• Pilihan

    Batalkan Pelantikan Budi Gunawan, Jokowi Bisa Di-Impeacment


    KERINCINEWS.COM, JAKARTA - Pengamat politik Tjipta Lesmana mengatakan jika Presiden Joko Widodo (Jokowi) membatalkan pelantikan Komjen Pol Budi Gunawan sebagai Kapolri, maka Jokowi bisa di-impeachment karena telah melakukan penghinaan kepada parlemen.

    "Saya kira yang paling salah Presiden Jokowi dalam hal ini. Presiden Jokowi lupa bahwa Budi Gunawan telah diberikan tinta merah waktu itu. Kenapa sekarang diloloskan juga," ujar Tjipta dalam acara dialog di sebuah stasiun televisi nasional, Jumat (16/1/2015)malam.

    "Sebelum Fit and Proper Test, saya berharap pencalonan ini dibatalkan. Tapi sekarang setelah lolos dari paripurna permasalahan jadi kompleks. Saya tahu, kalau dibatalkan bahaya Presiden karena Presiden bisa diimpeach. Presiden bisa dituduh melakukan contempt of parliament. Orang pada gak tahu, saya sudah teliti. Bisa pelecehan terhadap parlemen," ujarnya.

    Tjipta menjelaskan bahwa Presiden telah meminta persetujuan kepada parlemen terkait pencalonan Budi Gunawan sebagai Kapolri. Dan, parlemen telah bekerja dengan bagus dan menyetujui pencalonan tersebut.

    "Setelah disetujui, ditolak sama Jokowi. Itu menurut saya bisa penghinaan. Bisa contempt of parliament. Itu bahaya sekali. Sekarang Jokowi ini dalam situasi yang sangat dilematis. Kalau ditolak dia berbahaya, kalau dilantik dia akan melakukan bunuh diri politik," ungkapnya.  

    Sementara itu, relawan Salam Dua Jari Fadjroel Rahman mengatakan, jika Presiden Jokowi tetap melantik Komjen Pol Budi Gunawan sebagai Kapolri itu sama saja dengan bunuh diri politik bagi Jokowi. Hal ini menurut Fadroel karena Budi Gunawan telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

    "Kami Komunitas Salam Dua Jari meminta kepada Presiden Jokowi untuk membatalkan BG sebagai Kapolri. Jika tetap saja dilantik, maka sama saja dengan bunuh diri politik bagi Jokowi," kata Fadjroel.

    Menurut Fadjroel, SBY telah mencontohkan manakala ada pejabat negara yang terlibat korupsi maka harus mundur.

    "Standard politik yang bagus sekali sudah dibangun oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yaitu setiap yang menjadi tersangka pejabat publiknya seperti Andi Malarangeng, Suryadharma Ali, dan juga Jero Wacik. Itu ketika tersangka dia mengundurkan diri," ungkapnya.

    Selain itu, Fadjroel juga menjelaskan sedikit tentang isi pertemuan pihaknya dengan KPK beberapa waktu lalu.

    "Kami bertemu dengan Pak Abraham Samad (Ketua KPK-red), jelas sekali dikatakan bahwa mereka telah menjalankan semua proses hukum. Jadi mereka mendapatkan bahkan lebih dari dua alat bukti yang sah, dan karena KPK ini tidak memiliki SP3, karena sudah dinyatakan tersangka ini tidak akan lolos dari proses hukum lalu kemudian juga persidangan," kata jelas Fadjroel.

    Namun, keterangan dari Fadroel Rahman ini dibantah oleh politisi PDIP Henry Yosodinigrat yang juga dihadirkan dalam dialog tersebut. Henry menanyakan, alat bukti apa yang dimiliki oleh KPK.

    "Berdasarkan alat bukti yang cukup itu apa. Jadi kehormatan, kewibawaan negara, kewibawaan Lembaga Kepresidenan, kewibawaan Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat janganlah dirusak dengan cara-cara yang tidak terhormat seperti itu," kata Henry.

    Menurut Henry, jika memang terdapat bukti yang cukup kenapa baru diajukan menjelang empat jam ketika DPR akan melakukan Fit and Proper Test.

    "Kalau bukti itu baru ditemukan beberapa jam sebelumnya, kenapa dan kemana, ngapain KPK selama ini. Tapi kalau memang itu sudah ditemukan sejak dulu kenapa baru diajukan sekarang. Dan dua alat bukti yang cukup itu alat bukti apa," ujar Henry.

    Dia mengatakan, tentunya ada satu alat bukti yaitu keterangan saksi. "Saksi yang mana, pasti belum pernah didengar kalau tindak pidana itu adalah tindak pidana korupsi dalam hal ini menerima suap. Yang pemberi suap itu sudah barang tentu harus terlebih dahulu atau setidaknya bersamaan ditetapkan sebagai tersangka dan sudah diperiksa dan didengarkan keterangannya sebagai saksi," lanjutnya.

    Demikian pula, kata Henry, hendaknya Budi Gunawan juga sudah pernah didengar keterangannya sebagai saksi. "Jangan ujug-ujug tiba-tiba ditetapkan sebagai tersangka diumumkan dengan cara yang sengaja kemudian gegap gempitanya gitu. Seoalh-olah mati lo sekarang. Seolah-olah kan begitu. Lha ini maunya apa gitu. Apalagi ada yang mengatakan politik bunuh diri. Yang bunuh diri iki sopo (ini siapa-red), alasannya apa," beber Henry.


    Kerincinews.com Email : kerincinews@gmail.com Twitter : @kerincinews1 Terima kasih telah membaca :Batalkan Pelantikan Budi Gunawan, Jokowi Bisa Di-Impeacment
    • Komentar G+
    • Komentar Facebook

    0 komentar:

    Posting Komentar

    Item Reviewed: Batalkan Pelantikan Budi Gunawan, Jokowi Bisa Di-Impeacment Rating: 5 Reviewed By: Adminn Kerincinews
    Scroll to Top
    //add jQuery library