• Pilihan

    Soal IUP PTPN 6 Kayu Aro, Murlinus : Pemkab dan Dewan Kerinci Harus Tegas


    KERINCINEWS.COM, KERINCI - Seperti diberitakan sebelumnya, bahwa PTPN 6 yang mengelola perkebunan teh Kayu Aro Kerinci, sampai saat ini tidak memiliki Izin Usaha Perkebunan (IUP). Hal ini disampaikan oleh Asisten I Setda Kerinci, Evi Rasmianto. Seperti dikutip dari metrosakti.com, Evi Rasmianto mengatakan bahwa setelah persoalan ini setelah ditanyakan kepada Pemprov Jambi ternyata sampai saat ini PTPN 6 Kayu Aro belum memiliki IUP.

    "Iya, beberapa waktu lalu saya sudah tanya dengan Pemprov, katanya PTPN 6 belum ada IUP nya," ujar Evi.

    "Seharusnya mereka mengurus IUP terlebih dahulu sebelum mulai kerja. Sudah puluhan tahun ternyata belum ada mengurus IUP," sebut Evi.

    Menanggapi hal ini, sebelumnya Anggota DPRD Kerinci, Yuldi Herman angkat bicara, dimana Yuldi meminta kepada Pemkab Kerinci untuk lebih keras kepada pihak PTPN 6 Kayu Aro yang menggunakan ribuan hektar tanah milik Kabupaten Kerinci.

    Kali ini tanggapan persoalan PTPN 6 Kayu Aro yang tidak dimilikinya IUP datang dari dosen hukum  STIA-NUSA Sungipenuh, Murlinus, SH, MH.

    Menurut Murlinus, bahwa ia sangat menyayangkan sikap dari pihak PTPN 6 Kayu aro yang mengabaikan persoalan izin, karena hal ini sangat merugikan masyarakat dan daerah Kabupaten Kerinci. Untuk itu ia mengharapkan Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Kerinci untuk lebih tegas dan menanggapi persoalan ini lebih serius.

    "Kita sayangkan sikap dari pihak PTPN 6, kok bisa persoalan hukum seperti ini bisa diabaikan selama bertahun-tahun, seharusnya mereka tanggap, PTPN 6 itukan perusahaan besar," kata Murlinus, Wakil Ketua II STIA-NUSA ini tadi siang, Kamis (23/4).

    "Untuk itu saya berharap Pemkab dan DPRD Kerinci bisa lebih tegas dalam menyikapi persoalan ini, bahkan apa yang menjadi kontribusi mereka terhadap daerah juga harus dipertanyakan, biar lebih jelas persoalannya," terang Murlinus.

    Murlinus juga menitipkan beberapa referensi hukum tentang persoalan IUP, ini kutipannya seperti dibawah ini :

    Sanksi Tidak Memiliki Izin Usaha Perkebunan (IUP)
    Dalam Usaha Perkebunan

      Apa sebenarnya Sanski tidak memiliki IUP ? Pada dasarnya Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia mengenai perkebunan menentukan bahwa setiap Pengusaha yang ingin menjalankan usaha perkebunan di Indonesia wajib mempunyai Izin Usaha Perkebunan (IUP). Akan tetapi meskipun begitu tidak semua pengusaha perkebunan diwajibkan untuk mempunyai IUP ini, ketentuan ini tidak berlaku bagi pengusaha lokal atau masyarakat setempat (pekebun lokal) yang melakukan kegiatan usaha perkebunan di atas luas lahan kurang dari 25 hektar. Bagi mereka-mereka ini akan diterbitkan Surat Pendaftaran Usaha Perkebunan (SPUP) atau Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan untuk Industri Pengolahan Hasil Perkebunan yang selanjutnya disebut STD-P oleh  Bupati atau Walikota sesuai dengan kewenangannya masing-masing.

         Namun apa jadinya jika seorang pengusaha perkebunan yang dalam hal ini berupa Perusahaan yang bergerak di bidang Perkebunan tidak memiliki Izin Usaha Perkebunan (IUP) dalam menjalankan usahanya? Hal ini jika ditilik dirasakan tidak mungkin, namun dalam prakteknya banyak sekali contoh-contoh Pelaku Usaha yang dinyatakan qualified untuk mengajukan permohonan IUP tidak memiliki Izin bersangkutan. Apa sanksinya kalau sudah Begitu?

      Sanksi atas tidak dimilikinya Izin Usaha Perkebunan walaupun telah melakukan kegiatan produksi diatur di dalam Pasal 46 UU No. 18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan yaitu :

    (1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan usaha budi daya tanaman perkebunan dengan luasan tanah tertentu dan/atau usaha industri pengolahan hasil perkebunan dengan kapasitas tertentu tidak memiliki izin usaha perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00

    (2) Setiap orang yang karena kelalaiannya melakukan usaha budidaya tanaman perkebunan dengan luasan tanah tertentu dan/atau usaha industri pengolahan hasil perkebunan dengan kapasitas tertentu tidak memiliki izin usaha perkebunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (1) diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 6 bulan dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00

          Oleh karena itu Sanksi atas tidak dimilikinya Izin Usaha Perkebunan diatur di dalam Pasal 46 ayat (1) UU No. 18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan yaitu setiap orang yang dengan sengaja melakukan usaha budi daya tanaman perkebunan dengan luasan tanah tertentu dan/atau usaha industri pengolahan hasil perkebunan dengan kapasitas tertentu tidak memiliki izin usaha perkebunan diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00

    Dasar Hukum

    Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan (“UU No. 18 Tahun 2004″)
    Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98 Tahun 2013 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan (“Permentan No.98/2013″)

    Kemudian lebih lanjut Murlinus mengatakan, bahwa disamping persoalan aspek hukum, murlinus juga menekankan persoalan tentang apa yang menjadi kontribusi PTPN 6 Kayu Aro bagi masyarakat dan daerah Kabupaten Kerinci juga menjadi persoalan yang amat penting. (zen)


    Kerincizone.com

    Kerincinews.com Email : kerincinews@gmail.com Twitter : @kerincinews1 Terima kasih telah membaca : Soal IUP PTPN 6 Kayu Aro, Murlinus : Pemkab dan Dewan Kerinci Harus Tegas
    • Komentar G+
    • Komentar Facebook

    0 komentar:

    Posting Komentar

    Item Reviewed: Soal IUP PTPN 6 Kayu Aro, Murlinus : Pemkab dan Dewan Kerinci Harus Tegas Rating: 5 Reviewed By: Zaliya Kreatif
    Scroll to Top
    //add jQuery library