• Pilihan

    Jelang Pilkada, Dana Bansos Sungai Penuh Naik 169 Persen

    KPK: Peluang Korupsi Kian Terbuka


    KERINCINEWS.COM, JAKARTA — Alokasi dana bantuan sosial dan hibah di 10 kabupaten/kota melonjak secara fantastis. Kenaikan dana tersebut rawan untuk dimobilisasi dan dimanipulasi oleh calon kepala daerah petahana untuk kepentingan pemenangannya.

    Kenaikan alokasi dana bantuan sosial (bansos) dan hibah di 10 daerah tersebut dipaparkan oleh Public Virtue Institute yang merupakan bagian dari Koalisi Kawal Pilkada, Senin (9/11). Atas kenaikan tersebut, Koalisi Kawal Pilkada meminta panitia pengawas pemilihan kepala daerah memperketat pengawasan.

    Ke-10 daerah itu di antaranya Kabupaten Konawe Selatan (Sulawesi Tenggara) dengan persentase kenaikan tertinggi mencapai 1.888 persen jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, disusul Bangka Selatan (Bangka Belitung) 601,5 persen, Labuhanbatu Utara (Sumut) 432,9 persen, Kota Baru (Kalsel) 270,7 persen, Seluma (Bengkulu) 180,9 persen, Sungaipenuh (Jambi) 169,0 persen, Pesawaran (Lampung) 168,4 persen, Manado (Sulut) 167,9 persen dan Pangkajene Kepulauan (Sulsel) 159,4 persen.

    Di sepuluh kabupaten/kota itu, petahana maju kembali menjadi calon dalam pilkada serentak yang akan digelar pada Desember mendatang.

    Di luar 10 daerah itu, menurut peneliti di Public Virtue Institute, Resa Tema Putra, ada sekitar 80 daerah lain yang meningkatkan alokasi dana bansos dan hibahnya. Namun, peningkatan itu tidak sebesar 10 daerah yang disebut semula. Di 80 daerah ini, petahana juga maju kembali dalam pilkada.

    "Pengawasan oleh panitia pengawas pilkada di daerah-daerah tersebut harus ditingkatkan mulai saat ini karena penyelewengan dana bantuan sosial dan hibah biasanya marak terjadi mendekati hari pemungutan suara pilkada serentak, 9 Desember," ujar peneliti Divisi Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch (ICW), Almas Sjafrina.

    Terkait dengan peningkatan dana bansos, anggota Badan Pengawas Pemilu, Nasrulloh, mengatakan, pihaknya telah mengingatkan badan/panitia pengawas pilkada yang ada di 269 daerah yang menggelar pilkada serentak tahun ini. "Masyarakat juga kami harapkan membantu kerja badan/panitia pengawas pilkada. Laporkan setiap penyelewengan bansos/hibah untuk calon pilkada," ujarnya.

    Peningkatan pengawasan


    Terkait persoalan serupa, Komisi Pemberantasan Korupsi menengarai peningkatan dana bansos menjelang pilkada membuka potensi terjadi korupsi.

    "Memang ada dugaan dana bantuan sosial digunakan secara tersamar bagi kepentingan pemilihan kepala daerah, khususnya penggunaan untuk kepentingan kampanye, dan ini memberikan kontribusi terjadinya dugaan tindak pidana korupsi," ujar Pelaksana Tugas (Plt) Wakil Ketua KPK Indriyanto Seno Adji di Jakarta, Senin.

    Sementara Plt Wakil Ketua KPK Johan Budi SP mengemukakan, pihaknya pernah membuat kajian tentang dana bansos. Hasilnya, penyaluran dana itu memang meningkat di sejumlah daerah menjelang pilkada.

    Meski menemukan indikasi penyelewengan dana bansos jelang pilkada, KPK tidak merekomendasikan penghapusan dana tersebut. Menurut Johan, KPK merekomendasikan agar pemerintah dan instansi terkait, seperti DPRD serta Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, melakukan pengawasan terhadap penyaluran dan penerimaan dana bansos. (kompas/APA/BIL)

    • Komentar G+
    • Komentar Facebook

    0 komentar:

    Posting Komentar

    Item Reviewed: Jelang Pilkada, Dana Bansos Sungai Penuh Naik 169 Persen Rating: 5 Reviewed By: Zaliya Kreatif
    Scroll to Top
    //add jQuery library