• Pilihan

    Dua Lembaga Pengawas Pilwako Sungaipenuh Di Nilai Sama-Sama Melanggar Kode Etik

    KERINCINEWS.COM, JAMBI - Dosen hukum dari Universitas Jambi, DR Helmi Ganta, SH menilai Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Sungai Penuh dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Jambi sama-sama melanggar kode etik terkait pilkada Sungai Penuh. Kedua lembaga menurut Helmi Ganta telah kebablasan dan melampaui kewenangannya dalam mengambil keputusan.

    Helmi mengatakan pelanggaran yang dilakukan Panwaslu Sungai Penuh adalah ketika menerbitkan Surat Keputusan Nomor 01/kpts-skt-pws-spn/XII/2015 tertanggal 4 Januari 2016. Putusan itu berbunyi membatalkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Sungai Penuh Nomor: 52/Kpts/KPU-Kota-005.60934/2015 menyatakan perolehan suara terbanyak adalah pasangan Asafri Jaya Bakri – Zulhelmi.

    Panwaslu Sungai Penuh menilai proses tahapan pemilu oleh KPUD setempat telah melanggar etik dan ketentuan. Pengumuman hasil rekapitulasi suara yang seharusnya dijawalkan pada 19 Desember 2015, tapi sudah dilaksanakan pada 17 Desember 2015. Panwaslu juga menilai KPUD terburu-buru menetapkan rekapitulasi suara dan mengabaikan keberatan dari peserta pilkada. Panwaslu juga menilai hasil rekapitulasi tersebut cacat hukum formil dan terlalu prematur.

    Dua dari tiga anggota Panwaslu Kota Sungaipenuh, yakni Arifman dan Tabri Aris telah menandatangani berita acara putusan pembatalan hasil rekapitulasi. Adapun Ketua Panwaslunya, Toni Indrayadi, tidak mau tanda tangan tanpa alasan jelas. Hasil rekapitulasi itu memenangkan pasangan calon nomor urut 1 Asafri Jaya Bakri - Zulhelmi (22.910 suara), disusul nomor urut 2 Herman Mochtar - Nuzran Joher (16.268 suara) dan nomor urut 3 Ferry Satria - Buzarman, (11.401 suara). Kini, gugatan pasangan Herman Mochtar – Nuzran Joher terhadap pasangan Asafri Jaya Bakri – Zulhemi sedang disidangkan di Mahkamah Konstitusi.

    Empat hari kemudian (8 Januari 2016), Bawaslu Provinsi Jambi langsung menonaktifkan tiga anggota Panwaslu Sungai Penuh. “Tindakan Bawaslu ini juga keliru karena mereka tidak punya kewenangan menonaktifkan Panwaslu. Semestinya Bawaslu melaporkan pelanggaran Panwaslu itu ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Jadi kedua lembaga itu sama-sama kebablasan,” kata Helmi Ganta kepada GATRAnews, Rabu (13/1).

    Helmi Ganta menambahkan kewenangan Bawaslu maupun Panwaslu dibatasi oleh dua Undang-undang. Yaitu UU Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi UU. Kedua, UU No. 8 tahun 2015 tentang Perubahan Atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi UU.

    Jika ada temuan pelanggaran administrasi mereka hanya berhak untuk merekomendasikan temuan itu ke KPUD. Kedua, jika ada temuan pelanggaran pidana, maka mereka hanya berhak merekomendasikan kepada pihak kepolisian. Menurut Helmi Ganta, pasal 135 ayat 1 huruf c menyebutkan bahwa sengketa pilkada hanya boleh ditangani oleh Bawaslu RI. Sementara mengenai hasil pilkada yang sudah ditetapkan oleh KPUD hanya bisa diselesaikan oleh Mahkamah Konstitusi.

    Ketua Panwaslu Sungai Penuh nonaktif, Toni Indrayadi mengatakan tidak terima penonaktifan tersebut. Dia menantang Bawaslu Provinsi untuk berhadapan di DKPP. “Kami sudah siapkan bukti-bukti. Kita lihat saja nanti,” katanya.

    Ketua Bawaslu Provinsi Jambi, Asnawi membantah jika pihaknya juga melanggar kode etik. Menurutnya, setelah berkoordinasi dengan Bawaslu RI penonaktifan ini harus diambil sesegera mungkin untuk menghentikan pelanggaran kode etik berikutnya. "Putusan itu bukan ranah Panwaslu, melainkan ranah Mahkamah Konstitusi. Dan kelamaan jika kami mesti harus melaporkan terlebih dulu ke DKPP, keburu proses sengketa pilkada ini selesai. Selanjutnya pembuktian pelanggaran itu akan diproses di DKPP," ujar Asnawi kepada GATRAnews, Rabu (13/1).

    Pimpinan Bawaslu Provinsi Jambi, Asnawi mengatakan pihaknya menonaktifkan tiga anggota panwaslu karena telah memutuskan di luar batas kewenangan. “Itu bukan wewenang mereka, tetapi ranah Mahkamah Konstitusi,” katanya. Pimpinan Bawaslu RI, Endang Widatiningtyas hanya berkomentar singkat,” Panwaslu Sungai Penuh bukan dipecat tetapi diberhentikan sementara,” katanya kepada GATRAnews, Rabu (13/1).

    Kota Sungai Penuh hasil pemekaran Kabupaten Kerinci – kabupaten paling barat di Provinsi Jambi -- pada 2008. Baik pilkada Sungai Penuh dan Kerinci bukan kali ini saja menuai konflik. Pada 7 September 2013 misalnya, dua hari menjelang pilkada Kerinci, lima anggota KPUD Kabupaten Kerinci dinonaktifkan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) karena terbukti melanggar kode etik sebagai penyelenggara pemilu. (Gatra.com)

    • Komentar G+
    • Komentar Facebook

    0 komentar:

    Posting Komentar

    Item Reviewed: Dua Lembaga Pengawas Pilwako Sungaipenuh Di Nilai Sama-Sama Melanggar Kode Etik Rating: 5 Reviewed By: Zaliya Kreatif
    Scroll to Top
    //add jQuery library