• Pilihan

    Dua Dalil Gugatan Budi Gunawan Terbukti Keliru

    Dua Dalil Gugatan Budi Gunawan Terbukti Keliru
    Dua Dalil Gugatan Budi Gunawan Terbukti Keliru
    KERINCINEWS.COM, JAKARTA - Dua dalil dalam permohonan praperadilan status tersangka Komisaris Jenderal Polisi Budi Gunawan yang dibacakan tim kuasa hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin 9 Februari 2015, terbukti keliru.

    Salah satu tim divisi hukum Komisi Pemberantasan Korupsi Rasamala Aritonang mengatakan, dalil permohonan yang menyebutkan laporan hasil analisis Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) pada 2009 sebagai dasar penetapan tersangka Budi Gunawan tidak tepat. "Dalil pemohon yang menyatakan laporan hasil analisis 2009 itu tidak benar, dasar kami (hasil analisis PPATK) tahun 2014," kata Rasamala seusai persidangan seperti dikutip dari Antara .

    KPK, menurut Rasamala, memulai penyelidikan kasus Budi Gunawan pada Juni 2014 berdasarkan informasi dari aduan masyarakat dan hasil analisis PPATK. Sedangkan dalil permohonan lain, yaitu contoh praperadilan tersangka yang pernah dikabulkan hakim juga terbukti keliru.

    Contohnya berikut ini Kuasa hukum Budi Gunawan, Frederich Yunadi, memberi contoh perkara praperadilan No. 38/Pid.Prap/2012/PN.Jkt-Sel yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atas nama Bachtiar Abdul Fatah terkait perkara yang melibatkan PT Chevron Pacific Indonesia.

    Dalam praperadilan tersebut, Bachtiar yang ditetapkan sebagai tersangka korupsi oleh Kejaksaan Agung terbebas dari status tersangkanya. Frederich lantas meminta perkara praperadilan tersebut dijadikan rujukan untuk mengabulkan praperadilan Budi Gunawan.

    Namun, Rasamala mengingatkan, bahwa putusan hakim Suko Harsono yang memimpin persidangan ketika itu dikenai hukuman disiplin oleh Mahkamah Agung.

    Selain itu Bachtiar kembali ditetapkan sebagai tersangka dan proses penyidikan dilanjutkan kembali oleh Kejaksaan Agung. "Dalil kami bahwa sudah ada surat MA yang menyatakan bahwa hakim yang bersangkutan dikenakan hukuman disiplin terkait tindakannya, MA sendiri menyatakan bahwa itu di luar kewenangan pengadilan," kata Rasamala. Kemungkinan akan ditolak hakim

    Pakar hukum pidana Mudzakir menilai beberapa dalil gugatan Budi Gunawan dalam sidang praperadilan lemah dan dalil tersebut kemungkinan besar akan ditolak hakim. "Bisa jadi kurang tepat, karena obyek gugatan itu soal efek dari penetapan tersangka," kata Mudzakir saat dihubungi Tempo.

    Menurut Mudzakir, KPK punya berwenang menangani kasus Budi Gunawan yang terjadi pada 2003-2006.

    Bahkan KPK berwenang mengusut kasus-kasus masa lalu, yang terjadi bahkan sebelum lembaga tersebut lahir. Dasarnya, kewenangan menyidik kasus korupsi melekat pada penyidik KPK yang adalah anggota kepolisian.

    Kewenangan ini sudah dimiliki polisi jauh sebelum KPK dibentuk dalam pemerintahan Megawati Soekarnoputri. "Tidak ada batas waktu kasus yang bisa ditangani KPK," kata Mudzakir.

    Begitu pula ihwal dalil Budi Gunawan tak bisa diperiksa dalam kasus yang sama juga lemah. KPK tetap berhak mengusut kasus yang sebelumnya pernah ditangani kepolisian. KPK memang terikat pada aturan supervisi dan koordinasi sehingga harus berkonsultasi jika akan mengambil alih kasus.

    Akan tetapi, hal tersebut dapat dilakukan jika KPK memang menemukan bukti baru atau kejanggalan dalam pengusutan. "Ada dua alasan yang mungkin. KPK menemukan bukti baru, atau memang ada indikasi penanganan yang tak fair," kata Mudzakir. Gugatan Budi Gunawan akan langsung gugur jika dalam persidangan KPK mampu memaparkan adanya bukti baru.

    Hal ini juga semakin menegaskan tak ada kaitannya penetapan tersangka dengan pencalonan Budi sebagai kepala kepolisian. Satu-satunya yang cukup kuat dan beralasan adalah efek terbatasnya gerak Budi melalui pencegahan ke luar negeri.

    Menurut Mudzakir dalil ini memang termasuk dalam obyek persidangan praperadilan.

    Agenda sidang lanjutan Pada sidang kemarin, pihak Budi Gunawan membacakan permohonan gugatan dan dilanjutkan dengan jawaban permohonan gugatan dari pihak termohon.

    Sidang akan dilanjutkan dengan pembuktian untuk penguatan dalil-dalil pemohon (pihak Budi Gunawan) dan termohon (Komisi Pemberantasan Korupsi) dengan menghadirkan saksi, saksi ahli, dan bukti. Saksi dari pihak Budi Gunawan dihadirkan hari ini, Selasa 10 Februari dan Rabu 11 Februari. Sedangkan saksi KPK akan dihadirkan pada Kamis, 12 Februari dan Jumat 13 Februari 2015.


    Kerincinews.com Email : kerincinews@gmail.com Twitter : @kerincinews1 Terima kasih telah membaca :Dua Dalil Gugatan Budi Gunawan Terbukti Keliru
    • Komentar G+
    • Komentar Facebook

    0 komentar:

    Posting Komentar

    Item Reviewed: Dua Dalil Gugatan Budi Gunawan Terbukti Keliru Rating: 5 Reviewed By: Adminn Kerincinews
    Scroll to Top
    //add jQuery library