• Pilihan

    Terancam Tak Terima Gaji Anggota DPRD Sungaipenuh Temui Kemendagri, Apa Hasilnya??


    KERINCINEWS.COM, SUNGAI PENUH - Keterlambatan pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2016 membuat gaji Walikota, Wakil Walikota, dan anggota DPRD Kota Sungai Penuh sempat tertunda. Tapi kini persoalan itu menemui titik terang.

    Ketua DPRD Sungai Penuh, Mulyadi Yacoub, mengatakan bahwa dari hasil koordinasi tentang sanksi administratif berupa tidak dibayarkannya hak-hak keuangan kepala daerah dan DPRD selama enam bulan sebagaimana diatur dalam pasal 311 dan 312 Undang-Undang No 23 tahun 2014, dilaksanakan setelah ditetapkannya Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud pasal 353 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014.

    “Konsultasi kita dengan Dirjen Keuangan Kemendagri RI, mengatakan bahwa aturan tersebut akan berlaku pada 2017 mendatang. Karena dari Undang-Undang itu harus dikuti oleh Peraturan Pemerintah. Kalau sesuai Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014, memang sudah berlaku tapi PP belum turun. Kalau PP belum turun maka belum bisa dilaksanakan,” beber Mulyadi, Selasa (23/2).

    Dia mengatakan, dengan mulai diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tersebut, gaji walikota, wakil walikota dan DPRD tidak bisa ditahan, dan sudah bisa dibayarkan, khusus untuk bulan Januari dan Februari 2016. Demikian pula dengan anggaran di setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), sudah bisa dicairkan untuk melanjutkan program sesuai dengan APBD yang disahkan.

    “Jadi, kalau gaji sudah bisa dibayar, tidak boleh ditahan lagi. Kita sudah menghadap Kemendagri dari DPRD riga pimpinan tambah tiga komisi, DPPKA, bagian keuangan Setda Sungaipenuh dan sekwan," ujarnya.

    Sumber: Metrojambi.com
    • Komentar G+
    • Komentar Facebook

    0 komentar:

    Posting Komentar

    Item Reviewed: Terancam Tak Terima Gaji Anggota DPRD Sungaipenuh Temui Kemendagri, Apa Hasilnya?? Rating: 5 Reviewed By: Adminn Kerincinews
    Scroll to Top
    //add jQuery library