• Pilihan

    Satgasus Kejagung Diminta Usut Walikota Sungai Penuh

    KERINCINEWS.COM, SUNGAIPENUH - Berbagai elemen masyarakat di Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi menyatakan keprihatinannya terkait maraknya korupsi di kota itu sejak dipimpin oleh Prof.Asafri Jaya Bakri (AJB). Mereka pun meminta agar Satuan Tugas Khusus (Satgasus) yang baru dibentuk Kejaksaan Agung segera mengusut AJB.

    Terstruktur.

    Menurut penuturan berbagai sumber, korupsi di era AJB berlangsung terstruktur.

    “Sejak tahun 2011 sampai saat ini, AJB menjabat sebagai Walikota Sungai Penuh, ternyata telah melakukan korupsi secara sistematis dan terstruktur.” Ujar seorang penggiat anti korupsi di Sungai Penuh yang diwawancarai oleh SKPKNews.co.

    Menurut sumber, modus operandi AJB dalam menjalankan roda pemerintahan Pemda Kota Sungai Penuh, AJB membuat sistem buku rapor tiga warna untuk catatan khusus bagi kinerja para Kepala Dinas / SKPD  di lingkungan Pemda Kota Sungai Penuh berdasarkan besarnya setoran mereka ke AJB.

    “Rapor warna hijau untuk bawahannya yang setorannya di atas standar. Kuning untuk bawahannya yang setorannya termasuk dan rapor warna merah untuk bawahannya yang setorannya di bawah standar.” Tutur sumber.

    Masih menurut sumber, bagi SKPD/Kepala Dinas yang tercatat dalam buku rapor warna hijau akan terus di pertahankan AJB, bahkan mendapat promosi ke tingkat yang lebih tinggi. Sedangkan SKPD/Kepala Dinas yang mendapat catatan dalam buku rapor berwarna kuning dilakukan pembinaan. Sementara yang mendapat catatan warna merah, mereka dicopot dari jabatannya alias di nonjobkan.

    Sumber lain dari salah seorang pejabat penting Pemda Kota Sungai Penuh yang tidak mau di sebutkan namanya membenarkan tentang modus korupsi AJB dan mengakui bahwa dengan penerapan sistem seperti itu, korupsi merajalela di lingkungan Pemda Kota Sungai Penuh.

    “Aparat Pemerintah Daerah Sungai Penuh berlomba mencari setoran untuk sang Wali Kota demi mempertahankan jabatan mereka masing-masing.” Ujarnya.

    Sumber mencontohkan, Drs. Pusri Amsyi (PA) dulunya adalah Kepala Kantor BKD (Badan Kepegawaian Daerah-red) kini diorbitkan menjadi Sekretaris Daerah Pemda Kota Sungai Penuh karena Drs. Pusri Amsyi mendapat catatan terbaik dalam rapor warna hijau.

    “Yang bersangkutan berhasil mengamankan kebijakan AJB dalam masalah penerimaan CPNS tahun 2013 dan CPNS tahun 2014 di Pemda Kota Sungai Penuh kendatipun terdapat kecurangan-kecurangan secara nyata dan transparan yang sarat dengan Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN). ” Papar sumber.

    “Seorang CPNS yang ikut tes di Pemda Kota Sungai Penuh jika ingin lulus harus membayar uang kepada Drs. Pusri Amsyi dari Rp.150 juta sampai dengan Rp.200 juta per orang. Kasus ini telah menjadi rahasia umum bagi masyarakat Kota Sungai Penuh.” Lanjut sumber.

    Sumber lain menuturkan kepiawaian PA bermain.

    “Dalam pelaksanaan penerimaan CPNS 2013 anak kandung PA berinisial JJ yang tidak bisa baca tulis, tapi bisa lulus tes CPNS, sekarang dinas di kantor Bencal (Bencana Alam) Kota Sungai Penuh. Kemudian ada lagi seorang CPNS bernama Nopi, ketika hari pelaksanaan tes pada tahun 2013 tidak ikut tes, karena pada hari tersebut yang bersangkutan mendapat kecelakaan dan dirawat di Rumah Sakit Umum Sungai Penuh, juga lulus tes.” Paparnya.

    Sumber SKPKNews.co mengungkap, selain PA, terdapat seorang pejabat di Pemda Kota Sungai Penuh yang mendapat nilai terbaik dalam catatan rapor warna hijau yaitu, H. Irman Jalal,SE yang kini menjabat sebagai kepala kantor BPBD Kota Sungai Penuh, terkenal sebagai orang yang paling dekat dengan AJB.

    “Sebagai pengguna anggaran Bencal Kota Sungai Penuh dari tahun 2012 sampai saat ini Irman Jalal,SE terkenal seorang sangat pintar bermain dalam membuat laporan fiktif tentang pengguna anggaran Bencal kota ini.” Ujarnya.

    Jaringan Korupsi

    Keterangan yang dihimpun oleh SKPKNews.co menyebutkan, penerapan sistem korupsi yang sangat rapi dan terstruktur oleh sang Walikota bukan saja melalui aparat birokrasi tapi juga dilakukan melalui petinggi Partai Demokrat Kota Sungai Penuh. Walikota Sungai Penuh memberi wewenang kepada bendahara Partai Demokrat, Zainal, untuk membagi-bagi proyek dengan cara meminta rekanan untuk menyetor 15 persen dari nilai proyek terlebih dahulu jika ingin mendapatkan proyek atau ingin keluar sebagai pemenang Tender. Semua uang fee ini oleh Zainal di serahkan kepada AJB.

    Untuk mengecek kebenaran keterangan sumber, SKPKNews.co mencoba berkali-kali menemui Walikota Sungai Penuh melalui telepon genggamnya, namun sang Walikota AJB tidak menjawab, demikian juga Sekda Kota Sungai Penuh Drs. Pusri Amsyi.


    Kerincinews.com Email : kerincinews@gmail.com Twitter : @kerincinews1 Terima kasih telah membaca :Satgasus Kejagung Diminta Usut Walikota Sungai Penuh


    SKPKNews.co
    • Komentar G+
    • Komentar Facebook

    0 komentar:

    Posting Komentar

    Item Reviewed: Satgasus Kejagung Diminta Usut Walikota Sungai Penuh Rating: 5 Reviewed By: Adminn Kerincinews
    Scroll to Top
    //add jQuery library