• Pilihan

    Keluarga Dekat Kepala Daerah Tidak Bisa Maju di Pilkada

    KERINCINEWS.COM, JAMBI – Pasca revisi Undang-Undang Pilkada serentak diketok palu oleh DPR RI, untuk Pilkada serentak gelombang pertama dipastikan digelar pada Desember 2015. Ada aturan baru hasil revisi tersebut, salah satunya Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang ingin maju di Pilkada harus mundur.

    Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jambi, Desy Ariyanto, mengatakan, yang menarik lagi dari revisi undang-undang ini adalah pembatasan terhadap politik dinasti. Harus ada jeda lima tahun bagi kandidat yang akan maju sebagai kepala daerah, jika memiliki hubungan kekerabatan dengan petahan seperti kakak, adik, istri, dan anak.

    Lantas bagaimana dengan kandidat yang maju di kabupaten, sementara keluarganya maju di tingkat provinsi? Desy mengatakan, aturan ini hanya berlaku untuk daerah di tingkatan yang sama.

    “Jadi, kalau satu di provinsi satu di kabupaten, ini tidak masuk,” kata Desy.

    Selain itu, ada aturan lainnya terkait persyaratan pengusungan kandidat yang harus dipenuhi oleh setiap partai politik pengusung, yakni harus melampirkan SK pimpinan parpol pusat dan SK parpol di tingkat provinsi untuk tingkat provinsi atau gubernur.

    Sementara untuk pemilihan bupati juga harus melampirkan SK dari pimpinan parpol setempat, ditambah dengan SK parpol di tingkat provinsi dan SK pimpinan parpol pusat.

    "Ini hal yang baru, kalau sebelumnya kan cukup ditingkatannya saja, tidak dimintai secara formal dari persetujuan ke DPP parpol," tandasnya.


    Kerincinews.com Email : kerincinews@gmail.com Twitter : @kerincinews1 Terima kasih telah membaca :Keluarga Dekat Kepala Daerah Tidak Bisa Maju di Pilkada


    metrojambi.com
    • Komentar G+
    • Komentar Facebook

    0 komentar:

    Posting Komentar

    Item Reviewed: Keluarga Dekat Kepala Daerah Tidak Bisa Maju di Pilkada Rating: 5 Reviewed By: Adminn Kerincinews
    Scroll to Top
    //add jQuery library