan. Bila kompensasi tersebut tidak ada, sementara kebutuhan lahan masyarakat semakin bertambah, pada akhirnya masyarakat sekitar taman nasional di Jambi akan menggarap kawasan taman nasional menjadi areal pertanian dan perkebunan.


    Dikatakan, selain Kabupaten Kerinci, ada tiga kabupaten lain di Jambi yang perlu mendapat kompensasi dana pembangunan karena sebagian wilayah daerah itu merupakan kawasan hutan taman nasional. Kabupaten tersebut yakni, Kabupaten Sarolangun yang memiliki kawasan Taman Nasional Bukit Duabelas (TNBD), Kabupaten Tebo yang sebagian daerahnya masuk kawasan hutan Taman Nasional Bukit Tigapuluh (TNBT) dan Kabupaten Tanjungjabung Timur yang memiliki Taman Nasional Berbak (TNB).
    Kerincinews.com Email : kerincinews@gmail.com Twitter : @kerincinews1 Terima kasih telah membaca :
    • Komentar G+
    • Komentar Facebook

    0 komentar:

    Posting Komentar

    Item Reviewed: Pemerintah Pusat Kurang Peduli Daerah Pelestari Alam Rating: 5 Reviewed By: Adminn Kerincinews
    Scroll to Top
    //add jQuery library