• Pilihan

    Kini Giliran Ketua KPK Abraham Samad Dilapor ke Bareskrim Polri

    KERINCINEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan tekanan agar jangan ada kriminalisasi dalam pengusutan kasus di KPK dan Polri di Istana Merdeka Minggu malam (25/1). Namun, penegasan dalam bentuk diucapkan hingga tiga kali dalam pidato 2 menit 40 detik itu tak mampu membendung upaya kriminalisasi, khususnya terhadap pimpinan KPK.

    Berdasar pantauan, menyusul laporan kasus yang membidik pimpinan KPK Bambang Widjojanto dan Adnan Pandu Praja, kini giliran Ketua KPK Abraham Samad yang dilaporkan Direktur Eksekutif KPK Watch M. Yusuf Sahide kemarin (26/1). Dalam laporan polisi bernomor LP/75/I/2015/Bareskrim itu disebutkan, Samad melanggar Undang-Undang (UU) KPK karena melakukan pertemuan dengan Hasto Kristiyanto. Laporan tersebut sebetulnya sudah diajukan pada 22 Januari lalu, namun baru kemarin diketahui media.

    Kepala Bagian Penerangan Umum Mabes Polri, Kombes Rikwanto menjelaskan, saksi yag diajukan dalam laporan itu adalah Hasto Kristiyanto, Plt Sekjen PDIP. Samad diduga melanggar pasal 36 dan 65 UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK.

    Dikonfirmasi terkait laporan tersebut, Yusuf Sahide menjelaskan, pihaknya ingin membuktikan bahwa Samad telah melakukan aktivitas politik. Hal itu dilakukan di luar kewenangannya sebagai pimpinan KPK. "Yang lebih utama soal pembicaraan mengenai kasus yang ditangani," ujarnya.
    Dalam pembicaraan tersebut, juga terdapat pembahasan soal kasus korupsi yang melibatkan politikus PDIP, Emir Moeis. Padahal, Hasto merupakan petinggi PDIP. "Dengan begitu, dapat diartikan sebenarnya Abraham (Samad) membicarakan kasus yang ditanganinya dengan orang (atau) pihak yang terhubung dengan kasus itu. Ini pelanggaran berat," papar Yusuf.

    Menyusul laporan KPK Watch, pimpinan KPK berikutnya yang dijerat adalah Zulkarnaen. Mantan kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur (Jatim) tersebut bakal dilaporkan terkait kasus dana hibah program penanganan sosial ekonomi masyarakat (P2SEM) oleh Jatim Antikorupsi (Jatim Aksi).
    Koordinator Jatim Aksi, Fathorrasjid, mengakui bahwa dirinya dan timnya akan bertemu Kapolri serta jaksa agung hari ini. "Jadi, bukan melapor, tapi audiensi. Sebab, laporan sudah kami ajukan sejak lama, April 2010 lalu," tegas mantan ketua DPRD Jatim itu di kantor redaksi Jawa Pos (induk Jambi Independent) tadi malam. Dalam audiensi tersebut, dia akan membeberkan modus koruptor di Jatim.

    Dalam laporan itu, salah satu yang disinggung adalah tudingan kepada Zulkarnaen yang dianggap tidak profesional saat menjabat kepala Kejati Jatim. Saat itu dia mengusut kasus korupsi P2SEM. "Laporan kami sebelumnya belum ditanggapi," katanya.
    Fathorrasjid memastikan bahwa audiensi itu tidak terkait dengan upaya penggembosan KPK. Sebab, permohonan audiensi tersebut dilayangkan pada 13 Januari 2015, jauh sebelum ketegangan Polri dengan KPK terjadi. Saat itu dia langsung mendapat kepastian bahwa Kapolri bisa ditemui hari ini.

    Jika laporan terhadap Zulkarnaen itu juga diproses Bareskrim, lengkap sudah semua pimpinan KPK dilaporkan atas tindak pidana. Adanya pelaporan yang terjadi secara berturut-turut dalam seminggu terakhir dengan mudah dipahami publik sebagai bentuk balas dendam dan kriminalisasi terhadap KPK.

    Terkait pelaporan para pimpinan KPK tersebut, Deputi Pencegahan KPK Johan Budi menilai hal itu sebagai sebuah pelaporan yang sempurna. "Bagaimana tidak sempurna, setelah Pak BW ditangkap, Pak Pandu, Pak Abraham dilaporkan dan informasinya (besok) Pak Zul juga akan menyusul," ucapnya.

    Bagi KPK, setiap warga negara memang memiliki hak untuk melakukan upaya hukum, termasuk melaporkan pimpinan KPK. Namun, hal itu tentu harus didasari bukti, bukan sekadar fitnah. KPK, lanjut Johan, tidak akan mengambil langkah hukum terkait pelaporan-pelaporan tersebut.
    Menurut Johan, laporan-laporan itu bergantung kepada Mabes Polri, apakah cepat ditindaklanjuti dengan menjadikan pimpinan KPK satu per satu sebagai tersangka. Jika hal tersebut dilakukan, otomatis satu per satu pimpinan KPK menyusul nonaktif dan tidak lagi tersisa komisioner.

    BW Mundur


    Tanda-tanda ke arah penonaktifan seluruh pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah terjadi pada Bambang Widjojanto (BW). Wakil ketua KPK itu telah mengajukan penonaktifan pasca penetapannya sebagai tersangka oleh Bareskrim Mabes Polri kemarin.

    Bambang mengatakan, meskipun dirinya dan banyak pihak meyakini penetapannya sebagai tersangka penuh rekayasa, dirinya tetap berupaya patuh kepada undang-undang (UU), yakni UU 30/2002 tentang KPK. UU itu memang mengatur pemberhentian pimpinan KPK. Dalam pasal 32 ayat 2 disebutkan, ketika menjadi tersangka tindak pidana kejahatan, pimpinan KPK diberhentikan sementara dari jabatannya. "Saya tetap harus patuh kepada konstitusi, undang-undang, dan kemaslahatan kepentingan publik," tuturnya.

    Tapi, setelah melalui rapat hampir lima jam, pengajuan pengunduran diri BW ditolak tiga pimpinan KPK tadi malam. "Namun, semuanya masih menunggu sikap presiden. Sebab, sesuai undang-undang, presiden yang mengeluarkan keppres pemberhentian," terang Deputi Pencegahan KPK, Johan Budi.
    Soal keputusan presiden itu, KPK hingga tadi malam belum mendapatkan informasi dari istana. Pimpinan KPK menolak pengunduran diri tersebut karena mereka sepakat melihat kasus BW hanya rekayasa. "Selain itu, pimpinan saat ini kan tinggal empat. Kalau mundur satu, berarti tersisa tiga," jelas Johan.

    Meskipun belum disetujui pimpinan KPK lainnya, pengunduran diri BW kemarin memberikan tekanan kepada Komjen Pol Budi Gunawan (BG). Sebab, dua pimpinan lembaga penegak hukum itu sama-sama terjerat perkara pidana. BG terlebih dulu dijerat sebagai tersangka gratifikasi oleh KPK. Budi disangka menerima pemberian hadiah atau janji saat masih menjabat kepala biro pembinaan karir pada 2006. Penetapan sebagai tersangka itu merupakan muara dari tudingan kepemilikan rekening gendut yang selama ini melekat pada BG.

    Nah, berselang sepuluh hari setelah penetapan BG sebagai tersangka, BW mendadak dicokok Bareskrim. Mantan advokat itu ditangkap, diborgol di depan anaknya, dan dikeler ke gedung Bareskrim Mabes Polri. BW langsung ditetapkan sebagai tersangka dan hendak ditahan dalam kasus laporan memengaruhi saksi untuk memberikan keterangan palsu pada penyelesaian sengketa pilkada Kotawaringin Barat di Mahkamah Konstitusi pada 2010. Laporan itu disampaikan politikus PDIP, Sugianto Sabran, yang kalah bertarung dengan klien BW, Ujang Iskandar.

    menanggapi keterkaitan pengunduran dirinya dengan BG, BW tidak menjawab langsung. Dia hanya mengatakan, seorang pimpinan harus menunjukkan leadership. "Saya belajar menjadi pemimpin yang baik. Yang bisa menunjukkan kepemimpinan dan bertanggung jawab atas keputusan yang saya ambil," tuturnya.

    Bagaimana respons Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Mabes Polri)" Kadivhumas Mabes Polri, Irjen Ronny F. Sompie, menyatakan bahwa Polri tidak akan berkomentar soal pengunduran diri BW. Sebab, pengunduran diri BW merupakan urusan internal komisi antirasuah tersebut. "Polri tidak punya hubungan soal itu," ucapnya kemarin.

    Lalu apakah BG juga akan mengundurkan diri karena telah ditetapkan sebagai tersangka, sama seperti BW" Ronny menjelaskan bahwa hingga saat ini belum ada pengajuan pengunduran diri dari BG. Namun, bila menengok kasus BW, yang aktif seharusnya personalnya. "Bukan lembaga Polrinya yang aktif," terangnya.

    BW, lanjut Ronny, yang mengawali menyatakan ingin mundur dan niat itu berasal dari BW. KPK hanya menyetujuinya atau tidak. "Polri juga sama seperti itu, yang memiliki niat seharusnya personal. Kalau tidak ya tidak masalah," paparnya.

    Pengunduran Diri BW ditangan Presiden


    Proses pengunduran diri BW kini berada di tangan presiden. Sebab, BW bisa secara resmi mundur jika ada keppres. Sampai tadi malam pihak istana belum mau menanggapi pengajuan pengunduran diri BW dari KPK. Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto menyatakan masih akan menunggu surat resmi terkait hal itu.  

    Andi mengatakan, pihak istana belum mendapat surat, baik soal status tersangka BW dari Polri maupun permintaan mundur dari KPK. Karena itu, keppres juga belum disusun. "Semuanya menunggu suratnya masuk dulu," kata Andi saat ditemui di kompleks kantor kepresidenan, Jakarta, kemarin.

    Saksi BG Tak Hadir di KPK


    Sementara itu, sikap sejumlah perwira polisi terkait perseteruan KPK dengan Polri saat ini memang patut disayangkan. Selain BG yang belum mengajukan pengunduran diri, sejumlah perwira polisi yang seharusnya menjalani pemeriksaan sebagai saksi di KPK pun tak hadir hingga panggilan kedua.
    Kabag Pemberitaan KPK Priharsa Nugraha menjelaskan, ada enam saksi yang tidak hadir dalam sejumlah pemeriksaan kasus korupsi di KPK kemarin. Tiga di antara enam saksi itu terkait dengan kasus BG. "Tiga-tiganya tidak hadir," ujar Priharsa.

    Tiga saksi kasus BG itu adalah Kombes Ibnu Isticha (dosen utama STIK Lemdikpol), Kompol Sumardji (Wakapolres Jombang), dan Brigjen Herry Prastowo (Dirtipidum Bareskrim Mabes Polri). Mengenai alasan ketidakhadiran memenuhi panggilan penyidik, Sumardji menjadwalkan pemeriksaan dilakukan hari ini (27/1). Sementara itu, Herry Prastowo mengirimkan surat dengan alasan sedang menjalankan tugas operasi. Sebelumnya, pada pemanggilan pertama, Herry mengaku tengah berada di luar negeri. Ibnu Isticha memiliki alasan tak bisa hadir karena sedang mendampingi mahasiswa S-3. Pada pemeriksaan pertama, Ibnu tidak hadir tanpa keterangan.

    Ketidakhadiran para saksi kasus korupsi BG tentu akan menghambat penyidikan KPK. Mangkirnya para polisi tersebut tentu sangat disayangkan. Sebagai penegak hukum, seharusnya mereka memberi contoh bagaimana menghormati dan mengedepankan proses hukum.

    Koordinator Indonesia Corruption Watch, Ade Irawan, mengatakan, ketidakhadiran para saksi itu bisa diartikan mereka tidak mematuhi perintah presiden. "Seperti kita ketahui bersama, presiden dalam pidatonya, salah satunya, meminta kedua pihak saling menghormati proses penegakan hukum yang sedang berjalan," tegasnya.

    Presiden dalam pidatonya juga meminta KPK dan Polri saling mendukung dalam pemberantasan korupsi. Ade menuturkan, sebagai penegak hukum, apalagi berstatus perwira menengah dan perwira tinggi, seharusnya para polisi itu mengetahui konsekuensi atas ketidakhadiran mereka tersebut.

    Merujuk pasal 224 KUHP, barang siapa yang dipanggil sebagai saksi, ahli, atau juru bahasa menurut undang-undang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban berdasarkan undang-undang yang harus dipenuhinya, maka bisa diancam dalam perkara pidana dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan. Dalam perkara lain, juga bisa dipidana dengan penjara paling lama enam bulan.

    Mengenai pemanggilan paksa, Ade menerangkan, hal itu juga telah diatur dalam KUHAP dan seharusnya dipahami para perwira polisi tersebut. Dalam pasal itu dijelaskan, jika orang yang dipanggil tidak datang, penyidik bisa memerintah petugas membawa orang bersangkutan. (gun/dyn/aph/idr/c9/kim)


    Kerincinews.com Email : kerincinews@gmail.com Twitter : @kerincinews1 Terima kasih telah membaca : Kini Giliran Ketua KPK Abraham Samad Dilapor ke Bareskrim Polri


    sumber: jambi-independent
    • Komentar G+
    • Komentar Facebook

    0 komentar:

    Posting Komentar

    Item Reviewed: Kini Giliran Ketua KPK Abraham Samad Dilapor ke Bareskrim Polri Rating: 5 Reviewed By: Adminn Kerincinews
    Scroll to Top
    //add jQuery library