WHAT'S NEW?
Loading...

KERINCINEWS.COM, SUNGAI PENUH. Pertarungan bakal calon Wali Kota Sungai Penuh 2020, semakin memanas, namun sampai saat ini belum tampak jelas sebaran kekuatan dukungan masing-masing paslon. Sampai saat ini masing-masing paslon masih sebatas saling klaim paling banyak mendapat dukungan. Untuk itu Kerincinews.com menyempatkan diri berdiskusi dengan pengamat politik Kerinci Sungai Penuh Bukhari Muallim di kediamannya, Senin, (19/10). 

Dikediamannya Bukhari mengatakan bahwa, Pilwako Sungai Penuh saat ini adalah pertarungan Politisi VS Akademisi. Dosen STIA-NUSA Sungai Penuh ini mengatakan bahwa, majunya Fikar Azami yang berpasangan dengan Yos Adrino bisa dikatakan sebagai lambang tokoh politisi murmi. Karena saat ini Fikar merupakan Ketua Demokrat Kota Sungai Penuh dan pernah menjadi Ketua Legislatif. Kemudian menjadi lengkap ketika Yos diplot sebagai pasangannya, dimana yos saat ini merupakan pengurus DPW PAN dan pernah menjadi anggota legislatif.. Jadi ini jelas bisa dikatakan bahwa Pasangan Calon Fikar dan Yos DNAnya merupakan politikus murni. 

Sementara sebaliknya pasangan calon Ahmadi antos yang menjadi konpititor di Pilwako Kota Sungai Penuh merupakan dua akademisi kondang di Kerinci dan Kota Sungai Sungai Penuh Karena keduanya merupakan pimpinan perguruan tinggi. Disamping itu keduanya terlibat banyak dalam organisasi kepemudaan dan kemasyarakatan. Jadi jelas DNA keduanya merupakan akademisi murni. 

Disamping itu, ia menyebut hakikatnya pemilihan kepala daerah (pilkada) sangat dipengaruhi oleh aspek popularitas. Dan kedua Paslon menurutnya merupakan tokoh yang memiliki popularitas tinggi. 

“Siapa sih yang tidak kenal dengan Fikar anak walikota dan Yos mantan legislatif ? siapa yang tidak kenal dengan Ahmadi dan Antos pimpinan perguruan tinggi di Kerinci Sungai penuh ? Karena memang aspek popularitas itu menjadi faktor penting dalam persaingan calon. Karena itulah saat nama kedua paslon tersebut masuk dalam daftar calon wali kota, isu itu semakin kencang,” bebernya kepada Kerincinews.com.

Menurutnya paslon nomor urut 1 yang merupakn pimpinan perguruan tinggi dan dengan banyaknya alumni dari kedua perguruan tinggi tersebut tentu bisa dijadikan modal. Namun tentunya ini juga sangat ditentukan sejauh mana keduanya mampu melakukan komunikasi politik dengan para alumni.

"Dengan dua perguruan Tinggi yang banyak melahirkan alumni merupakan modal bagi Ahmadi dan Antos, namun tentu akan sangat ditentukan oleh komunikasi politik yang dibangun oleh keduanya, mampu tidak keduanya memberikan sesuatu yang berbeda sehingga para alumni betul-betul terpanggil secara emosional untuk menjatuhkan pilihan terhadap keduanya." Jelas Bukhari Muallim.

Disamping itu paslon 1 memiliki basis pemilih yang jelas, dimana gabungan Pesisir Bukit dan Pondok Tinggi merupakan kekuatan yang tak terbendung bila mendapat sentuhan komunikasi politik yang konfiden. Belum lagi pengalaman Ahmadi yang merupakan seorang petarung yang pernah bersaing sengit dengan Asyafri Jaya Bakri yang merupakan ayah kandung dari Fikar Azami, dan itu terjadi sampai putaran kedua. Ditambah kekuatan para relawan antos. Seperti diketahui bahwa antos merupakan ketua PSSI kota Sungai Penuh dan lama berproses di KNPI Kerinci dan Kota Sungai Penuh..

Sementara itu menurut Bukhari, paslon 2 Fikar dan Yos merupakan kekuatan yang tidak bisa dianggap main-main. Fikar yang merupakan anak dari Walikota Sungai Penuh aktif saat ini, bisa dikatakan sebagai inkamben. Menurutnya ini merupakan modal besar bagi paslon 2 dalam tebar pesona dikalangan birokrat dan pengusaha. Belum lagi Fikar pernah menjadi anggota legislatif dan menduduki Ketua DPC Demokrat Kota Sungai Penuh saat ini, yang secara otomatis akan menjadi mesin politik terdepan untuk memenangkan pasangan ini. 

"Secara politik, dimana saja kekuatan petahana saat itu merupakan hal yang sangat diperhitungkan, walau bagaimanapun itu bisa menjadi pengaruh yang besar. Disamping itu kitakan tau Fikar itu mantan legislatif dan petinggi demokrat, banyak sedikit ini akan menjadi penentu penguatan paslon 2 dalam pergerakannya." Jelas Bukhari Muallim

Saat ditanya pengaruh partai pengusung terhadap perolehan suara nantinya, Bukhari tidak menampik bahwa partai salah satu penentu kemenangan. Namun menurutnya secara emosional orang-orang partai bisa saja tidak mendukung calon yang diusung partainya.

"Dalam politik partai bisa saja menjadi kekuatan besar dalam gerakan pemenangan, tapi juga bisa sebagai penggerus kekuatan internal. Siapa bisa jamin secara emosiaonal orang-orang partai mendukung calon yang diusung partainya, siapa yang tau ?," Jelasnya.

Selanjutnya, menutup diskusi Kerincinews.com dengan Dosen Politik dan Kepemimpinan ini. Bahwa yang paling menentukan dalam sebuah pertarungan tetaplah strategi merebut hati masyarakat. Terutama basis-basis masa tak bertuan yang memiliki pemilih yang banyak seperti Hamparan Rawang. Kemudian Bukhari Muallim melihat kebelakang pengalaman pada Pilkada Kerinci, menurutnya siapa sangka H. Murasman menang saat Pilkada Kerinci 2008. 

"Strategi pemenangan dengan segala potensi dan kekuatan, tetaplah menjadi penentu kemenangan dalam pertarungan politik, coba simak sejarah politik kerinci 2008. Disamping itu saya melihat Hamparan Rawang sebagai salah satu wilayah Penentu Kemenangan." Tutup Bukhari Muallim. (Noha).






Penerima BLT Dana Desa Koto Diair bersama Kades, Ketua BPD, Babinsa, Babinkamtibmas,C Air Hangat, Kadis PMDK, dan Pimpinan DPRD Kerinci

KERINCINEWS.COM, KERINCI - Jumat pagi (22/5) Pemerintah Desa Koto Diair Kecamatan Air Hangat salurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa kepala keluarga penerima Manfaat masyarakat terdampak Covid-19.

Kepala desa Koto Diair, Jasnadi mengungkapkan bahwa penerima BLT telah dimusyawarahkan terlebih dahulu dengan BPD dan tokoh masyarakat.

"Sebelum pencairan BLT kita (pemdes) telah melaksanakan musyawarah dengan BPD dan tokoh masyarakat untuk menetapkan keluarga yang terdampak covid-19," ujar Jasnadi

Ia juga menambahkan dalam penyaluran ini kami secara intensif terus berkoordinasi dengan pemerintah kecamatan Air Hangat dan kabupaten dalam melakukan percepatan penyaluran BLT dana desa ini.

Terpisah, Camat Air Hangat Dafrisman berharap kepada keluarga penerima BLT Dana Desa agar dapat memanfaatkan bantuan ini dengan sebaik-baiknya.

"Saya berharap keluarga penerima BLT agar dapat menggunakan bantuan ini untuk yang prioritas saja, karena kita tidak tahu sampai kapan menghadapi  pandemi covid-19," ujar mantan Humas pemkab Kerinci

Dalam penyaluran BLT Dana Desa tahap pertama juga disaksikan langsung oleh Pimpinan DPRD Kerinci Boy Edwar, Kadis PMDK Syahril Hayadi, Camat Air Hangat Dafrisman, Ketua BPD Roza Pindra, Babinsa dan Babinkamtibmas.

Penyaluran BLT dana desa Koto Diair berjalan dengan lancar. (zen)

KERINCINEWS.COM, KERINCI - Tori Apreri (26). Demikian nama seorang ayah satu anak yang saat ini hanya bisa terbaring tak berdaya dikediaman orang tuanya yang hanya merupakan seorang petani biasa yang hidup pas-pasan di Desa Koto Datuk, Kecamatan Air Hangat Barat, Semurup - Kerinci Jambi.

Sudah dua tahun sejak dirinya mengalami kecelakaan hebat akibat jatuh dari sepeda motor di Muara Bungo, hingga saat ini kondisi Tori nyaris mengalami lumpuh total.

Berdasarkan KK, Tori merupakan warga desa Koto Cayo, Namun karena kondisi rumah isterinya yang tinggi, sementara kondisi Tori yang lumpuh tidak bisa berjalan, sehingga diputuskan tori dibawa serta dirawat di kediaman orang tuanya saja yang berada di Koto Datuk.

Ketika Wiza bersama teman-teman, Legi dan Arsil menyambangi rumahnya, seperti biasa Tori masih dalam posisi terbaring tak berdaya. Terlihat waktu itu ia ditemani anaknya yang masih berusia lebih kurang dua tahun.

Beruntung meskipun kondisi Tori saat ini terbaring tak berdaya, namun sang isteri, Tiara, masih terlihat setia menemaninya


Tori hanya mampu tersenyum pilu sembari terbaring lemah memandang wajah orang-orang disekeliling yang sedang membesuk keadaannya.
Jangankan berjalan, untuk duduk-pun ia tak kuasa karena saraf pada lehernya yang cidera berat akibat kecelakaan hebat dua tahun yang silam masih belum pulih.

Untuk Buang air, Tori menggunakan selang pembuangan yang harus diganti ke dokter setiap minggunya. Keadaan keluarga Tori yang tidak memungkinkan membuat beban hidupnya semakin terasa berat.

Saat ini Tori hanya bisa berharap akan adanya belas kasih dari orang lain yang merasa terketuk pintu hatinya dengan keadaan dirinya saat ini.

Menurut keterangan orang tua Tori, Bukhari, upaya meminta bantuan dari pemerintah sebelumnya sudah dilakukan, namun hingga saat ini belum ada kejelasan. Bahkan bantuan sekalipun tak pernah ada yang diberikan.

"Upaya meminta bantuan di pemerintah desa sudah kami coba, namun saat ini belum ada kepastian" jelasnya.

Tori ayah satu orang anak ini sangat berharap agar para dermawan dapat mengulurkan tangan untuk memberikan bantuan/sumbangan.

Donasi sumbangan bisa diSalurkan melalui rekening :
BRI a.n. Wiza Ebi Gustian
5561-01-017908-53-5

Konfirmasi ke narahubung :
Andi (Radio Andalas) : 081274115690
Legi : 085273110694
Arsil : 082259994309



Gerakan Pemuda Peduli Kerinci (GPPK) menggelar aksi sosial 1.000 takjil Gratis, Jumat (15/5/2020) sore di 3 kecamatan kabupaten kerinci.

KERINCINEWS.COM, KERINCI - Gerakan Pemuda Peduli Kerinci (GPPK) menggelar aksi sosial 1.000 takjil Gratis, Jumat (15/5/2020) sore di 3 kecamatan Kabupaten Kerinci.

Aksi diikuti puluhan Pemuda GPPK . Mandala Ade Putra yang menjabat Ketua GPPK  menuturkan, kegiatan Aksi sosial digelar pihaknya untuk memantu masyarakat berekonomi rendah

"Kali ini kita pilih aksi bagi-bagi takjil". Ujar Mandala.

Lebih lanjut Mandala mengatakan bahwa, aksi kali ini diinisiasi langsung Pengurus (GPPK). Dalam aksi tersebut, sebanyak 1000 takjil dibagikan kepada masyarakat.

"Bagi-bagi takjil berlangsung dalam suasana physical distancing, kami tetap jaga jarak serta mengenakan masker," beber Mandala.

Aksi GPPK Saat Bagi-bagi Takjil

Mandala Ade Putra membeberkan bahwa, sumber dana berasal dari Open Donasi dan sukarela dari anggota. Ia berharap kegiatan tersebut dapat bermanfaat bagi warga yang hendak berbuka puasa.

Menurutnya (Mandala.red), GPPK adalah wadah yang dibentuk untuk Pemuda yang berjiwa sosial tinggi terhadap masyarakat kerinci .

"Yang terlibat dalam kegiatan ini adalah mahasiswa dan pemuda dari Tigo Luhah semurup dan sekitarnya.

Ditempat yang sama, Debi Fradinata selaku Sekjen (GPPK) dalam rilis yang diperoleh mengatakan, kegiatan tersebut digelar dengan maksud membantu masyarakat.

"Bakti sosial ini merupakan bentuk kepedulian Pemuda (GPPK) untuk turun langsung dalam membantu masyarakat kerinci yang sedang menjalankan ibadah puasa khusunya saudara - saudara kita yang memiliki ekonomi lemah," bebernya (Debi.red). (Alpino Derizalmi)



Ketua Rumpun Kuratif Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Jawa Timur, Joni Wahyuhadi bersama Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa di Gedung Negara Grahadi, Jalan Gubernur Suryo, Surabaya, Senin (20/4/2020)
KERINCINEWS.COM, KERINCI - Informasi 2 karyawannya meninggal dunia karena positif Corona diprediksi berimbas ke penghasilan Pabrik Sampoerna di Surabaya.
Kabar ini menyebar dengan cepat. Sekaligus membuat cemas para perokok dengan merek tersebut.
Pemerintah setempat dan tim gugus Covid-19 Surabaya dan Jawa Timur bergerak cepat.
Imbas adanya dua karyawan pabrik rokok Sampoerna di Rungkut, Surabaya, Jawa Timur positif covid-19, aktivitas perusaaan itu ditutup.

Dua orang karyawan Sampoerna yang positif covid-19 itu telah meninggal dunia.   

Kini, pabrik yang memiliki ratusan karyawan itu berpotensi menjadi klaster baru penularan covid-19 di Kota Surabaya dan Provinsi Jawa Timur.

Berikut fakta-faktanya:

1.  9 Sudah PDP

Saat ini Tim Kuratif Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Jawa Timur tengah melakukan penelusuran dan melakukan serangkaian rapid test dan juga swab pada para karyawan pabrik tersebut untuk memutus rantai penularan.

Selain itu pabrik tersebut juga sudah diminta untuk tidak beroperasi sementara.

Ketua Tim Kuratif Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Jawa Timur, Joni Wahyuhadi mengatakan bahwa pihaknya sudah bertemu dan berkoordinasi dengan GM dari perusahaan terkait dan mengkomunikasikan hal-hal yang harus dilakukan terkait adanya potensi klaster baru ini.

“Memang ada yang positif covid-19, yaitu pegawai dari pabrik tersebut. Ada dua orang, dan dua-duanya meninggal dunia. Di kompleks tersebut kini sedang dilakukan tracing dan kini ada sembilan yang dinyatakan PDP karena terdapat gejala klinis,” kata Joni, dalam konferensi pers di Gedung Negara Grahadi, Rabu (29/4/2020) malam.

2. Hasil rapid test 100 orang reaktif

Tidak hanya itu, saat ini total ada sebanyak 163 orang yang sudah dilakukan tes swab pengambilan spesimen untuk diuji dalam PCR. Namun hasilnya baru akan keluar dua hari ke depan.

Selain itu saat ini, Gugus Tugas juga secara bertahap masih melakukan rapid test pada para pegawai di pabrik Sampoerna. Dan saat ini akan ada sebanyak 323 orang yang akan dilakukan rapid test, dan yang sudah terdeteksi reaktif ada sebanyak 100 orang.

“Saat ini yang teredeteksi positif dalam rapid test sudah kami masukkan dalam ruang isolasi. Besok sebanyak 100 orang ini akan kita lakukan swab di RSUD dr Soetomo,” kata Joni.

“Walaupun mereka yang positif dalam rapid test ini tanpa gejala kami tetap harus awasi,” imbuhnya.

3. Tak terdeteksi tertular dari mana

Lebih lanjut disampaikan Joni bahwa sampai saat ini belum diketahui dua orang yang lebih dulu dinyatakan positif covid-19 dan meninggal dunia dari pabrik tersebut mendapatkan penularan atau transmisi dari mana. Saat ini pihaknya sedang melakukan penulusuran.

“Langkah-langkah sudah diambil oleh tim tracing dan dinkes bahwa yang satu komplek pabrik itu ada sebanyak 500 karyawan kini sudah diliburkan. Yang dekat dengan yang positif dan meninggal dunia tersebut juga besok dilakukan diagnostik pasti dengan PCR,” kata Joni.

Jumlah pasien positif di Surabaya terus meningkat

Di bagian lain, hari kedua penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Jawa Timur tepatnya di Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo dan Kabupaten Gresik masih belum signifikan menurunkan penularan covid-19.

Rabu (29/4/2020), ada tambahan sebanyak 16 kasus baru positif covid-19 di Jawa Timur.

Tambahan kasus baru tersebut tersebar di dua di Kota Surabaya, dua di Kabupaten Sidoarjo, empat di Kabupaten Malang, satu di Kabupaten Gresik, dan dua di Kabupaten Lumajang.

 “Jadi di Jawa Timur saat ini yang terkonfirmasi positif covid-19 ada sebanyak 871 orang. Dengan yang masih ada dalam perawatan sebanyak 617 orang,” kata Khofifah, dalam konferensi pers di Gedung Negara Grahadi, Rabu malam.

Sedangkan yang PDP di Jawa Timur per hari ini ada sebanyak 2.986 orang.

Dan yang sedang ada dalam pengawasan saat ini ada sebanyak 1.550 orang.

Sedangkan untuk ODP per sore ini sudah tembus sebanyak 19.051 orang, dengan yang masih ada dalam pemantauan sebanyak 5.502 orang.

“Untuk yang kasus positif, terbanyak masih Kota Surabaya ada 394 orang, lalu Kabupaten Sidoarjo ada sebanyak 94 orang, di Lamongan ada 38 orang, lalu di Magetan ada sebanyak 33 orang, dan Kabupaten Malang ada 32 orang. Itu posisi lima besar terbanyak,” tegas Khofifah.

Rabu (29/4/2020), ada tambahan sebanyak 16 kasus baru positif covid-19 di Jawa Timur.

Tambahan kasus baru tersebut tersebar di dua di Kota Surabaya, dua di Kabupaten Sidoarjo, empat di Kabupaten Malang, satu di Kabupaten Gresik, dan dua di Kabupaten Lumajang.

 “Jadi di Jawa Timur saat ini yang terkonfirmasi positif covid-19 ada sebanyak 871 orang. Dengan yang masih ada dalam perawatan sebanyak 617 orang,” kata Khofifah, dalam konferensi pers di Gedung Negara Grahadi, Rabu malam.

Sedangkan yang PDP di Jawa Timur per hari ini ada sebanyak 2.986 orang.

Dan yang sedang ada dalam pengawasan saat ini ada sebanyak 1.550 orang.

Sedangkan untuk ODP per sore ini sudah tembus sebanyak 19.051 orang, dengan yang masih ada dalam pemantauan sebanyak 5.502 orang.

“Untuk yang kasus positif, terbanyak masih Kota Surabaya ada 394 orang, lalu Kabupaten Sidoarjo ada sebanyak 94 orang, di Lamongan ada 38 orang, lalu di Magetan ada sebanyak 33 orang, dan Kabupaten Malang ada 32 orang. Itu posisi lima besar terbanyak,” tegas Khofifah.

Per hari ini, di Jawa Timur ada sebanyak 5 orang tambahan pasien positif covid-19 yang dinyatakan sembuh. Tepatnya ada dari Magetan satu orang, dan dari Kota Surabaya ada yang sembuh 4 orang. Sehingga total yang sembuh di Jawa Timur ada sebanyak 157 orang atau setara sebanyak 18,03 persen.

Dan untuk hari ini juga ada tambahan kasus positif yang meninggal dunia ada sebanyak dua orang. Yaitu dari Lamongan satu orang dan dari Surabaya satu orang. Sehingga total yang meninggal di Jatim ada sebanyak 97 orang atau setara 11,14 persen.

“Yang sampai saat ini masih hijau hanya Sampang. Dan yang kuning Ngawi, lainnya sudah merah,” pungkas Khofifah


Sumber TRIBUN-TIMUR.COM



Oleh: BUKHARI MUALLIM

Ada tiga kata kunci saling bertaut yang membuat HMI begitu memukau sampai hari ini. Tiga kata kunci itu ialah “tradisi intelektual”, “perkaderan”, dan “independensi”. Tiga hal inilah, menurut saya,yang telah menjadikan HMI sebagai organisasi mahasiswa terkemuka di Indonesia. Penilaian saya terhadap HMI dalam tulisan saya ini bukanlah dalam kapasitas saya sebagai kader HMI. Saya akui, saya bukanlah kader HMI dan saya juga bukan alumnus HMI. Namun, saya telah lama bersimpati, berkenalan, dan bahkan mengenal HMI sampai batas-batas yang jauh. Saya memang telah lama menyelami dunia HMI. Saya banyak mengenal dan mengagumi tokoh-tokoh HMI di level nasional, di antaranya: cendikiawan muslim Nurcholish Madjid, Akbar Tandjung, Mahfud MD, Jusuf Kalla, Yusril Ihza Mahendra, Ahmad Syafii Maarif, Mar’i Muhammad, Sulastomo, Malik Fajar, , Fachry Ali, Abraham Samad, Komaruddin Hidayat, dan lainnya. Dalam kehidupan sehari-hari, saya juga mempunyai banyak teman-teman dari aktivis HMI, baik yang masih aktif maupun yang sudah alumni yang saat ini telah menjadi anggota KAHMI (Korps Alumni HMI), seperti Bang Nuzran Joher (mantan anggota DPD RI), Bang Fadli, Norzal Hadi, Saiful Roswandi, Doni Umar, Nani Efendi, Opper Antoni, Afdal Febrianto, Eis David, H. M. Ikhsan, Anggara, Badar Kumaira, Wira dan lainnya. Saya mengenal mereka secara dekat serta bergaul secara intens dan akrab. Saya banyak belajar dari mereka. Jujur, saya mengagumi mereka. 

Pemahaman dan pengalaman politik yang saya dapatkan selama bergaul dengan kader-kader HMI telah memberikan pencerahan yang luar biasa. Dalam konteks keindonesiaan, Ilmu Politik (political science) yang secara akademik saya  pelajari di almamater saya, Universitas Ekasakti Padang pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, tapi saya menemukan sesuatu berbeda dan khas ketika saya mempelajarinya dari aktivis-aktivis HMI di dunia nyata. 

Bagi saya, memahami Indonesia melalui buku-buku rasanya belum memadai. Saya merasa banyak mendapat masukan dalam memahami Indonesia yang sebenarnya ketika saya berdiskusi bersama orang-orang HMI. HMI telah memberikan pencerahan (enlightenment) yang luar biasa pada diri saya. Di organisasi ini, saya bisa  mengasah ketajaman pikiran dan memperluas wawasan dan cakrawala berpikir, mulai dari wawasan keislaman, wawasan kemahasiswaan, sampai wawasan kebangsaan. Di organisasi yang didirikan di Yogyakarta oleh Lafran  Pane ini juga saya bisa berdiskusi dengan banyak teman yang berasal dari latar  belakang yang berbeda-beda. Yang jelas, banyak ilmu yang saya dapatkan dari aktivis-aktivis HMI. HMI telah menanamkan jiwa nasionalisme yang kuat pada diri saya. Ketika berada di “lingkaran dalam” HMI, saya melihat Indonesia dalam perspektif “lain”, khas, istimewa, dan sangat berbeda. HMI, menurut saya, adalah salah satu “pintu gerbang” untuk menjadikan seseorang mencapai posisi sebagai tokoh nasional di negeri ini.

Ladang Pergulatan Intelektual

Dalam pandangan saya selama bergaul dan bercengkrama dengan kader-kader maupun para alumni HMI, di antara yang sangat saya kagumi dari mereka adalah tradisi intelektual. Tradisi intelektual seakan  telah menjadi bagian dan jati diri HMI. Mereka memiliki tradisi berwacana, membaca, menulis, dan ini sangat membantu saya dalam menjalankan aktivitas sebagai akademisi. Kader HMI sangat getol menulis. Tradisi berwacana di HMI mengingatkan saya pada tradisi berwacana para founding father bangsa ini. Para founding father bangsa Indonesia seperti Bung Karno, Bung Hatta, Bung Sjahrir, dan lain-lain, berhasil mendirikan Negara ini karena berawal dari tradisi berwacana. 

Pergulatan ide dan pemikiran di HMI benar-benar hidup. Berwacana dan berdiskusi adalah salah satu cara mereka menemukan ide-ide segar dan cerdas untuk mencarikan solusi terhadap berbagai problem umat dan problem bangsa. Berpikir, berdebat, berdiskusi, berpolemik (berdebat lewat tulisan), berdialektika, melakukan kajian dan penelitian ilmiah, membaca, menulis, dan lain sebagainya, adalah beberapa hal yang merupakan bentuk aktivitas  kaum intelektual. Mereka juga mempunyai kepedulian yang tinggi (sense of crises) terhadap berbagai persoalan kehidupan berbangsa dan bernegara. Semua aktivitas intelektual itu secara terpadu jarang saya lihat di banyak organisasi yang ada, kecuali di HMI.

HMI, bagi saya, adalah ladang pergulatan intelektual yang sangat intens, di samping kampus formal saya tentunya. Saya menganggap HMI adalah “almamater kedua” (the second campus) saya meskipun saya tidak pernah dikaderkan secara formal di HMI. Di samping menyelesaikan studi di perguruan tinggi, HMI memberikan kontribusi yang tidak sedikit terhadap perkembangan intelektual saya. Selama bergaul dengan rekan-rekan aktivis HMI, saya merasa mendapat kesempatan lebih banyak untuk mendalami berbagai disiplin ilmu seperti agama (tasawuf dan fiqh), ideologi, filsafat, hukum, sosial, politik, ekonomi, manajemen, kepemimpinan, dan lain sebagainya. 

Saya banyak berkecimpung dalam organisasi kemahasiswaan dan kepemudaan baik di level daerah maupun nasional, tapi saya merasa tidak banyak organisasi kemahasiswaan di Indonesia yang mempunyai peran besar dalam mencetak kader bangsa seperti halnya HMI. HMI harus kita akui sebagai organisasi perjuangan yang telah banyak memberikan kontribusi besar dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia, baik pada skala nasional maupun skala lokal. Sejak didirikan pada 1947 sampai hari ini, HMI selalu mengambil peran strategis dalam transformasi sosial di Indonesia. Pada 1965, Ketua CC PKI DN Aidit secara terang-terangan menganggap HMI adalah musuh kuat yang harus dihancurkan. Namun, kenyataannya, HMI tetap survive hingga hari ini. Oleh karenanya, diakui atau tidak, HMI telah banyak memberikan pencerahan dan pendidikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. HMI bukan hanya pencetak kader politik, namun lebih dari itu, HMI adalah pencetak kader umat dan kader bangsa. Ia adalah salah satu barometer organisasi kemahasiswaan dan organisasi intelektual papan atas di Indonesia.

Perkaderan dan Independensi

HMI adalah organisasi perkaderan. Perkaderan di HMI tidak pernah vakum. Setiap saat, dari Sabang sampai Merauke, selalu lahir kader-kader bangsa dari rahim HMI. Perkaderan mereka sangat established. Oleh karenanya, tidaklah mengherankan jika ada ungkapan, “Tiga perkaderan yang dikagumi dan ditakuti di Indonesia, yaitu TNI, PKI, dan HMI.” Di samping itu, ada satu hal lagi yang menurut saya menjadikan HMI cukup prestisius sampai hari ini, yaitu independensi. Dengan independensi, HMI selalu mampu “menjaga jarak” dengan kekuasaan. Dengan kata lain, HMI tidak bisa dijadikan sebagai alat kekuatan politik manapun. Dan memang, ia bukanlah onderbouw dari partai politik tertentu. Ia benar-benar independen. Karena itulah, kader-kader HMI memiliki kebebasan berpikir dan berdialektika tanpa harus mengikuti atau taklid pada satu warna dan mazhab pemikiran, mazhab agama, maupun mazhab politik. Oleh karenanya, di HMI tumbuh subur berbagai pemikiran cerdas dan positif terhadap berbagai persoalan keumatan dan kebangsaan.

BUKHARI MUALLIM
Pengamat Politik dan Alumnus Fisipol Universitas Ekasakti
Oleh: NANI EFENDI

Mengapadi Indonesia para pemudanya berebutan untuk jadi PNS? Mengapa setiap ada penerimaan PNS peserta tesnya selalu membludak seperti orang demo mau menurunkan presiden dari jabatannya? Bahkan, mereka rela berdesak-desakan, terinjak-injak, dan pergi ke daerah yang jauh-jauh hanya untuk mendapatkan nomor peserta tes dan ikut tes CPNS. Kalau ditanya, khususnya anak-anak muda, jawabannya relatif sama: jadi PNS itu enak, nyaman, aman masa depan, bisa memiliki status sosial yang tinggi di masyarakat, mendapat gaji yang lumayan besar yang setiap tahun naik, dan lain-lain jawaban yang serupa. Jarang sekali saya mendengar jawaban, “Ingin mengabdi pada negara dan melayani masyarakat”.
 
    Semangat mereka kebanyakannya sama: ingin enak dan tak ingin susah, ingin dihormati, ingin dilayani dan bukan melayani, ingin menguasai, ingin mengatur, dan ingin memerintah. Persis seperti mental kebanyakan para ambtenaar zaman penjajahan Belanda di masa lalu. Dulu, zaman pemerintahan Hindia Belanda, PNS atau pegawai negeri dinamakan “ambtenaar”. Dalam struktur sosial masyarakat zaman kolonial Belanda di masa lalu, para ambtenaar digolongkan sebagai kaum priyayi, yaitu kaum yang tergolong ke dalam kelas atas masyarakat yang masih feodal. Pramoedya Ananta Toer, seorang penulis besar Indonesia yang pernah jadi kandidat pemenang Nobel, dalam bukunya Sang Pemula, menjelaskan karakter dan mental kaum ini, yaitu: konsumtif, tidak produktif, dan tidak kreatif. Watak dan impian kasta ini adalah hal-hal yang bersifat simbol seperti pangkat dan kehormatan, bintang, payung, selempang, pita, dan gelar. Gelar tertinggi yang mereka impikan adalah: Pangeran, Arya, Adipati, dan Tumenggung. Sedangkan pangkat yang mereka gairahi adalah bupati—pangkat tertinggi di luar daerah kerajaan yang dapat dicapai oleh Pribumi pada zaman penjajahan Belanda (lihat Pramoedya Ananta Toer, Sang Pemula, 1985: 14).

     Tidak ada kebebasan berpikir dalam kasta ini. Mereka terkekang oleh budaya yang penuh dengan kehormatan yang irasional dan semu. Oleh karenanya, pemuda dan pemudi yang berasal dari keluarga ningrat atau priyayi atau keluarga kelas bangsawan, namun mereka terpelajar dan berpikiran maju, mereka pada umumnya memilih keluar dari “kekangan” sistem keluarganya. Beberapa contoh, misalnya, HOS Tjokroaminoto, R.A. Kartini (tokoh emansipasi wanita Indonesia), Bung Karno, Tjipto Mangoenkoesoemo, Dewi Sartika, Tirto Adhi Soerjo (Bapak Pers Indonesia), dan lain-lain. Bahkan, Tirto Adhi Soerjo mengatakan, menjadi pegawai negeri kolonial menghilangkan kemerdekaan diri dan kebebasab berpikir. Mereka ini adalah beberapa contoh dari anggota keluarga ningrat atau priyayi yang tidak memiliki mental priyayi. Mereka-mereka ini tidak tertarik untuk menjadi ambtenaar atau pegawai negeri. Mereka memilih bebas. Mereka tidak bersikap seperti kaum priyayi. Kebanyakan mereka bersahaja, bebas berpikir, bebas berkumpul, dan bebas berserikat, karena dengan begitu mereka bisa berbuat sesuatu yang benar-benar nyata untuk kepentingan rakyat.

     Bung Karno, Bung Hatta, dan aktivis-aktivis pejuang bangsa zaman dahulu pernah ditawari untuk bekerja sebagai ambtenaar (pegawai negeri), tapi mereka tolak mentah-mentah. Mereka sedikit pun tidak tertarik jadi ambtenaar. Mereka lebih memilih menjadi aktivis pergerakan. Jadi ambtenaar (PNS pada saat itu), dalam pandangan mereka, bukanlah jalan atau alat perjuangan. Menjadi pegawai negeri ketika itu sama saja dengan mengabdi pada kepentingan kolonial. Kalau mereka jadi PNS saat itu, kemungkinan besar mereka tidak akan pernah memerdekakan bangsa ini. Sebagian besar waktu mereka tentu akan tersita oleh kesibukan sebagai pekerja kantor dengan segala rutinitas, formalitas dan tetek bengeknya, sehingga mereka tidak sempat lagi untuk membaca buku dan berorganisasi atau mendirikan organisasi-organisasi pergerakan. Dan kemungkinan juga mereka tidak akan pernah jadi orang besar sebagaimana yang kita kenal. Mengapa? Ya, karena kebebasan berpikir dan ruang gerak mereka menjadi sempit dan terbatas. Mereka terikat dalam sistem yang bersifat formalistik-simbolik. Oleh karenanya, Tjipto Mangoenkoesoemo mengundurkan diri dari pekerjaannya sebagai ambtenaar (pegawai negeri) karena ia ingin bebas bergerak, berpikir, dan bersuara.

     Namun anehnya, kebanyakan pemuda di Indonesia saat ini tidak menjadikan mereka-mereka itu sebagai salah satu sumber inspirasi. Kebanyakan pemuda kini tetap punya kemauan yang besar untuk jadi pegawai negeri, walaupun dengan jalan menyogok ratusan juta rupiah. Suatu budaya yang salah. Sumber budaya yang salah itu, kalau kita lihat dari latar belakang historisnya, ya dari sistem budaya feodal di Indonesia pada masa lalu itu. Budaya feodal itulah yang masih diwarisi oleh masyarakat modern Indonesia dewasa ini.

   Di masa kolonial, kasta bangsawan-priyayi dipandang sebagai kasta tertinggi dan terhormat. Walaupun pada hakekatnya adalah kehormatan semu dan irasional. Nah, mental priyayi di masa lalu itu pada kenyataannya masih diwarisi juga oleh sebagian besar PNS saat ini. Kebanyakan orang masih menganggap pekerjaan sebagai PNS adalah pekerjaan yang prestisius dan dianggap seperti “kasta bangsawan-priyayi” di masa lalu. Padahal, kalau kita mau menilainya secara rasional, anggapan seperti itu tidaklah berdasar. Irasional. Semestinya, manusia itu dihormati bukanlah dari status sosialnya, tetapi dari kontribusinya bagi peradaban dan kehidupan manusia.

     Oleh karena itu, dalam rangka refomasi birokrasi saat ini, PNS sudah seharusnya meninggalkan mental priyayi, yang—dalam pandangan Pramoedya—sebagaian besarnya gila hormat dan gila jabatan. Mental PNS yang harus dibangun kedepan adalah mental melayani, bukan mental dilayani. PNS harus menjauhkan perilaku eksklusif. PNS yang baik adalah PNS yang menyadari bahwa ia digaji dari uang rakyat. Oleh karena itu, ia harus melayani rakyat secara tulus ikhlas. Menjadi PNS bukan berarti “menjadi ningrat” atau menjadi “kasta bangsawan-priyayi”. PNS hanyalah abdi negara. Mereka punya kewajiban mengabdi pada kepentingan rakyat—karena ia memang hidup dari uang rakyat. Terlalu mahal rakyat menggaji kalau orientasi mereka hanya ingin enak, foya-foya, dan tidak produktif. Dan terlalu mahal mereka digaji dengan uang rakyat kalau hanya ingin dilayani namun enggan melayani masyarakat. Beban anggaran negara kita sudah terlalu berat menanggung biaya pegawai.

NANI EFENDI
Alumnus LK III HMI


                       Oleh : Bukhari Muallim

Idealnya, sebuah organisasi memiliki beberapa komponen yang mempunyai fungsi yang efektif dan efisien untuk mencapai satu tujuan. Setiap komponen atau bagian-bagian dalam organisasi harus bisa bersinergi untuk mewujudkan sebuah goal yang telah ditetapkan. Kondisi demikian juga berlaku dalam bidang pemerintahan, tidak terkecuali pemerintahan desa. Dalam pemerintahan desa, terdapat beberapa jabatan atau bidang yang dibentuk dengan tujuan agar setiap bidang-bidang itu bisa bekerja secara optimal dalam upaya membantu kepala desa untuk mencapai cita-cita pembangunan, yang salah satunya adalah memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat (public service). Namun, dalam prakteknya saat ini, tidaklah seperti itu. Banyak bidang-bidang—seperti Kasi, Kaur, Kadus, dan termasuk lembaga BPD—ternyata tidak berfungsi secara signifikan. Padahal, semua job-job itu dibiayai dari APBD. 

Selama ini, semua persoalan yang menyangkut urusan pemerintahan desa hanya dibebankan kepada kepala desa sebagai single fighter (pejuang tunggal). Sementara Kasi, Kaur (Kepala Urusan), Kadus (Kepala Dusun), dan anggota BPD tidak berfungsi sama sekali. Nah, tentu keadaan yang seperti ini akan menghambat kinerja kepala desa sebagai salah satu ujung tombak pemerintah pusat dalam mencapai target pembangunan yang telah direncanakan secara makro. Kondisi seperti ini tentu tidak sehat dalam perspektif ilmu administrasi pemerintahan desa. Karena terjadi semacam “kekacauan manajemen” dalam penataan organisasi.

Di sisi lain, tugas Badan Perwakilan Desa (BPD) juga tidak berfungsi secara baik. Semestinya, segala hal yang menyangkut aspirasi masyarakat menjadi tanggung jawab BPD untuk disampaikan kepada kepala desa untuk ditindaklanjuti. Tetapi, faktanya, aspirasi masyarakat juga disampaikan kepada kepala desa secara langsung. Sehingga, terjadi overload tugas di pundak kepala desa. Seharusnya, jika BPD difungsikan secara baik sebagai “DPR kecil” di desa, tumpang tindih tugas dan kewenangan tidak akan terjadi. Dan itu akan membuat pemerintahan menjadi “lincah” dan profesional. 

Secara personal, mungkin honorarium untuk jabatan-jabatan itu terbilang kecil. Namun, jika kita akumulasikan secara keseluruhan, anggaran daerah yang tersedot untuk membiayai bidang-bidang tersebut cukup besar. Semestinya, anggaran itu benar-benar difungsikan untuk memberdayakan perangkat desa itu sendiri agar dapat berfungsi secara baik dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa.

Perlu pemberdayaan

Idealnya, bidang-bidang yang selama ini tidak berfungsi secara efektif harus diberdayakan dan difungsikan secara optimal berdasarkan job description yang jelas, rinci, dan terukur. Sudah saat dan seharusnya pengelolaan pemerintahan desa dilakukan sebagaimana seharusnya suatu lembaga pemerintahan.  Dimana secara birokrasi pelayanan dipusatkan di kantor yang rata-rata setiap desa sudah memilikinya.

Dengan demikian roda pemerintahan desa dapat berjalan dengan baik, pendelegasian wewenang menjadi jelas, serta pelayanan menjadi terarah.

Belajar dari Sumatera Barat, pemerintahan Nagari sudah lama dipusatkan di kantor Wali Nagari, aparat desa sangat diberdayakan dalam memberi pelayanan dengan jam kantor yang sama dengan pemerintah daerah. Apalagi saat ini dengan adanya ADD dan DD, pemerintahan desa sudah mendapatkan porsi yang cukup besar dalam pengelolaan keuangan.



Siapa yang bertanggung jawab dalam upaya memberdayakan mereka? Jawabannya, tentu pejabat yang berada di atasnya, seperti pemerintahan daerah dalam hal ini adalah bidang pemerintahan desa, camat, dan kepala desa itu sendiri sebagai seorang pemimpin (leader) di wilayahnya. Kepala desa dituntut kecakapannya untuk me-manage (mengelola) bidang-bidang tugas yang ada di bawahnya. Tanpa, kesadaran itu, jabatan-jabatan yang saya sebutkan di atas tetap akan menjadi pajangan yang tidak dapat berfungsi secara jelas.

Dengan adanya pemberdayaan (empowerment) dan fungsionalisasi yang baik, BPD, Kaur, Kadus, diharapkan dapat bekerja secara baik, optimal, dan profesional. Aparat-aparat pemerintahan desa itu sudah semestinya bekerja sesuai dengan tugas dan kewenangannya. Hal demikian akan berdampak positif terhadap kinerja kepala desa. Karena, kepala desa tidak lagi dibebani dengan tugas-tugas yang bukan menjadi wewenang dan tanggung jawabnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga, dengan adanya aparat yang bekerja sesuai dengan fungsinya, tujuan pembangunan dapat dicapai dan berhasil secara efektif dan efisien. 

Selama ini, yang hanya ditekankan hanyalah tujuan yang ingin dicapai. Padahal, tujuan itu hanya bisa dicapai dengan baik apabila aparat pemerintahan desa dapat bekerja sesuai dengan tugas dan fungsinya secara benar. Itulah yang menjadi “PR” kita semua, terlebih pemerintah daerah sebagai pemegang otoritas dalam membina dan meningkatkan kualitas penyelanggaraan pemerintahan desa. Sehingga upaya kita untuk mendapatkan pelayan publik yang optimal—khususnya bagi masyarakat desa—dapat terwujud sesuai dengan konsep penyelanggaran pemerintahan desa yang baik (good corporate governance).

Ini mungkin, hendaknya menjadi suatu kesadaran bersama, bahwa pentingnya tujuan organisasi dalam hal ini adalah pelayanan untuk didorong dan dilakukan dengan sebaik mungkin untuk kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Tanpa kesadaran maka yang indah dan baik hanyalah fantasi yang jauh dari kata harapan. Pepatah Belanda mengatakan Leiden is lijden (Tak ada negara yang miskin yang ada adalah negara yang salah urus). BM



KERINCINEWS.COM, KERINCI - Pada tahun 2019 ini, STIA-NUSA menempatkan kan Mahasiswa Kukerta di beberapa lokasi STIA-NUSA diluar provinsi Jambi yaitu 3 lokasi berada di Kecamatan Lunang Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumbar. Adapun 3 lokasi terbut adalah Desa Lunang Utara, Desa Pondok Parian dan Lunang Tengah.

Diantara 3 lokasi tersebut, mahasiswa Kukerta posko 2 Desa Pondok Parian selalu berbaur dengan masyarakat. Salah satu program pengabdian yang disambut antusias oleh masyarakat adalah keterlibatan mahasiswa dalam bidang agama yaitu mengajar mengaji untuk anak-anak.

Disamping itu mahasiswa Kukerta posko 2 Desa Pondok Parian Lunang dalam waktu dekat merencanakan kegiatan turnamen Volly Ball. Disamping melaksanakan program pengabdian yang berhubungan dengan administrasi pemerintahan.

Dosen pembimbing lapangan posko 2 Desa Pondok Parian Lunang bapak Bukhari Muallim, S.Sos, S.Pd, M.Si ketika dihubungi via ponsel mengatakan bahwa mahasiswa bimbingannya saat ini sudah menyiapkan program-program unggulan yang bermanfaat langsung bagi masyarakat. Salah satunya adalah kegiatan membantu masyarakat merintis usaha kecil yang bekerja sama dengan pemdes.

Kemudian penyuluhan-penyuluhan dibidang ekonomi dan kesehatan juga sedang digalakkan.

Bukhari muallim juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Camat dan Wali Nagari beserta seluruh lapisan masyarakat Pondok Parian Lunang yang dengan senang hati telah menerima mahasiswa Kukerta STIA-NUSA Tahun 2019. (noha)





Oleh: Ekten Deaf Pariske 
(Sekjend DEMA IAIN Kerinci Periode 2018-2019) 

KERINCINEWS.COM, KERINCI - Istilah demokrasi pada dua dasawarsa terakhir, khususnya di berbagai negara berkembang kian populer, baik pada tingkat wacana maupun arus gerakan sosial politik. Sebagai suatu sistem politik, demokrasi telah menempati tingkatan teratas yang diterima oleh banyaknegara karena dianggap mampu mengatur dan menyelesaikan hubungan sosial dan politik, baik yang melibatkan kepentingan antar individu dalam masyarakat, hubungan antar masyarakat, masyarakat dan negara maupun antar negara di dunia.

Sebagai sebuah konsep, demokrasi memiliki makna luas dan mengandung banyak elemen yang kompleks. Demokrasi adalah suatu metode politik, sebuah mekanisme untuk memilih pemimpin politik. Warga negara diberi kesempatan untuk memilih salah satu diantara pemimpin-pemimpin politik yang bersaing meraih suara.

Akar sejarah ide demokrasi, yang sekarang berkembang dengan amat pesat, tidak bisa
dilepaskan dari sejarah gelap Eropa abad pertengahan. Hal itu adalah realitas sejarah yang tidak dapat diingkari. Ketika itu, para cendekiawan Eropa melancarkan seruan pentingnya penentangan terhadap dominasi kaum gerejawan terhadap kehidupan umum. Mereka menyerukan agar peranan agamawan dibatasi hanya di dalam lingkungan gereja. Sementara di luar lingkungan gereja, masyarakat umum yang bukan gerejawan berhak menentukan pandangan, sikap, dan kebijakan mengenai kehidupan, terutama yang berkaitan dengan kehidupan publik.

Tentu saja, cara berpikir dan pandangan seperti itu berdampak sangat luas terhadap sikap dan pandangan tentang kehidupan. Dalam dunia pemikiran, cara berpikir seperti itu, dikenal secara luas sebagai cara berpikir sekularistik (pendangkalan agama). Faktanya demokrasi lahir dari pergulatan antara rasionalitas dan kuasa gereja ketika itu. Maka bentuk pemerintahan sekuler menjadi satu-satunya solusi agar pemerintahan despotik dan otoritarian yang dikuasai kaum gerejawan tidak berlanjut.

Secara umum pandangan bahwa esensi demokrasi adalah kedaulatan rakyat hampir menjadi keyakinan sebagian besar masyarakat manusia sekarang ini. Sedangkan kedaulatan rakyat umumnya dimaknai bahwa sumber kekuasaan pemerintah atau negara adalah rakyat. Dengan kata lain rakyatlah yang menjadi sumber keabsahan kekuasaan negara. Oleh karena itu, tanpa persetujuan rakyat, kekuasaan negara tak memeroleh legitimasi dan legalitas yang meyakinkan.

Atas dasar itu, seharusnya dalam negara yang menganut sistem demokrasi rakyat mendapatkan manfaat dari keberadaan suatu pemerintahan dan negara. Sebab esensi lain dari keberadaan suatu pemerintahan dan negara adalah bahwa mengatur dan mengurus rakyat adalah kewajiban negara. Maka demokrasi merupakan wadah masyarakat atau rakyat untuk memilih seseorang yang akan memimpin dan melayani mereka dalam berbagai kehidupan umum. Konsekuensinya para pimpinan di sebuah negara demokrasi bukan orang yang dibenci oleh rakyatnya, sistem yang dijalankannya bukan yang tidak dikehendaki melainkan yang sejalan dengan arah pemkiran rakyatnya.

Namun dalam praktik realitas demokrasi di manapun di dunia ini ditemukan sejumlah ironi. Bahkan dalam banyak hal sudah jelas bertentangan dengan esensi demokrasi itu sendiri. Yang paling mudah ditemukan dan nyaris menjadi fenomena umum di setiap negara yang menganut sistem demokrasi ialah fenomena menguatnya apa yang disebut tirani.

Dalam sebuah negara yang kekuasaanya dikendalikan penuh oleh tirani sangat berpotensi menjungkirbalikkan tata nilai. Oleh karena itu, dalam sistem pemerintahan yang dikuasai tirani bisa jadi sesuatu yang bertentangan dengan apa yang dikendaki oleh nilai-nilai sosialkemasyarakatan yaitu kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

Oleh sebab itu, dalam sistem demokrasi pula berbagai penyimpangan, seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme, mudah ditemukan bahkan nyaris menjadi asas peri kehidupan di negara demokrasi. Hal itu dikarenakan dalam proses pelaksanaan demokrasi alam kaitan pemilihan pemimpin masih disuguhi berbagai kecurangan yang dilakukan oleh para kandidat atau partai pengusungnya.

Salah satu kecurangan Pemilu adalah politik uang yang memaksa masyarakat untuk memilih peserta Pemilu yang melakukan politik uang tersebut. Setidak-tidaknya ada 2 subjek yang menyebabkan merebaknya praktik politik uang, yaitu peserta pemilu dan masyarakat sebagai pemilih.

Pada umumnya para calon yang pernah mencalonkan diri pada Pemilu sebelumnya lebih ahli dalam politik uang dan dipastikan akan mengulang hal yang sama. Adanya ketidakpercayaan masyarakat terhadap para calon yang justru melahirkan efek negatif bagi para elit dengan cara politik uang sering dijadikan alasan untuk melakukan politik uang. Akibatnya masyarakat pun sangat antusias kepada calon yang banyak memberikan uang dan selanjutnya masyarakat pun merasa “berutang budi” pada calon tersebut. Biasanya peserta Pemilu yang tidak memiliki kedekatan emosional dengan masyarakat akan lebih mengandalkan politik uang. Akibatnya kasus pembelian suara dengan politik uang selalu saja menyertai dalam setiap pelaksanaan Pilpres, Pilkada, atau Pileg.

Meskipun populer dan dianggap terbaik, demokrasi nyatanya adalah sistem yang sangat mahal. Demokrasi membutuhkan biaya tinggi. Saat memberikan pidato kenegaraan di Gedung MPR/DPR, 16 Agustus beberapa tahun lalu, Mantan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono bahkan cemas dan prihatin dengan perkembangan demokrasi yang semakin mahal ini. Meluasnya politik uang, kata SBY, hanya membawa kesengsaraan bagi rakyat dan merusak demokrasi yang dibangun. Praktik politik uang, katanya, pasti diterima oleh pelakunya dikembalikan modal yang telah dikeluarkan.

Demokrasi sejatinya sistem yang cacat sejak lahirnya. Sementara sistem ini juga dicaci-maki di negeri asalnya, Yunani. Aristoteles (348-322 SM) menyebut demokrasi sebagai Mobocracy atau aturan massa. Ia mencerminkan demokrasi sebagai sistem yang bobrok, karena pemerintahan yang dilakukan oleh massa, demokrasi rentan akan anarkhisme.

Menurut Aristoteles bila negara dipegang oleh banyak orang (lewat perwakilan legislatif) akan berbuah petaka. Dalam bukunya “Politik”, Aristoteles menyebut demokrasi sebagai bentuk negara yang buruk. Sesuai dengan pemerintahan yang dilakukan oleh kelompok minoritas di dewan perwakilan yang mewakili kelompok yang akan dengan mudah berubah menjadi pemerintahan anarkhis, menjadi ajang pertarungan konflik kepentingan berbagai kelompok sosial
dan pertarungan elit kekuasaan.

Mungkin di masa kini kita, di abad kecanggihan informasi dan komunikasi yang belum pernah dicapai oleh manusia sebelumnya, demokrasi adalah kata atau istilah yang paling mendominasi perbincangan di berbagai pertemuan. 

Begitu luasnya wacana tentang demokrasi, sehingga istilah ini nyaris menjadi menu perbincangan keseharian manusia.

Di sisi lain, demokrasi seolah-olah telah menjadi standar keberadaban suatu bangsa. Oleh sebab itu, jika suatu bangsa, negara, atau kelompok tertentu, bahkan seorang individu, diberi lebel tidak demokratis akan merasa malu besar. Akibatnya kata “anti demokrasi” telah menjadi alat stigma yang cukup efektif untuk menjatuhkan pamor suatu bangsa, masyarakat, kelompok, atau individu.

Makna demokrasi akan semakin kelabu ketika ia dipraktikkan oleh penguasa yang dalam menjalankan kekuasaannya sekedar untuk menghindari sebutan antidemokrasi pada rezimnya. Demokrasi menjadi lebih kabur esensinya jika penerapannya menggunakan kekuatan dan kekerasan, seperti yang terjadi di Irak dan Afghanistan sekarang ini.

Bagaimana di Indonesia? Apa yang bisa kita harapkan dari demokrasi sekarang ini? Cita-cita demokrasi yang substansial, dalam praktek sehari-hari tampaknya kian lama kian menjauh. Demokrasi kita hanya diterjemahkan seperti sebagai rezim partai. Bahkan dalam kenyataannya meninggalkan rakyat yang seharusnya menjadi pemilik kedaulatan politik. Dan rakyat benar-benar menjadi pelaku yang pasif di sini. Mereka memilih, tapi tak bebas memilih. Yang bisa mereka pilih hanyalah mereka yang sudah dapat dipilih, dan tidak dari setiap mereka sudah mewakili semua aspirasi rakyat. Bagaimana ini mau dibilang sebagai sistem yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat?

Rakyat Indonesia pun terbodohi. Dan mereka yang membodohi telah sukses membuat ribuan rakyat negara ini menjadi bodoh. Atau pembodohan yang terselip dalam sistem demokrasi di negara ini hanyalah sebuah kecelakaan?

Kini rakyat Indonesia menjadi terlanjur cinta pada satu sosok. Satu figur. Tanpa sadar sosok tersebut tidaklah bekerja sendirian. Ia bekerja sebagai sebuah tim. Dan ketika tim tersebut pecah, bisakah sosok tersebut bekerja dengan sama baiknya seperti sebelumnya?

Ah, rumit sekali!