• Pilihan

    Setya Ketua DPR, Posisi KPK Terancam?

    dpr
    KERINCINEWS.COM, JAKARTA - Partai-partai yang tergabung di Koalisi Merah Putih (KMP) untuk kesekian kali menunjukkan dominasinya di parlemen. Situasi tersebut kembali menjadi warning bagi pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla kedepan. Lima Pimpinan DPR RI sudah terpilih.

    Politisi Partai Golkar Setya Novanto menjadi Ketua. Dia didampingi empat wakil ketua yakni Fadli Zon (Gerindra), Agus Hermanto (Demokrat), Taufik Kurniawan (PAN) dan Fahri Hamzah (PKS). Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku kecewa atas komposisi tersebut. 

    "Kalau Anda tanya pendapat KPK, jelas kami kecewa atas terpilihnya Ketua DPR yang baru. Dari awal KPK ingin ketua DPR terpilih adalah orang yang bersih dan tidak punya keterkaitan dengan kasus hukum," ujar Abraham Samad kepada media di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (02/10). Meski begitu, KPK tetap menghormati proses pemilihan Setya Novanto dkk sebagai pimpinan DPR RI. 

    Sekadar diketahui, Setya Novanto kerap diperiksa dalam sejumlah kasus hukum. Di antaranya kasus E-KTP, PON Riau, cessie Bank Bali serta pengadaan seragam hansip. Bahkan Pengadilan Tipikor Pekanbaru memutuskan bahwa Rusli Zainal, Gubernur Riau saat PON berlangsung, terbukti menyuap Setya Novanto dan Kahar Muzakir sebesar Rp 9 miliar. Namun hal itu dibantah oleh Setya Novanto
    Hal senada juga diungkpkan pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Indonesia (UI), Refli Harun. 

    Menurutnya menyatakan pemilihan pimpinan DPR RI tersebut aalan bentuk anti demokratis. " Ini bukan perkara yang menang koalisi merah putih (KMP) atau koalisi Jokowi-JK. Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) itu didesain tidak demokratis. Pemilihan melalui sistem paket dan setiap fraksi hanya mengajukan satu calon. Padahal kita tahu jumlah fraksinya 10," ujar Refli usai diskusi publik Perppu Pilkada SBY, Solusi Atau Jebakan? di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Kamis (2/10).

    Refli menuturkan, tindakan ini ironis saat penetapan kursi terbanyak pada pemilhan anggota dewan ternyata tidak terjadi. Dia menyebut UU MD3 dan tatib DPR sudah membajak proses demokrasi internal DPR RI. Tak hanya itu. Ketua DPR RI terpilih yakni Setya Novantyo pernah disebut-sebut terlibat kasus korupsi. "Harus tetap diproses. Prinsip equality before the low (persamaan di hadapan hukum) harus ditegakkan, terang Refli.

    Ucapan Refli itu diamini oleh Direktur Lingkar Madani Indonesia (LIMA), Ray Rangkuti. Menurutnya komposisi pimpinan DPR baru mempunyai tantangan besar. Dia juga mempertanyakan keseriusan upaya pemberantasan korupsi dapat dijalankan efektif karena ketuanya adalah orang yang bolak-balik dipanggil ke KPK. Selain itu, salah satu wakilnya adalah orang pernah melontarkan ide membubarkan KPK. “Fahri Hamzah kan punya ide untuk membonsai kewenangan KPK,” ungkap Ray.

    Pendapat berbeda disampaikan Direktur Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM), Zainal Arifin Mochtar. Dia meyatakan pemilihan Ketua DPR itu adalah realitas politik. "Apakah itu akan merugikan KPK, saya menyatakan belum tentu. Sebab pimpinan DPR ini dalam konsep hanya administratif sifatnya dan bukan penentu segalanya,” ungkapnya.

    Dia menuturkan, apakah pimpinan DPR bisa mengubah UU, jawabanya tidak. Ada 560 anggota DPR yang akan menentukan UU. “Jadi ketakutan KPK bakal dibubarkan, saya katakan tunggu dulu. Untuk membubarkan KPK, DPR harus membuat UU baru. Selain itu butuh 560 anggota DPR lain setuju atau sekurang-kurangnya setengah," terangnya. Tak hanya itu. Presiden juga mempunyai kekuatan yang sangat besar. Sebab UUD mengatakan UU dibahas DPR bersama pemerintah dan disetujui bersama. Jika presiden menolak, maka UU tersbeut tidak jadi. 

    Terpisah, Pengamat Politik dan Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Jaleswari Pramodhawardani mengatakan Senayan adalah simbol kedaulatan rakyat diperjuangkan. Artinya pemilihan ketua DPR, ketua DPD dan kerja-kerja politiknya harusnya mengacu kepada kepentingan publik . “Bahwa politik itu mengakomodir kepentingan dan soal-soal kekuasaan, betul. Tetapi saya percaya bahwa politik harus ada unsur pengambidan memuat tentang nilai atau prinsip-prinsip bagaimana kerja-kerja dilakukan, kalau tidak politik hanya terjebak dengan transaksi-transaksi yang justru mengabaikan kesejahteraan masyarakat,” ungkapnya.

    Terpisah, Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai, dipilihnya Setya Novanto sebagai Ketua DPR, merupakan ancaman bagi posisi KPK sebagai lembaga penegak hukum. Dalam catatan ICW, Ketua DPR terpilih untuk periode 2014-2019 tersebut setidaknya pernah terkait dalam empat kasus korupsi. Salah satunya , Setya diduga pernah menjadi tersangka korupsi dalam skandal cessie Bank Bali senilai Rp 546 miliar. Anggota badan pekerja ICW Emerson Yuntho mengatakan di bawah pimpinan Setya, dikhawatirkan dapat melakukan intervensi terhadap pembahasan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

    Dominasi KMP Kepung Jokowi-JK


    Wakil Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto termasuk yang menilai, upaya KMP dengan menguasai kursi pimpinan DPR adalah untuk mengepung Jokowi-JK. Bahkan, menurut dia, upaya tersebut tidak akan berhenti cukup di situ.

    Nantinya, lanjut dia, kelanjutan upaya mendominasi diprediksi akan berlanjut pada posisi kepala daerah. Terutama, jika memang UU pilkada nanti akhirnya resmi berlaku. "Kami sudah menduga rencana ini," tutur Hasto di Rumah Transisi, Menteng, Jakarta, kemarin (2/10).

    Soal penyebab langkah KMP tersebut, Hasto memprediksi bahwa hal itu dikarenakan Jokowi-JK yang mengusung pemerintahan bersih. Tidak ada kompromi dengan korupsi dan berbagai mafia, seperti impor, pajak, dan migas.

    Pemerintahan yang bersih ini yang membuat kegelisahan di elit tertentu. Sehingga, mencoba menghalangi kekuatan rakyat. Caranya, dengan penggalangan kekuasaan," ujarnya lelaki yang juga Deputi Tim Transisi tersebut.

    Menurut dia, manuver Partai Demokrat yang dilanjutkan dengan masuknya Agus Hermanto menjadi wakil ketua DPR menunjukkan adanya skenario yang telah dirancang, dari uu pilkada hingga pemilihan pimpinan DPR. "Pimpinan DPR memang diakui cukup strategis. Tapi, ini tidak akan mempengaruhi langkah bersih-bersih," ujarnya.

    Lalu, bagaimana dengan nasib koalisi antara PDIP, PKB, Nasdem, dan PKPI" Hasto menuturkan, kalau kondisinya seperti ini, maka koalisi dengan rakyat adalah pilihan terbaik bagi Jokowi-Jusuf Kalla, dari pada mengandalkan suatu koalisi. Tapi, tapi justru tersandera oleh berbagai macam kepentingan. "Pemerintahan yang tersandera seperti 10 tahun belakangan ini," jelasnya.

    PDIP yang tidak memberikan ruang transaksional memberikan fondasi yang baik untuk Jokowi-Jusuf Kalla. Sehingga, upaya bersih-bersih pemerintahan itu menjadi lebih mulus lagi. "Ini semakin melancarkan upaya bebas korupsi," terangnya.

    Lalu, apakah pemilihan pimpinan DPR merupakan hasil transaksi" Dia menjawab, sangat jelas ada transaksi dalam berbagai keputusan itu. Misalnya saat RUU pilkada disahkan, awalnya walkout, ternyata sudah ada deal terkait penetapan pemilihan pimpinan DPR. "Walkout itu agar Partai Demokrat mendapatkan kursi pimpinan DPR. Kenyataannya, ada wakil ketua dari Demokrat," ucapnya.

    Bila didalami, sebenarnya masalah ini bukan ujian untuk Jokowi-JK. Melainkan, ujian untuk Presiden SBY. Kalau SBY konsisten pada pemerintahan yang bersih dan memiliki spirit reformasi, seharusnya mengarah ke Jokowi-JK. "Ini kenyataannya, sebaliknya," terangnya.

    Pimpinan DPR sudah pasti disikat habis Koalisi Merah Putih (KMP). Hampir pasti hal yang sama juga akan terjadi pada pemilihan pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Ada kekhawatiran jika pimpinan MPR dan DPR diduduki partai dari KMP, nantinya pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Jokowi-Jusuf Kalla terganjal.

    Sesuai hasil rapat paripurna DPR, Ketua DPR diduduki Setya Novanto yang berasal dari Partai Golkar dan empat Wakil Ketua Umum DPR diisi oleh Fadli Zon asal Gerindra, Agus Hermanto dari Partai Demokrat, Taufik Kurniawan dari Partai PAN, dan Fahri Hamzah dari PKS.

    Anggota DPR Fraksi PDIP Pramono Anung menuturkan, kondisi dimana pimpinan DPR hanya diambil partai dari KMP itu ini bisa jadi berlanjut dalam pemilihan pimpinan MPR. "Ada kemungkinan sejumlah partai tidak mendapatkan kursi pimpinan," tuturnya saat ditemui di depan ruang rapat paripurna kemarin.

    Namun, PDIP memandang jika pemilihan pimpinan MPR ini merupakan hal yang berbeda. Sehingga, diharapkan ada musyawarah antara kubu KMP dengan kubu PDIP, PKB serta Nasdem. "Tidak adil jika memang tidak ada musyawarah dan pembagian pimpinan MPR," ujar mantan sekjen DPP PDIP tersebut.

    Kendati begitu, dia menyatakan, PDIP tetap siap jika ternyata tidak mendapatkan kursi pimpinan DPR. Namun, yang paling dikhawatirkan adalah soal pelantikan Jokowi-Jusuf Kalla pada 20 Oktober mendatang. Bagaimanapun juga PDIP berharap jika pelantikan tersebut jangan sampai terganggu atau diganjal. "Kondisi di MPR dan DPR jangan menganggu pelantikanlah," tuturnya.

    Untuk memastikan kelancaran pelantikan tersebut, PDIP akan berkomunikasi dengan Ketua DPR Setya Novanto. Komunikasi itu penting agar PDIP bisa mendapatkan jatah pimpinan MPR. "Kami masih berupaya kearah sana," jelasnya.

    Lalu bagaimana rencana pertemuan antara Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Megawati yang ditujukan untuk membicarakan soal pimpinan DPR dan MPR" Dia menuturkan, awalnya memang ada rencana pertemuan keduanya pada Kamis pagi, namun hingga Kamis sore pertemuan itu belum kunjung terwujud. "Tapi, masalah utama bukan pada pertemuan Mega dan SBY," ujarnya.

    Sebenarnya, Megawati telah mengutus empat orang untuk bertemu dengan SBY, yakni Jokowi, Jusuf Kalla, Puan Maharani, dan Surya Paloh. Keempat orang itu diutus bertemu sejak Rabu (1/10). Sayangnya, hingga Rabu malam keempat orang itu gagal bertemu dengan SBY. "Entah mengapa kok tidak bisa ketemu," ujarnya.

    Padahal, jika keempatnya bertemu SBY, maka pesan-pesan dari SBY tentu akan disampaikan pada Megawati. Sehingga, kondisi saat ini bisa saja berbeda. Namun, yang lebih disayangkan lagi, mengapa Partai Demokrat selalu berkomentar ingin bertemu Megawati, tapi ternyata utusan Megawati justru tidak ditemui. "Ini yang anehkan?" terang mantan Wakil Ketua DPR tersebut.

    Dapat diprediksi jika sikap dari Partai Demokrat selama ini memang cenderung ke KMP. Semenjak pilpres hingga pemilihan pimpinan DPR. "Hingga sekarang, saya tidak melihat adanya perubahan sikap," jelasnya.

    Sementara itu Anggota DPR Fraksi Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono enggan berkomentar soal gagalnya pertemuan antara SBY dengan Megawati. "Saya rapat dulu," ujarnya ditemui di depan ruang rapat Paripurna.

    Namun, lanjut dia, saat ini Partai Demokrat berharap jika bisa berkontribusi soal pimpinan MPR. "Kalau diminta, tentu kami siap. Itu saja ya," ujarnya lalu masuk ke ruang rapat paripurna.

    Berbeda dengan kalangan PDIP, sejumlah politisi Demokrat memang memiliki pandangan lain terkait komunikasi SBY-Mega. Politisi Demokrat Ruhut Sitompul, diantara yang menuding PDIP tidak menghargai itikad baik undangan pertemuan yang dilayangkan SBY kepada Megawati.

    Juru bicara Demokrat tersebut mengatakan dari dulu, dia termasuk yang ingin menjembatani pertemuan tersebut. Namun, setelah pihaknya mendengar adanya penolakan dari Megawati, politisi berlatarbelakang pengacara sekaligus artis itu akhirnya merasa kecewa.

    "Pak SBY itu tetaplah dia manusia yang punya hati, punya rasa. Kurang apa sih Pak SBY merendah" Dia masih presiden Republik Indonesia loh. Dia sangat wellcome untuk ketemu dengan Ibu Mega, tapi dari Ibu Mega sendiri yang menutup," beber Ruhut.

    Dia menegaskan, jika ada yang bilang SBY yang menutup pintu, maka hal itu salah besar. Menurut dia, SBY bukan tipe personal yang menutup pintu kepada pihak manapun untuk berkomunikasi.

    Meski tidak menyebut secara terbuka SBY kecewa karena yang datang memenuhi undangan justru utusan, dia menyatakan, kalau dalam berkomunikasi, ada hal-hal yang harus dihormati kedua belah pihak. "Karena itu, kami berharap, publik mengerti lah, jangan menyalahkan Pak SBY," imbuh Ruhut.

    Agenda pertemuanSBY dan Megawati rencana dilaksanakan di Jakarta Convention Center (JCC), Rabu (1/10), lalu. Megawati saat itu mengutus sejumlah utusan untuk menemui SBY.

    Politikus PDIP Arya Bima menjelaskan bahwa PDIP sebenarnya sudah membuka pintu komunikasi dengan Partai Demokrat. Megawati, kata Bima, mengirimkan sejumlah utusan untuk bertemu dengan SBY di JCC. Namun justru Ketua Umum Partai Demokrat itu yang menghindar. "Kami sudah mengirim utusan yakni mbak Puan, mas Jokow, Pak JK serta Mas Cahyo. Tapi SBY tidak mau menemui," jelasnya.

    Menurut Bima, SBY sengaja untuk tidak menemui utusan tersebut. Sebab, saat Puan berusaha untuk menelpon Ketua Umum Partai Demokrat itu, ternyata tidak ada jawaban. "Jadi ketika ditelpon hpnya mati. Dari pukul 17.00 sampai keputusan paket pimpinan DPR itu diputuskan," ujarnya.

    Dari informasi yang dihimpun, SBY memang sengaja tidak mau bertemu dengan utusan Megawati. Pasalnya SBY ingin bertemu langsung dengan Megawati. Menanggapi itu, Bima menjelaskan bahwa pertemuan antara SBY dan Megawati tidak seperti silaturahmi keluarga. Dua orang itu merupakan pemimpin politik partainya masing-masing. Sehingga bisa diwakilkan pada orang lain. "Jadi berita yang mengatakan Mega enggan bertemu SBY itu tidak benar. Berita ini sengaja dihembuskan untuk pencitraan SBY," ujarnya.

    Bima mengatakan, sikap SBY yang tidak mau ditelpon itu memperlihatkan ketidakdewasaan dalam berpolitik. Sikap itu, kata dia, juga ditunjukkan pada saat pengesahan undang-undang pilkada. Awalnya Partai Berlambang Mercy itu mendukung opsi pilkada langsung. Namun tiba-tiba walkout di tengah persidangan. Hal itu mengakibatkan koalisi PDIP kalah dalam voting. "Lalu dia sibuk ajukan perppu. Itu kan seperti isuk dele sore tempe (plin-plan)," ujarnya.

    Lebih lanjut, Bima menyatakan pihaknya tidak bersemangat lagi untuk mengejar paket pimpinan MPR. Sebab, semuanya sudah di desain oleh kubu Koalisi Merah Putih (KMP). "Bergulir saja. Lha wong sudah settingan. Ini politik akal-akalan kubu Prabowo agar menguasai parlemen," paparnya.

    Terkait agenda pemilihan pimpinan MPR, PPP optimis akan bisa menempatkan salah satu kadernya. Sebagai satu-satunya partai di KMP yang tidak mendapat jatah kursi pimpinan DPR, partai berlambang kabah itu tetap menegaskan kalau pihaknya tetap solid di dalam koalisi partai-partai pendukung Prabowo-Hatta dalam pilpres lalu tersebut.

    Politisi PPP M Romahurmuziy menyatakan partainya tidak bisa menempatkan kader di pimpinan DPR hanya karena posisi yang berada di urutan keenam. Jadi, tegas dia, bukan karena ditingal atau tidak diberi jatah. "Karena urutan keenam, jadi tidak dapat seat di pimpinan DPR, tapi insyaallah nanti di pimpinan MPR," ujar Romahurmuziy.

    Lalu, siapa yang diajukan" Romi masih merahasiakan siapa kandidat yang akan diusung PPP untuk menjadi pimpinan MPR. Teramasuk, dia juga enggan mengungkap, partainya akan duduk sebagai ketua atau wakil ketua MPR. "Yang sudah pasti itu, PPP akan maju bersama-sama dengan Koalisi Merah Putih dalam pengajuan paket pimpinan MPR," kelitnya.

    PPP hingga beberapa waktu terakhir termasuk partai yang disebut-sebut punya potensi besar untuk belok mendukung koalisi Jokowi-JK. Bersama Demokrat, lobi-lobi terus diupayakan dari petinggi-petinggi PDIP maupun partai anggota koalisi lainnya.

    Romy "sapaan akrab Romahurmuziy" menganggap, jatah kursi pimpinan di MPR/DPR merupakan bagian dari penghargaan untuk partai yang bergabung dalam KMP. Hal itu berkaitan dengan kesolidan yang terus teruji. "Ini reward, kami juga telah menyatakan kebersamaan itu dalam struktural dewan," ucap Romi.

    Kerincinews.com Email : kerincinews@gmail.com Twitter : @kerincinews1 Terima kasih telah membaca :Setya Ketua DPR, Posisi KPK Terancam?
    • Komentar G+
    • Komentar Facebook

    0 komentar:

    Posting Komentar

    Item Reviewed: Setya Ketua DPR, Posisi KPK Terancam? Rating: 5 Reviewed By: Adminn Kerincinews
    Scroll to Top
    //add jQuery library