• Pilihan

    Skema Tahapan Pilgub Mengalami Perubahan di 2015

    KERINCINEWS.COM, JAMBI - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI mendesain tata kelola penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati dan wali kota tahun 2015, lebih profesional. Terdapat tiga poin penting dalam rancangan peraturan tahapan, program dan jadwal pilkada.

    Yaitu kegiatan pencocokan dan penelitian (coklit), dukungan calon perseorangan dan data pemilih tidak dalam satu waktu. Kemudian pembentukan badan ad hoc (sementara) dilakukan lebih awal dan masa kampanye lebih panjang.  

    Dikutip JPNN, Komisioner KPU RI yang membidangi Hukum dan Pengawasan, Ida Budhiati, mengatakan pemisahan waktu coklit dukungan calon perseorangan dengan coklit data pemilih, akan mengurangi beban kerja penyelenggara di tingkat Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).

    “Kalau waktunya bersamaan kita khawatir tahapan itu tidak terkelola dengan baik. Desain tahapan telah kita rancang agar penyelenggara dapat menjalankan tahapan lebih manageable dan profesional,” ujarnya di dalam rapat koordinasi dengan KPU Provinsi se-Indonesia di Jakarta, Rabu (14/1).

    Coklit untuk pembuktian dukungan calon perseorangan akan dilakukan pada bulan Juli, sementara coklit data pemilih dilaksanakan pada bulan Agustus. Untuk pembentukan PPS dan PPK sesuai Peraraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2014 paling lambat 6 bulan sebelum pemungutan suara.

    “Kita akan bentuk PPS dan PPK lebih awal. Dengan demikian bimbingan teknis (bimtek) untuk PPS dan PPK akan lebih maksimal. Bimtek dapat digelar selama dua bulan,” ujarnya.

    Mantan Ketua KPU Jawa Tengah itu mengatakan, dengan pembentukan PPS dan PPK lebih awal, akan berdampak terhadap penambahan anggaran. Untuk itu, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota diminta dapat menyakinkan pemerintah daerah dan DPRD untuk mendapatkan anggaran sesuai kebutuhan.

    “Rekrutmen PPS dan PPK lebih awal jelas akan menambah anggaran. Tapi kalau kita dapat menyakinkan bahwa pengelolaan tahapan pilkada akan lebih baik, saya kira pemerintah daerah akan memberikan respons yang positif,” ujarnya.

    Ida menambahkan, pelaksanaan kampanye pada Pilkada tahun 2015 lebih panjang. Masa kampanye akan berlangsung dari Agustus sampai Desember. Tetapi untuk jenis kampanye yang difasilitasi oleh KPU seperti iklan di media massa cetak dan elektronik, penyebaran bahan kampanye kepada umum dan pemasangan alat peraga, hanya berlaku untuk 14 hari.

    “Kalau selama masa kampanye harus difasilitasi oleh KPU akan terjadi pembengkakan dana, apalagi biaya iklan itu tidak murah, kita batasi hanya 14 hari. Untuk pengaturannya lebih teknis diserahkan kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota,” katanya.

    Komisioner KPU Provinsi Jambi, Desy Arianto mengatakan berdasarkan apa yang disampaikan ibu Ida tersebut memang apa yang harus dilakukan oleh KPU kabupaten/kota se Indonesia. Intinya tahapan itu kan merupakan panduan dan arahan serta pedoman bagi KPU dalam menjalankan pilkada didaerah.

    "Dengan rancangan seperti itu, harapannya pilkada bisa berjalan lebih baik," sebutnya saat dihubungi kemarin.

    Dikatakan Desy, artinya dengan rancangan seperti itu KPU sudah membuat asumsi ataupun perkiraan terkait persoalan yang bakal muncul misalnya seperti gugatan di pilkada, semuanya itu sudah diantisipasi dengan tahap yang sudah diatur sedemikian rupa.

    "Apalagi dengan tersedianya waktu yang sangat sedikit menjelang pelantikan, perkiraan adanya putaran kedua, nah itu semuanya sudah diperhitungkan supaya bisa berjalan baik," harapnya.

    Menurutnya, terkait dengan pencocokan dan penelitian (coklit), dukungan calon perseorangan dan data pemilih tidak dalam satu waktu, itu memang betul-betul mengurangi beban kerja badan Ad Hoc dibawah. Kenapa dibuat seperti itu dikarenakan kalau coklit data pemilih dengan pengecekan calon perseorangan dibuat serentak beban kerjanya sangat berat.

    "Nah dengan dipisahkan itu ya badan Ad Hoc mudah-mudahan bisa berkonsentrasi untuk melakukan tugas fungsi mereka, dengan harapan hasil yang lebih baik" ujarnya.

    Mantan Ketua KPU Sarolangun ini bersyukur denga tata kelola penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati dan wali kota tahun 2015 ini sudah diregulasikan secara terpusat.

    Terkait dengan masa kampanye yang lebih panjang Desy mengatakan itu akan memberikan ruang bagi calon untuk mempromosikan dan menyampaikan kepada publik terkait dengan visi misi, jadi memberikan waktu untuk masyarakat dalam menentukan hak pilihnya.

    "Selama ini kan masa sosialisasinya terbatas. Sehingga ada kecendrungan calon yang curi start. Dengan seperti ini kan tidak ada lagi calon yang melanggar norma yang diberlakukan," tambahnya.

    Ia menjelaskan, terkait masa kampanye yang ditanggung oleh pihak KPU selama 14 hari karena itu berdasarkan amanah dari Perppu dan secara kelembagaan KPU itu pelaksana UU, artinya KPU akan melaksanakan itu. Yang menjadi persoalan sekarang tinggal permasalahan anggaran, karena yang berwenang menyediakan itu ialah pemerintah daerah.  Makanya perlu koordinasi pembicaraan yang serius terkait penyediaan anggaran untuk itu.

    "Karena pada waktu pengajuan anggaran di 2014, Perppu kan belum keluar, terpikir saja belum untuk memfasilitasi kampanye ini kan," katanya.

    "Nah konseskuensinya untuk hal-hal seperti ini ya harus dianggarkan, tentu kita akan menyampaikan kepada pemda untuk proses penanggaran itu," sambungnya.

    Jadi inti dari semua itu pihaknya menginginkan penyelenggaran pilkada ini bisa berhasil baik dan bisa dipercaya oleh masyarakat, makanya tahapan itu dirancang sedemikian rupa dengan pengalaman dari pemilu sebelumnya.

    "pileg dan pilpres kemarin ada beberapa tahapannya yang kalang kabut. Jadi pengalaman seperti itu memang menjadi guru bagi KPU," pungkasnya.

    Sementara itu, menyikapi  desain tata kelola penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati dan wali kota tahun 2015 yang dibuat oleh pihak KPU pusat, pimpinan Bawaslu provinsi Jambi, Ribut S mengatakan pihaknya tetap berusaha mempersiapkan diri didalam penyelenggaraan pilkada ini meskipun Perppu belum disahkan.

    Dari wacana yang saat ini berkembang dari rekan penyelenggara khususnya KPU bahwasanya telah membuat beberapa PKPU, mulai dari program tahapan, pemuhtahiran data pemilih dan pencalonan. Kalau dilihat dari program tahapan yang telah dibuat dalam rancangannya ada masa kampanye yang panjang dan kampanye ini khususnya yang diakomodir untuk pendanaanya itu direncanakan oleh KPU dibuat secara teknisnya selama 14 hari, selebihnya menjadi tanggung jawab daripada peserta.

    "alat peraga kampanye akan ditempel dimana-mana, karena masa kampanyenya memang sangat panjang," sebutnya.

    Melalui rancangan ini, dari segi pengawasan sendiri apa yang akan menjadi fokus Bawaslu? Ribut mengatakan memang dari segi rancananganya ada permasalahan yang baru namun sebenarnya pekerjaannya masih sama dengan pekerjaan yang lama.

    "Seperti coklit untuk calon perseorangan, tentu kita akan mempersiapkan pengawas kita dari tingkat kecamatan dengan PPL untuk ikut memverifikasi secara faktual terhadap dukungan yang disodorkan oleh calon perseorangan," jelasnya.

    Dikatakan Ribut, dengan telah dimulainya lebih awal perekrutan calon Panwaslu kabupaten/kota ini mudah-mudahan bisa mempersiapkan lebih optimal lagi untuk Panwaslu kabupaten/kota dalam mempersiapkan pengawas lapangan.

    "Tentu ini untuk mengantisipasi seandainya ada hal-hal yang baru dan kita akan selalu monitoring dalam pelaksanaan pengawasan," pungkasnya.


    Kerincinews.com Email : kerincinews@gmail.com Twitter : @kerincinews1 Terima kasih telah membaca :Skema Tahapan Pilgub Mengalami Perubahan di 2015
    • Komentar G+
    • Komentar Facebook

    0 komentar:

    Posting Komentar

    Item Reviewed: Skema Tahapan Pilgub Mengalami Perubahan di 2015 Rating: 5 Reviewed By: Adminn Kerincinews
    Scroll to Top
    //add jQuery library