Dalam upaya memperkuat struktur pendidikan dan penelitian, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) telah mendapatkan persetujuan untuk penambahan 40.541 calon aparatur sipil negara (ASN), yang akan dibagi menjadi 15.462 calon pegawai negeri sipil (CPNS) dan 25.079 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).
Menteri PANRB, Abdullah Azwar Anas, menekankan bahwa langkah ini merupakan bagian dari strategi untuk mengakhiri ketergantungan pada tenaga honorer non-ASN di Kemendikbudristek dan juga untuk memperluas jangkauan pendidikan di tingkat daerah. Setelah pertemuan dengan Mendikbudristek Nadiem Makarim, Anas mengungkapkan bahwa prioritas diberikan pada peningkatan jumlah dosen di universitas negeri, mengingat kebutuhan yang meningkat seiring dengan pertumbuhan jumlah mahasiswa. Anas juga menyatakan bahwa tahun ini, sesuai dengan instruksi Presiden, diharapkan terjadi peningkatan signifikan dalam formasi dosen.
Selain itu, Anas juga menyoroti pentingnya penempatan formasi di Ibu Kota Nusantara (IKN) dan menegaskan bahwa kebijakan pengadaan CASN tahun 2024 akan berfokus pada pelayanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan, serta penyelesaian masalah tenaga non-ASN. Kebijakan ini juga bertujuan untuk merekrut talenta baru melalui seleksi CPNS dan meminimalkan rekrutmen posisi yang akan terpengaruh oleh transformasi digital.
Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Kementerian PANRB atas dukungan mereka dalam mengatur manajemen SDM di sektor pendidikan. Nadiem menekankan urgensi dalam menyelesaikan masalah tenaga honorer non-ASN dan kebutuhan mendesak untuk formasi di universitas negeri. Dia juga menyoroti pentingnya memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan di fasilitas Kemendikbudristek, yang akan berkontribusi pada peningkatan kualitas pendidikan tinggi dan kinerja kementerian.
0 Komentar