• Pilihan

    Partisipasi Rakyat dalam Pilkada

    Oleh Muhammad Arhami

    Partisipasi politik rakyat pada pemilu kepala daerah merupakan salah satu indikator kesuksesan pemilihan kepala daerah yang akan digelar serentak akhir 2015. Partisipasi politik rakyat bukanlah sekedar pemberian suara saja namun lebih dari itu, bahwa setelahnya rakyat juga harus ikut berpartisipasi dalam mengawal dan mengontrol jalannya roda pemerintahan di bawah kepala daerah terpilih.

    Pemerintah sebagai pelaksana amanah rakyat, Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai panitia pelaksana pemilu dan partai politik sebagai kendaraan kandidat merupakan pihak yang paling berperan terhadap naik turunnya tingkat partisipasi masyarakat dalam menyalurkan hak politiknya.

    Sebagai pemegang kekuasaan pelaksana amanat rakyat, pemerintah harus menunjukkan kinerjanya sesuai dengan apa yang telah dijanjikan saat kampanye. Peningkatan pembangunan bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan transportasi serta upaya penurunan tingkat kejahatan korupsi merupakan beberapa elemen yang dapat membuat masyarakat berkeinginan besar dalam partisipasi memilih.

    Jika pertumbuhan ekonominya bagus maka dengan sendirinya rakyat sadar bahwa mereka harus memilih kepala daerah agar stabilitas ekonomi yang telah baik dapat terjaga dan dipertahankan, dan tanpa perlu diminta rakyat dengan kesadaran sendiri dan senang hati akan mendaftar sendiri untuk menjadi pemilih. Rakyat yang sejahtera tidak lagi memikirkan hari ini bagaimana bisa mendapatkan makan, tapi rakyat yang sejahtera akan memikirkan bagaimana memberikan yang lebih baik kepada negara agar sejajar dengan negara lainnya dan menjadikan pemilu sebagai sarana mempertahankan demokrasi.

    Seperti disampaikan Prof Azyumardi (1993: 1) dan dikutip Husni Thamrin, ”Setidaknya salah satu prasyarat yang dapat membuat pertumbuhan demokrasi menjadi memberi harapan yaitu peningkatan kesejahteraan ekonomi rakyat secara keseluruhan, semakin sejahtera ekonomi sebuah bangsa maka semakin besar peluangnya untuk mengembangkan dan mempertahankan demokrasi.”

    Pembangunan dan pengembangan bidang pendidikan akan memberikan dampak pada pemikiran, pemahaman dan wawasan rakyat yang semakin pintar dan cerdas dalam menyikapi berbagai hal. Rakyat tidak lagi terjebak memilih kepala daerah berdasarkan asumsi subjektifitas tapi akan bersikap objektif dalam menentukan pilihan kepala daerah yang pada akhirnya melahirkan kepala daerah yang berkualitas. Dengan demikian akan berdampak pada pembangunan sektor-sektor sentral menuju kesejahteraan, sehingga rakyat merasa bahwa partisipasi mereka penting bagi lahirnya kepala daerah berkualitas.

    Kesehatan yang terjamin merupakan dambaan rakyat. Pasal 34 ayat (3) UUD 1945 dinyatakan bahwa negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas umum yang layak. Hal ini menegaskan bahwa pemerintah diamanatkan untuk memberikan pelayanan kesehatan yang baik kepada rakyat terutama melalui pembiayaan pelayanan kesehatan. Biaya kesehatan yang murah atau bahkan gratis perlu diupayakan pemerintah agar masyarakat tidak susah dan sulit mengakses ke pelayanan kesehatan sehingga dengan senang hati memberikan hak politik mereka.

    Infrastruktur dan layanan transportasi yang baik merupakan pendukung pengembangan ekonomi, pendidikan dan kesehatan. Layanan transportasi yang layak dan murah akan memberikan kemudahan kepada rakyat melakukan berbagai aktivitas kesehariannya.

    Keberhasilan pemerintah menyediakan layanan transportasi merupakan suatu upaya untuk meningkatkan taraf ekonomi rakyat. Transportasi juga dapat menghubungkan wilayah-wilayah yang terisolisasi sehingga rakyat yang berada di daerah yang jauh pun, seperti di pelosok gunung sekalipun bisa berpartisipasi memberikan hak politiknya dalam pilkada langsung ini.

    Sebagai penyelenggara pemilu, KPU tentunya telah berusaha dengan baik mengumpulkan data-data kependudukan sebagai informasi dalam menentukan daftar pemilih yang berhak ikut pilkada. Jika e-KTP sudah benar-benar berjalan dengan baik maka seharusnya tidak ada lagi rakyat yang berhak memilih tidak terdaftar dalam DPT (Daftar Pemilih Tetap), karena secara langsung database e-KTP dapat diintegrasikan untuk keperluan pemilu, namun dengan catatan bahwa masyarakat juga sadar untuk selalu melaporkan kondisi terkini terkait informasi yang berubah dari mereka ke kantor desa atau kelurahan. Untuk data pemilih, selain mendapatkan dari e-KTP, KPU juga dapat mensinkronisasikan datanya dengan data di setiap desa/kelurahan sehingga dipastikan bahwa semua rakyat yang berhak memilih telah terdaftar.

    Terkait data kependudukan, pemerintah kiranya dapat mengambil langkah untuk penyediaan suatu sistem yang berbasis komputer di tingkat desa seperti adanya Sistem Informasi Desa (SID) yang dapat menyediakan basis data potensi desa, kependudukan, keuangan dan lain sebagainya. Sistem tersebut dapat diintegrasikan dengan e-KTP maupun e-government, sehingga memudahkan akses informasi apa pun, karena semua informasi yang terkait dengan rakyat berawal dari tingkat desa. Dengan demikian, makin lengkap data yang dimiliki KPU, makin banyak pemilih yang bisa terdaftar dan peningkatan partisipasi politik rakyat akan bisa diwujudkan.

    Peran partai-partai politik sebagai ‘aktor utama’ dalam upaya menggenjot tingkat partispasi politik rakyat. Parpol merupakan kendaraan bagi para kandidat untuk menjadi kepala daerah. Parpol memilih dan menetapkan kandidat-kandidat yang berkualitas dan mumpuni dalam mengelola daerah untuk dipilih rakyat. Karenanya, kandidat calon yang diusung sebagai kepala daerah merupakan kandidat dengan rekam jejak yang jujur, baik dan bersih dari berbagai hal yang merugikan rakyat dan negara.

    Harapannya, calon kandidat kepala daerah yang akan diusung parpol nanti benar-benar berkualitas dan rakyat tidak lagi skeptis dan apatis memberikan hak politiknya. ***

    Penulis adalah dosen Politeknik Negeri Lhokseumawe, mantan Ketua PPLN Perwakilan KJRI Istanbul-Turki tahun 2014.

    sumber: Suara Karya

    • Komentar G+
    • Komentar Facebook

    0 komentar:

    Posting Komentar

    Item Reviewed: Partisipasi Rakyat dalam Pilkada Rating: 5 Reviewed By: Zaliya Kreatif
    Scroll to Top
    //add jQuery library