WHAT'S NEW?
Loading...
Oleh: BUKHARI MUALLIM

Ada tiga kata kunci saling bertaut yang membuat HMI begitu memukau sampai hari ini. Tiga kata kunci itu ialah “tradisi intelektual”, “perkaderan”, dan “independensi”. Tiga hal inilah, menurut saya,yang telah menjadikan HMI sebagai organisasi mahasiswa terkemuka di Indonesia. Penilaian saya terhadap HMI dalam tulisan saya ini bukanlah dalam kapasitas saya sebagai kader HMI. Saya akui, saya bukanlah kader HMI dan saya juga bukan alumnus HMI. Namun, saya telah lama bersimpati, berkenalan, dan bahkan mengenal HMI sampai batas-batas yang jauh. Saya memang telah lama menyelami dunia HMI. Saya banyak mengenal dan mengagumi tokoh-tokoh HMI di level nasional, di antaranya: cendikiawan muslim Nurcholish Madjid, Akbar Tandjung, Mahfud MD, Jusuf Kalla, Yusril Ihza Mahendra, Ahmad Syafii Maarif, Mar’i Muhammad, Sulastomo, Malik Fajar, , Fachry Ali, Abraham Samad, Komaruddin Hidayat, dan lainnya. Dalam kehidupan sehari-hari, saya juga mempunyai banyak teman-teman dari aktivis HMI, baik yang masih aktif maupun yang sudah alumni yang saat ini telah menjadi anggota KAHMI (Korps Alumni HMI), seperti Bang Nuzran Joher (mantan anggota DPD RI), Bang Fadli, Norzal Hadi, Saiful Roswandi, Doni Umar, Nani Efendi, Opper Antoni, Afdal Febrianto, Eis David, H. M. Ikhsan, Anggara, Badar Kumaira, Wira dan lainnya. Saya mengenal mereka secara dekat serta bergaul secara intens dan akrab. Saya banyak belajar dari mereka. Jujur, saya mengagumi mereka. 

Pemahaman dan pengalaman politik yang saya dapatkan selama bergaul dengan kader-kader HMI telah memberikan pencerahan yang luar biasa. Dalam konteks keindonesiaan, Ilmu Politik (political science) yang secara akademik saya  pelajari di almamater saya, Universitas Ekasakti Padang pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, tapi saya menemukan sesuatu berbeda dan khas ketika saya mempelajarinya dari aktivis-aktivis HMI di dunia nyata. 

Bagi saya, memahami Indonesia melalui buku-buku rasanya belum memadai. Saya merasa banyak mendapat masukan dalam memahami Indonesia yang sebenarnya ketika saya berdiskusi bersama orang-orang HMI. HMI telah memberikan pencerahan (enlightenment) yang luar biasa pada diri saya. Di organisasi ini, saya bisa  mengasah ketajaman pikiran dan memperluas wawasan dan cakrawala berpikir, mulai dari wawasan keislaman, wawasan kemahasiswaan, sampai wawasan kebangsaan. Di organisasi yang didirikan di Yogyakarta oleh Lafran  Pane ini juga saya bisa berdiskusi dengan banyak teman yang berasal dari latar  belakang yang berbeda-beda. Yang jelas, banyak ilmu yang saya dapatkan dari aktivis-aktivis HMI. HMI telah menanamkan jiwa nasionalisme yang kuat pada diri saya. Ketika berada di “lingkaran dalam” HMI, saya melihat Indonesia dalam perspektif “lain”, khas, istimewa, dan sangat berbeda. HMI, menurut saya, adalah salah satu “pintu gerbang” untuk menjadikan seseorang mencapai posisi sebagai tokoh nasional di negeri ini.

Ladang Pergulatan Intelektual

Dalam pandangan saya selama bergaul dan bercengkrama dengan kader-kader maupun para alumni HMI, di antara yang sangat saya kagumi dari mereka adalah tradisi intelektual. Tradisi intelektual seakan  telah menjadi bagian dan jati diri HMI. Mereka memiliki tradisi berwacana, membaca, menulis, dan ini sangat membantu saya dalam menjalankan aktivitas sebagai akademisi. Kader HMI sangat getol menulis. Tradisi berwacana di HMI mengingatkan saya pada tradisi berwacana para founding father bangsa ini. Para founding father bangsa Indonesia seperti Bung Karno, Bung Hatta, Bung Sjahrir, dan lain-lain, berhasil mendirikan Negara ini karena berawal dari tradisi berwacana. 

Pergulatan ide dan pemikiran di HMI benar-benar hidup. Berwacana dan berdiskusi adalah salah satu cara mereka menemukan ide-ide segar dan cerdas untuk mencarikan solusi terhadap berbagai problem umat dan problem bangsa. Berpikir, berdebat, berdiskusi, berpolemik (berdebat lewat tulisan), berdialektika, melakukan kajian dan penelitian ilmiah, membaca, menulis, dan lain sebagainya, adalah beberapa hal yang merupakan bentuk aktivitas  kaum intelektual. Mereka juga mempunyai kepedulian yang tinggi (sense of crises) terhadap berbagai persoalan kehidupan berbangsa dan bernegara. Semua aktivitas intelektual itu secara terpadu jarang saya lihat di banyak organisasi yang ada, kecuali di HMI.

HMI, bagi saya, adalah ladang pergulatan intelektual yang sangat intens, di samping kampus formal saya tentunya. Saya menganggap HMI adalah “almamater kedua” (the second campus) saya meskipun saya tidak pernah dikaderkan secara formal di HMI. Di samping menyelesaikan studi di perguruan tinggi, HMI memberikan kontribusi yang tidak sedikit terhadap perkembangan intelektual saya. Selama bergaul dengan rekan-rekan aktivis HMI, saya merasa mendapat kesempatan lebih banyak untuk mendalami berbagai disiplin ilmu seperti agama (tasawuf dan fiqh), ideologi, filsafat, hukum, sosial, politik, ekonomi, manajemen, kepemimpinan, dan lain sebagainya. 

Saya banyak berkecimpung dalam organisasi kemahasiswaan dan kepemudaan baik di level daerah maupun nasional, tapi saya merasa tidak banyak organisasi kemahasiswaan di Indonesia yang mempunyai peran besar dalam mencetak kader bangsa seperti halnya HMI. HMI harus kita akui sebagai organisasi perjuangan yang telah banyak memberikan kontribusi besar dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia, baik pada skala nasional maupun skala lokal. Sejak didirikan pada 1947 sampai hari ini, HMI selalu mengambil peran strategis dalam transformasi sosial di Indonesia. Pada 1965, Ketua CC PKI DN Aidit secara terang-terangan menganggap HMI adalah musuh kuat yang harus dihancurkan. Namun, kenyataannya, HMI tetap survive hingga hari ini. Oleh karenanya, diakui atau tidak, HMI telah banyak memberikan pencerahan dan pendidikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. HMI bukan hanya pencetak kader politik, namun lebih dari itu, HMI adalah pencetak kader umat dan kader bangsa. Ia adalah salah satu barometer organisasi kemahasiswaan dan organisasi intelektual papan atas di Indonesia.

Perkaderan dan Independensi

HMI adalah organisasi perkaderan. Perkaderan di HMI tidak pernah vakum. Setiap saat, dari Sabang sampai Merauke, selalu lahir kader-kader bangsa dari rahim HMI. Perkaderan mereka sangat established. Oleh karenanya, tidaklah mengherankan jika ada ungkapan, “Tiga perkaderan yang dikagumi dan ditakuti di Indonesia, yaitu TNI, PKI, dan HMI.” Di samping itu, ada satu hal lagi yang menurut saya menjadikan HMI cukup prestisius sampai hari ini, yaitu independensi. Dengan independensi, HMI selalu mampu “menjaga jarak” dengan kekuasaan. Dengan kata lain, HMI tidak bisa dijadikan sebagai alat kekuatan politik manapun. Dan memang, ia bukanlah onderbouw dari partai politik tertentu. Ia benar-benar independen. Karena itulah, kader-kader HMI memiliki kebebasan berpikir dan berdialektika tanpa harus mengikuti atau taklid pada satu warna dan mazhab pemikiran, mazhab agama, maupun mazhab politik. Oleh karenanya, di HMI tumbuh subur berbagai pemikiran cerdas dan positif terhadap berbagai persoalan keumatan dan kebangsaan.

BUKHARI MUALLIM
Pengamat Politik dan Alumnus Fisipol Universitas Ekasakti
Oleh: NANI EFENDI

Mengapadi Indonesia para pemudanya berebutan untuk jadi PNS? Mengapa setiap ada penerimaan PNS peserta tesnya selalu membludak seperti orang demo mau menurunkan presiden dari jabatannya? Bahkan, mereka rela berdesak-desakan, terinjak-injak, dan pergi ke daerah yang jauh-jauh hanya untuk mendapatkan nomor peserta tes dan ikut tes CPNS. Kalau ditanya, khususnya anak-anak muda, jawabannya relatif sama: jadi PNS itu enak, nyaman, aman masa depan, bisa memiliki status sosial yang tinggi di masyarakat, mendapat gaji yang lumayan besar yang setiap tahun naik, dan lain-lain jawaban yang serupa. Jarang sekali saya mendengar jawaban, “Ingin mengabdi pada negara dan melayani masyarakat”.
 
    Semangat mereka kebanyakannya sama: ingin enak dan tak ingin susah, ingin dihormati, ingin dilayani dan bukan melayani, ingin menguasai, ingin mengatur, dan ingin memerintah. Persis seperti mental kebanyakan para ambtenaar zaman penjajahan Belanda di masa lalu. Dulu, zaman pemerintahan Hindia Belanda, PNS atau pegawai negeri dinamakan “ambtenaar”. Dalam struktur sosial masyarakat zaman kolonial Belanda di masa lalu, para ambtenaar digolongkan sebagai kaum priyayi, yaitu kaum yang tergolong ke dalam kelas atas masyarakat yang masih feodal. Pramoedya Ananta Toer, seorang penulis besar Indonesia yang pernah jadi kandidat pemenang Nobel, dalam bukunya Sang Pemula, menjelaskan karakter dan mental kaum ini, yaitu: konsumtif, tidak produktif, dan tidak kreatif. Watak dan impian kasta ini adalah hal-hal yang bersifat simbol seperti pangkat dan kehormatan, bintang, payung, selempang, pita, dan gelar. Gelar tertinggi yang mereka impikan adalah: Pangeran, Arya, Adipati, dan Tumenggung. Sedangkan pangkat yang mereka gairahi adalah bupati—pangkat tertinggi di luar daerah kerajaan yang dapat dicapai oleh Pribumi pada zaman penjajahan Belanda (lihat Pramoedya Ananta Toer, Sang Pemula, 1985: 14).

     Tidak ada kebebasan berpikir dalam kasta ini. Mereka terkekang oleh budaya yang penuh dengan kehormatan yang irasional dan semu. Oleh karenanya, pemuda dan pemudi yang berasal dari keluarga ningrat atau priyayi atau keluarga kelas bangsawan, namun mereka terpelajar dan berpikiran maju, mereka pada umumnya memilih keluar dari “kekangan” sistem keluarganya. Beberapa contoh, misalnya, HOS Tjokroaminoto, R.A. Kartini (tokoh emansipasi wanita Indonesia), Bung Karno, Tjipto Mangoenkoesoemo, Dewi Sartika, Tirto Adhi Soerjo (Bapak Pers Indonesia), dan lain-lain. Bahkan, Tirto Adhi Soerjo mengatakan, menjadi pegawai negeri kolonial menghilangkan kemerdekaan diri dan kebebasab berpikir. Mereka ini adalah beberapa contoh dari anggota keluarga ningrat atau priyayi yang tidak memiliki mental priyayi. Mereka-mereka ini tidak tertarik untuk menjadi ambtenaar atau pegawai negeri. Mereka memilih bebas. Mereka tidak bersikap seperti kaum priyayi. Kebanyakan mereka bersahaja, bebas berpikir, bebas berkumpul, dan bebas berserikat, karena dengan begitu mereka bisa berbuat sesuatu yang benar-benar nyata untuk kepentingan rakyat.

     Bung Karno, Bung Hatta, dan aktivis-aktivis pejuang bangsa zaman dahulu pernah ditawari untuk bekerja sebagai ambtenaar (pegawai negeri), tapi mereka tolak mentah-mentah. Mereka sedikit pun tidak tertarik jadi ambtenaar. Mereka lebih memilih menjadi aktivis pergerakan. Jadi ambtenaar (PNS pada saat itu), dalam pandangan mereka, bukanlah jalan atau alat perjuangan. Menjadi pegawai negeri ketika itu sama saja dengan mengabdi pada kepentingan kolonial. Kalau mereka jadi PNS saat itu, kemungkinan besar mereka tidak akan pernah memerdekakan bangsa ini. Sebagian besar waktu mereka tentu akan tersita oleh kesibukan sebagai pekerja kantor dengan segala rutinitas, formalitas dan tetek bengeknya, sehingga mereka tidak sempat lagi untuk membaca buku dan berorganisasi atau mendirikan organisasi-organisasi pergerakan. Dan kemungkinan juga mereka tidak akan pernah jadi orang besar sebagaimana yang kita kenal. Mengapa? Ya, karena kebebasan berpikir dan ruang gerak mereka menjadi sempit dan terbatas. Mereka terikat dalam sistem yang bersifat formalistik-simbolik. Oleh karenanya, Tjipto Mangoenkoesoemo mengundurkan diri dari pekerjaannya sebagai ambtenaar (pegawai negeri) karena ia ingin bebas bergerak, berpikir, dan bersuara.

     Namun anehnya, kebanyakan pemuda di Indonesia saat ini tidak menjadikan mereka-mereka itu sebagai salah satu sumber inspirasi. Kebanyakan pemuda kini tetap punya kemauan yang besar untuk jadi pegawai negeri, walaupun dengan jalan menyogok ratusan juta rupiah. Suatu budaya yang salah. Sumber budaya yang salah itu, kalau kita lihat dari latar belakang historisnya, ya dari sistem budaya feodal di Indonesia pada masa lalu itu. Budaya feodal itulah yang masih diwarisi oleh masyarakat modern Indonesia dewasa ini.

   Di masa kolonial, kasta bangsawan-priyayi dipandang sebagai kasta tertinggi dan terhormat. Walaupun pada hakekatnya adalah kehormatan semu dan irasional. Nah, mental priyayi di masa lalu itu pada kenyataannya masih diwarisi juga oleh sebagian besar PNS saat ini. Kebanyakan orang masih menganggap pekerjaan sebagai PNS adalah pekerjaan yang prestisius dan dianggap seperti “kasta bangsawan-priyayi” di masa lalu. Padahal, kalau kita mau menilainya secara rasional, anggapan seperti itu tidaklah berdasar. Irasional. Semestinya, manusia itu dihormati bukanlah dari status sosialnya, tetapi dari kontribusinya bagi peradaban dan kehidupan manusia.

     Oleh karena itu, dalam rangka refomasi birokrasi saat ini, PNS sudah seharusnya meninggalkan mental priyayi, yang—dalam pandangan Pramoedya—sebagaian besarnya gila hormat dan gila jabatan. Mental PNS yang harus dibangun kedepan adalah mental melayani, bukan mental dilayani. PNS harus menjauhkan perilaku eksklusif. PNS yang baik adalah PNS yang menyadari bahwa ia digaji dari uang rakyat. Oleh karena itu, ia harus melayani rakyat secara tulus ikhlas. Menjadi PNS bukan berarti “menjadi ningrat” atau menjadi “kasta bangsawan-priyayi”. PNS hanyalah abdi negara. Mereka punya kewajiban mengabdi pada kepentingan rakyat—karena ia memang hidup dari uang rakyat. Terlalu mahal rakyat menggaji kalau orientasi mereka hanya ingin enak, foya-foya, dan tidak produktif. Dan terlalu mahal mereka digaji dengan uang rakyat kalau hanya ingin dilayani namun enggan melayani masyarakat. Beban anggaran negara kita sudah terlalu berat menanggung biaya pegawai.

NANI EFENDI
Alumnus LK III HMI


                       Oleh : Bukhari Muallim

Idealnya, sebuah organisasi memiliki beberapa komponen yang mempunyai fungsi yang efektif dan efisien untuk mencapai satu tujuan. Setiap komponen atau bagian-bagian dalam organisasi harus bisa bersinergi untuk mewujudkan sebuah goal yang telah ditetapkan. Kondisi demikian juga berlaku dalam bidang pemerintahan, tidak terkecuali pemerintahan desa. Dalam pemerintahan desa, terdapat beberapa jabatan atau bidang yang dibentuk dengan tujuan agar setiap bidang-bidang itu bisa bekerja secara optimal dalam upaya membantu kepala desa untuk mencapai cita-cita pembangunan, yang salah satunya adalah memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat (public service). Namun, dalam prakteknya saat ini, tidaklah seperti itu. Banyak bidang-bidang—seperti Kasi, Kaur, Kadus, dan termasuk lembaga BPD—ternyata tidak berfungsi secara signifikan. Padahal, semua job-job itu dibiayai dari APBD. 

Selama ini, semua persoalan yang menyangkut urusan pemerintahan desa hanya dibebankan kepada kepala desa sebagai single fighter (pejuang tunggal). Sementara Kasi, Kaur (Kepala Urusan), Kadus (Kepala Dusun), dan anggota BPD tidak berfungsi sama sekali. Nah, tentu keadaan yang seperti ini akan menghambat kinerja kepala desa sebagai salah satu ujung tombak pemerintah pusat dalam mencapai target pembangunan yang telah direncanakan secara makro. Kondisi seperti ini tentu tidak sehat dalam perspektif ilmu administrasi pemerintahan desa. Karena terjadi semacam “kekacauan manajemen” dalam penataan organisasi.

Di sisi lain, tugas Badan Perwakilan Desa (BPD) juga tidak berfungsi secara baik. Semestinya, segala hal yang menyangkut aspirasi masyarakat menjadi tanggung jawab BPD untuk disampaikan kepada kepala desa untuk ditindaklanjuti. Tetapi, faktanya, aspirasi masyarakat juga disampaikan kepada kepala desa secara langsung. Sehingga, terjadi overload tugas di pundak kepala desa. Seharusnya, jika BPD difungsikan secara baik sebagai “DPR kecil” di desa, tumpang tindih tugas dan kewenangan tidak akan terjadi. Dan itu akan membuat pemerintahan menjadi “lincah” dan profesional. 

Secara personal, mungkin honorarium untuk jabatan-jabatan itu terbilang kecil. Namun, jika kita akumulasikan secara keseluruhan, anggaran daerah yang tersedot untuk membiayai bidang-bidang tersebut cukup besar. Semestinya, anggaran itu benar-benar difungsikan untuk memberdayakan perangkat desa itu sendiri agar dapat berfungsi secara baik dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa.

Perlu pemberdayaan

Idealnya, bidang-bidang yang selama ini tidak berfungsi secara efektif harus diberdayakan dan difungsikan secara optimal berdasarkan job description yang jelas, rinci, dan terukur. Sudah saat dan seharusnya pengelolaan pemerintahan desa dilakukan sebagaimana seharusnya suatu lembaga pemerintahan.  Dimana secara birokrasi pelayanan dipusatkan di kantor yang rata-rata setiap desa sudah memilikinya.

Dengan demikian roda pemerintahan desa dapat berjalan dengan baik, pendelegasian wewenang menjadi jelas, serta pelayanan menjadi terarah.

Belajar dari Sumatera Barat, pemerintahan Nagari sudah lama dipusatkan di kantor Wali Nagari, aparat desa sangat diberdayakan dalam memberi pelayanan dengan jam kantor yang sama dengan pemerintah daerah. Apalagi saat ini dengan adanya ADD dan DD, pemerintahan desa sudah mendapatkan porsi yang cukup besar dalam pengelolaan keuangan.



Siapa yang bertanggung jawab dalam upaya memberdayakan mereka? Jawabannya, tentu pejabat yang berada di atasnya, seperti pemerintahan daerah dalam hal ini adalah bidang pemerintahan desa, camat, dan kepala desa itu sendiri sebagai seorang pemimpin (leader) di wilayahnya. Kepala desa dituntut kecakapannya untuk me-manage (mengelola) bidang-bidang tugas yang ada di bawahnya. Tanpa, kesadaran itu, jabatan-jabatan yang saya sebutkan di atas tetap akan menjadi pajangan yang tidak dapat berfungsi secara jelas.

Dengan adanya pemberdayaan (empowerment) dan fungsionalisasi yang baik, BPD, Kaur, Kadus, diharapkan dapat bekerja secara baik, optimal, dan profesional. Aparat-aparat pemerintahan desa itu sudah semestinya bekerja sesuai dengan tugas dan kewenangannya. Hal demikian akan berdampak positif terhadap kinerja kepala desa. Karena, kepala desa tidak lagi dibebani dengan tugas-tugas yang bukan menjadi wewenang dan tanggung jawabnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga, dengan adanya aparat yang bekerja sesuai dengan fungsinya, tujuan pembangunan dapat dicapai dan berhasil secara efektif dan efisien. 

Selama ini, yang hanya ditekankan hanyalah tujuan yang ingin dicapai. Padahal, tujuan itu hanya bisa dicapai dengan baik apabila aparat pemerintahan desa dapat bekerja sesuai dengan tugas dan fungsinya secara benar. Itulah yang menjadi “PR” kita semua, terlebih pemerintah daerah sebagai pemegang otoritas dalam membina dan meningkatkan kualitas penyelanggaraan pemerintahan desa. Sehingga upaya kita untuk mendapatkan pelayan publik yang optimal—khususnya bagi masyarakat desa—dapat terwujud sesuai dengan konsep penyelanggaran pemerintahan desa yang baik (good corporate governance).

Ini mungkin, hendaknya menjadi suatu kesadaran bersama, bahwa pentingnya tujuan organisasi dalam hal ini adalah pelayanan untuk didorong dan dilakukan dengan sebaik mungkin untuk kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Tanpa kesadaran maka yang indah dan baik hanyalah fantasi yang jauh dari kata harapan. Pepatah Belanda mengatakan Leiden is lijden (Tak ada negara yang miskin yang ada adalah negara yang salah urus). BM



KERINCINEWS.COM, KERINCI - Pada tahun 2019 ini, STIA-NUSA menempatkan kan Mahasiswa Kukerta di beberapa lokasi STIA-NUSA diluar provinsi Jambi yaitu 3 lokasi berada di Kecamatan Lunang Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumbar. Adapun 3 lokasi terbut adalah Desa Lunang Utara, Desa Pondok Parian dan Lunang Tengah.

Diantara 3 lokasi tersebut, mahasiswa Kukerta posko 2 Desa Pondok Parian selalu berbaur dengan masyarakat. Salah satu program pengabdian yang disambut antusias oleh masyarakat adalah keterlibatan mahasiswa dalam bidang agama yaitu mengajar mengaji untuk anak-anak.

Disamping itu mahasiswa Kukerta posko 2 Desa Pondok Parian Lunang dalam waktu dekat merencanakan kegiatan turnamen Volly Ball. Disamping melaksanakan program pengabdian yang berhubungan dengan administrasi pemerintahan.

Dosen pembimbing lapangan posko 2 Desa Pondok Parian Lunang bapak Bukhari Muallim, S.Sos, S.Pd, M.Si ketika dihubungi via ponsel mengatakan bahwa mahasiswa bimbingannya saat ini sudah menyiapkan program-program unggulan yang bermanfaat langsung bagi masyarakat. Salah satunya adalah kegiatan membantu masyarakat merintis usaha kecil yang bekerja sama dengan pemdes.

Kemudian penyuluhan-penyuluhan dibidang ekonomi dan kesehatan juga sedang digalakkan.

Bukhari muallim juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Camat dan Wali Nagari beserta seluruh lapisan masyarakat Pondok Parian Lunang yang dengan senang hati telah menerima mahasiswa Kukerta STIA-NUSA Tahun 2019. (noha)





Oleh: Ekten Deaf Pariske 
(Sekjend DEMA IAIN Kerinci Periode 2018-2019) 

KERINCINEWS.COM, KERINCI - Istilah demokrasi pada dua dasawarsa terakhir, khususnya di berbagai negara berkembang kian populer, baik pada tingkat wacana maupun arus gerakan sosial politik. Sebagai suatu sistem politik, demokrasi telah menempati tingkatan teratas yang diterima oleh banyaknegara karena dianggap mampu mengatur dan menyelesaikan hubungan sosial dan politik, baik yang melibatkan kepentingan antar individu dalam masyarakat, hubungan antar masyarakat, masyarakat dan negara maupun antar negara di dunia.

Sebagai sebuah konsep, demokrasi memiliki makna luas dan mengandung banyak elemen yang kompleks. Demokrasi adalah suatu metode politik, sebuah mekanisme untuk memilih pemimpin politik. Warga negara diberi kesempatan untuk memilih salah satu diantara pemimpin-pemimpin politik yang bersaing meraih suara.

Akar sejarah ide demokrasi, yang sekarang berkembang dengan amat pesat, tidak bisa
dilepaskan dari sejarah gelap Eropa abad pertengahan. Hal itu adalah realitas sejarah yang tidak dapat diingkari. Ketika itu, para cendekiawan Eropa melancarkan seruan pentingnya penentangan terhadap dominasi kaum gerejawan terhadap kehidupan umum. Mereka menyerukan agar peranan agamawan dibatasi hanya di dalam lingkungan gereja. Sementara di luar lingkungan gereja, masyarakat umum yang bukan gerejawan berhak menentukan pandangan, sikap, dan kebijakan mengenai kehidupan, terutama yang berkaitan dengan kehidupan publik.

Tentu saja, cara berpikir dan pandangan seperti itu berdampak sangat luas terhadap sikap dan pandangan tentang kehidupan. Dalam dunia pemikiran, cara berpikir seperti itu, dikenal secara luas sebagai cara berpikir sekularistik (pendangkalan agama). Faktanya demokrasi lahir dari pergulatan antara rasionalitas dan kuasa gereja ketika itu. Maka bentuk pemerintahan sekuler menjadi satu-satunya solusi agar pemerintahan despotik dan otoritarian yang dikuasai kaum gerejawan tidak berlanjut.

Secara umum pandangan bahwa esensi demokrasi adalah kedaulatan rakyat hampir menjadi keyakinan sebagian besar masyarakat manusia sekarang ini. Sedangkan kedaulatan rakyat umumnya dimaknai bahwa sumber kekuasaan pemerintah atau negara adalah rakyat. Dengan kata lain rakyatlah yang menjadi sumber keabsahan kekuasaan negara. Oleh karena itu, tanpa persetujuan rakyat, kekuasaan negara tak memeroleh legitimasi dan legalitas yang meyakinkan.

Atas dasar itu, seharusnya dalam negara yang menganut sistem demokrasi rakyat mendapatkan manfaat dari keberadaan suatu pemerintahan dan negara. Sebab esensi lain dari keberadaan suatu pemerintahan dan negara adalah bahwa mengatur dan mengurus rakyat adalah kewajiban negara. Maka demokrasi merupakan wadah masyarakat atau rakyat untuk memilih seseorang yang akan memimpin dan melayani mereka dalam berbagai kehidupan umum. Konsekuensinya para pimpinan di sebuah negara demokrasi bukan orang yang dibenci oleh rakyatnya, sistem yang dijalankannya bukan yang tidak dikehendaki melainkan yang sejalan dengan arah pemkiran rakyatnya.

Namun dalam praktik realitas demokrasi di manapun di dunia ini ditemukan sejumlah ironi. Bahkan dalam banyak hal sudah jelas bertentangan dengan esensi demokrasi itu sendiri. Yang paling mudah ditemukan dan nyaris menjadi fenomena umum di setiap negara yang menganut sistem demokrasi ialah fenomena menguatnya apa yang disebut tirani.

Dalam sebuah negara yang kekuasaanya dikendalikan penuh oleh tirani sangat berpotensi menjungkirbalikkan tata nilai. Oleh karena itu, dalam sistem pemerintahan yang dikuasai tirani bisa jadi sesuatu yang bertentangan dengan apa yang dikendaki oleh nilai-nilai sosialkemasyarakatan yaitu kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

Oleh sebab itu, dalam sistem demokrasi pula berbagai penyimpangan, seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme, mudah ditemukan bahkan nyaris menjadi asas peri kehidupan di negara demokrasi. Hal itu dikarenakan dalam proses pelaksanaan demokrasi alam kaitan pemilihan pemimpin masih disuguhi berbagai kecurangan yang dilakukan oleh para kandidat atau partai pengusungnya.

Salah satu kecurangan Pemilu adalah politik uang yang memaksa masyarakat untuk memilih peserta Pemilu yang melakukan politik uang tersebut. Setidak-tidaknya ada 2 subjek yang menyebabkan merebaknya praktik politik uang, yaitu peserta pemilu dan masyarakat sebagai pemilih.

Pada umumnya para calon yang pernah mencalonkan diri pada Pemilu sebelumnya lebih ahli dalam politik uang dan dipastikan akan mengulang hal yang sama. Adanya ketidakpercayaan masyarakat terhadap para calon yang justru melahirkan efek negatif bagi para elit dengan cara politik uang sering dijadikan alasan untuk melakukan politik uang. Akibatnya masyarakat pun sangat antusias kepada calon yang banyak memberikan uang dan selanjutnya masyarakat pun merasa “berutang budi” pada calon tersebut. Biasanya peserta Pemilu yang tidak memiliki kedekatan emosional dengan masyarakat akan lebih mengandalkan politik uang. Akibatnya kasus pembelian suara dengan politik uang selalu saja menyertai dalam setiap pelaksanaan Pilpres, Pilkada, atau Pileg.

Meskipun populer dan dianggap terbaik, demokrasi nyatanya adalah sistem yang sangat mahal. Demokrasi membutuhkan biaya tinggi. Saat memberikan pidato kenegaraan di Gedung MPR/DPR, 16 Agustus beberapa tahun lalu, Mantan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono bahkan cemas dan prihatin dengan perkembangan demokrasi yang semakin mahal ini. Meluasnya politik uang, kata SBY, hanya membawa kesengsaraan bagi rakyat dan merusak demokrasi yang dibangun. Praktik politik uang, katanya, pasti diterima oleh pelakunya dikembalikan modal yang telah dikeluarkan.

Demokrasi sejatinya sistem yang cacat sejak lahirnya. Sementara sistem ini juga dicaci-maki di negeri asalnya, Yunani. Aristoteles (348-322 SM) menyebut demokrasi sebagai Mobocracy atau aturan massa. Ia mencerminkan demokrasi sebagai sistem yang bobrok, karena pemerintahan yang dilakukan oleh massa, demokrasi rentan akan anarkhisme.

Menurut Aristoteles bila negara dipegang oleh banyak orang (lewat perwakilan legislatif) akan berbuah petaka. Dalam bukunya “Politik”, Aristoteles menyebut demokrasi sebagai bentuk negara yang buruk. Sesuai dengan pemerintahan yang dilakukan oleh kelompok minoritas di dewan perwakilan yang mewakili kelompok yang akan dengan mudah berubah menjadi pemerintahan anarkhis, menjadi ajang pertarungan konflik kepentingan berbagai kelompok sosial
dan pertarungan elit kekuasaan.

Mungkin di masa kini kita, di abad kecanggihan informasi dan komunikasi yang belum pernah dicapai oleh manusia sebelumnya, demokrasi adalah kata atau istilah yang paling mendominasi perbincangan di berbagai pertemuan. 

Begitu luasnya wacana tentang demokrasi, sehingga istilah ini nyaris menjadi menu perbincangan keseharian manusia.

Di sisi lain, demokrasi seolah-olah telah menjadi standar keberadaban suatu bangsa. Oleh sebab itu, jika suatu bangsa, negara, atau kelompok tertentu, bahkan seorang individu, diberi lebel tidak demokratis akan merasa malu besar. Akibatnya kata “anti demokrasi” telah menjadi alat stigma yang cukup efektif untuk menjatuhkan pamor suatu bangsa, masyarakat, kelompok, atau individu.

Makna demokrasi akan semakin kelabu ketika ia dipraktikkan oleh penguasa yang dalam menjalankan kekuasaannya sekedar untuk menghindari sebutan antidemokrasi pada rezimnya. Demokrasi menjadi lebih kabur esensinya jika penerapannya menggunakan kekuatan dan kekerasan, seperti yang terjadi di Irak dan Afghanistan sekarang ini.

Bagaimana di Indonesia? Apa yang bisa kita harapkan dari demokrasi sekarang ini? Cita-cita demokrasi yang substansial, dalam praktek sehari-hari tampaknya kian lama kian menjauh. Demokrasi kita hanya diterjemahkan seperti sebagai rezim partai. Bahkan dalam kenyataannya meninggalkan rakyat yang seharusnya menjadi pemilik kedaulatan politik. Dan rakyat benar-benar menjadi pelaku yang pasif di sini. Mereka memilih, tapi tak bebas memilih. Yang bisa mereka pilih hanyalah mereka yang sudah dapat dipilih, dan tidak dari setiap mereka sudah mewakili semua aspirasi rakyat. Bagaimana ini mau dibilang sebagai sistem yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat?

Rakyat Indonesia pun terbodohi. Dan mereka yang membodohi telah sukses membuat ribuan rakyat negara ini menjadi bodoh. Atau pembodohan yang terselip dalam sistem demokrasi di negara ini hanyalah sebuah kecelakaan?

Kini rakyat Indonesia menjadi terlanjur cinta pada satu sosok. Satu figur. Tanpa sadar sosok tersebut tidaklah bekerja sendirian. Ia bekerja sebagai sebuah tim. Dan ketika tim tersebut pecah, bisakah sosok tersebut bekerja dengan sama baiknya seperti sebelumnya?

Ah, rumit sekali! 

KERINCINEWS.COM, KERINCI -  Forhati (Forum Alumni HMI-WATI) Daerah Kerinci gelar Musyawarah Daerah pertama yang bertempat di hotel arafah, Kerinci (29/12).

Sebelum dilaksanakannya Musda Forhati, juga dilaksanakannya seminar nasional yang bertemakan "Perempuan dan anak dalam perlindungan negara". 


Kemudian selesai pelaksanaan seminar langsung dilanjutkan dengan Musyawarah Daerah Forhati yang dimana pesertanya merupakan seluruh Alumni HMI-WATI Kerinci.


 Berdasarkan hasil Musyawarah Daerah Forhati Ke-1 mengamanahkan 3 orang presedium, yakni, Ilisnawati, Arlenda Latif dan Sesi Vemia. Serta menetapka IlisnaIlis sebagai Koordinator Presedium Forhati Daerah Kerinci.  

Arlenda Latif yang sebelumnya dimanahkan sebagai PJS Presedium FORHATI Kerinci yang berhasil menyelenggarakan Musda Pertama Forhati Daerah Kerinci dan seminar nasional. 

"Dengan dan terlaksananya Musda pertama Forhati Daerah Kerinci semoga menjadi langkah awal untuk semakin mempererat silaturahmi sesama alumni kohati maupun dengan KOHATI Cabang Kerinci kedepan". 


Ilisnawati dalam sambutannya "merintis Forhati Daerah Kerinci menuju Forhati yang mandiri dan berkaryaguna dengan pengetahuan yang mendalam dan wawasan nan luas serta bersinergi baik sesama alumni HMI-Wati maupun dengan organisasi perempuan yang ada di Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh."
 (*) 

KERINCINEWS.COM, KERINCI - Pada Selasa  (27/11), Mahasiswa STIE SAK yang melaksanakan Kuliah Kerja Nyata-Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (KKN-PPM) di Desa Sanggaran Agung bersama dengan Koramil Danau Kerinci datang meninjau rumah Bapak Surono Warga RT 5 (60) yang akan dijadikan sebagai lokasi pembuatan MCK.

Ketua Pelaksana Kegiatan Sosial Mahasiswa KKN-PPM STIE SAK, Wiedho Echa Pratama ketika diwawancarai mengatakan bahwa kegiatan tersebut dilakukan berawal dari kepeduliannya bersama rekan-rekannya untuk membantu Bapak Surono agar memiliki MCK sendiri di rumah.

Wiedo juga menjelaskan bahwa kabar tentang bapak surono tersebut juga didengar oleh pihak koramil danau kerinci sehingga dari pihak koramil pun ikut berinisiatif dalam berpartisipasi untuk membantu.

”pada saat pengajian, ada salah satu anggota koramil yang ikut pengajian di RT.5,jadi anggota koramil tersebut juga merespon akan hal ini. Setelah itu, saya mendatangi koramil untuk pembahasan hari pembuatannya.” Tutupnya.


Babinsa koramil Danau Kerinci, juga menyampaikan bahwa kegiata yang digerakkan oleh mahasiswa KKN-PPM STIE SAK Posko Sanggaran Agung adalah sebagai wujud sosial pemuda yang mempunyai semangat membantu masyarakat yang sedang berada dalam ketidakmampuan. Kegiatan yang baik akan mendapatkan pahala yang berlimpah.

”Kegiatan seperti ini semoga menjadi acuan dan pedoman untuk pemuda agar bisa berkontribusi untuk masyarakat sekiranya.” Ujar Babinsa.

Kegiatan Sosial pembangunan MCK tersebut rencananya akan dilaksanakan pada hari selasa dan ditargetkan selesai pembangunannya pada hari senin depan. (*) 




KERINCINEWS.COM, KERINCI - Puluhan Mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Peduli IAIN Kerinci gelar aksi kepung Rektorat IAIN Kerinci, Rabu (7/11).

Mereka mulai berorasi di setiap gedung mahasiswa seraya membagikan tuntutan dalam bentuk teks selebaran kepada mahasiswa untuk menghimbau seluruh mahasiswa merapatkan barisan dan menuntut kesejahteraan, alhamdulillah hal itu mampu mengetuk hati mahasiswa dan bergegas masuk dalam barisan dan bergabung. Lalu dilanjutkan berorasi di depan gedung rektor dengan menyampaikan 7 tuntutan.

Korlap aksi Weli Kurnia Parbo mahasiswa Fakultas Fuad IAIN Kerinci menjelaskan bahwa tuntutan mereka adalah bentuk kepedulian mahasiswa terhadap kampus.

"Kita melaksanakan aksi merupakan wujud dari kepedulian terhadap kampus tercinta, yang dimana IAIN dikenal sebagai kampus terbesar di Kerinci-Sungai Penuh. Namun sanagat disayangkan dengan minimnya fasilitas kampus yang dapat dinikmati oleh mahasiswanya sendiri." Tegas Weli.

Setelah berorasi di depan Rektorat, massa aksi disambut ramah oleh Rektor dan pihak kampus IAIN Kerinci dengan mempersilahkan seluruh massa aksi untuk masuk ke ruangan pertemuan.

Sammy Ahmad Amin dan kawan-kawan menyampaikan semua tuntutannya serta memberi ultimatum kepada pihak kampus untuk segera menangani secepatnya.

"Jika tuntutan kita tidak segera tindak lanjuti, maka kita akan gelar aksi dengan membawa massa dalam jumlah lebih besar." Ujarnya.

Selanjutnya disambung oleh Yoan Adrian Govinda mahasiswa Tarbiyah menyatakan bahwa bentuk kepedulian dari bapak Rektor itu memang rendah, buktinya foto Gubernur Jambi Zumi Zola masih terpampang indah di dalam ruangan, bagaimana ingin melihat lingkungan luas IAIN Kerinci sedangkan di dalam ruangan saja tak di perhatikan.

"Kepedulian Rektor IAIN Kerinci sangat rendah sekali. Buktinya saja Foto Gubernur Jambi tidak diganti, padahal Zumi Zola sudah jelas tidak lagi menjadi Gubernur. Bagaimana pihak kampus akan peduli dengan fasilitas lingkungan kampus, jika fasilitas di ruangan Rektor saja belum bisa diperhatikan." Ungkap Yoan.

Setelah mahasiswa menyampaikan tuntutannya, pihak kampus menanda tangani ultimatum yang di sepakati semua massa aksi. Massa aksi dengan tertib membubarkan diri.

Berikut hasil mediasi tuntutan massa aksi serta telah disepakati oleh Rektor IAIN Kerinci:






Oleh: RAUSHAN FIKRI

KERINCINEWS.COM, “I will prepare and someday my chance will come.” (Saya akan melakukan persiapan dan suatu hari nanti kesempatan saya akan datang). Demikian kata Presiden Amerika Serikat ke-19, Abraham Lincoln (1809-1865). Ya, Nuzran Joher telah melakukan hal yang sama dengan apa yang dilakukan Lincoln. Nuzran—disadari atau pun mungkin juga tanpa disadarinya—telah mempersiapkan diri dalam waktu yang relatif panjang untuk menjadi seorang pemimpin (leader). Nuzran remaja hidup di ujung rezim Orde Baru yang otoriter, kaku, dan cenderung pada hal-hal yang serba simbolis-formalistik yang ekstrem.

Tapi, minat Nuzran lain: ia berbeda dengan trend rekan-rekan seusianya yang berlomba-lomba ingin jadi PNS pada era 90-an. Mungkin karena ia berkelindan dengan dunia pergerakan, aktivis, dan idealisme, ia kurang berminat untuk pakai seragam dinas. Nuzran justru menenggelamkan diri dalam aktivitas-aktivitas organisasi kemahasiswaan yang ia yakini mampu membuatnya besar dan berbeda dari rekan-rekannya kelak: menjadi tokoh dan pemimpin sosial.

Bertahun-tahun ia digembleng dan tergembleng di organisasi perkaderan: HMI (Himpunan Mahasiswa Islam). Nuzran tumbuh dengan karakter kepemimpinan yang nasionalis-religius. HMI—sebagai sebuah organisasi kemahasiswaan yang telah banyak melahirkan tokoh dan pemimpin-pemimpin cemerlang bangsa ini—adalah organisasi yang dipilihnya ketika menjadi mahasiswa IAIN Imam Bonjol Padang, Sumatera Barat. Karena kecintaannya pada kemanusiaan (humanity), kemerdekaan intelektual (intellectual freedom), dan kepedulian sosial ia memilih jalan hidup sebagai aktivis mahasiswa. Puncaknya di saat reformasi ’98 ia tampil memimpin gerakan mahasiswa ‘98 di Sumatera Barat dan menjadikan kampus IAIN sebagai pusat pergerakan 48 perguruan tinggi, sampai jatuhnya rezim Orde Baru.

Ia cuekkan apa yang menjadi momok oleh teman-teman kuliahnya di masa Orde Baru dulu, yang apatis dengan organisasi: ancaman DO (drop out). Tapi, tak sia-sia. Nuzran terbukti di kemudian hari, telah menikmati hasil itu: karakter kepemimpinan (leadership) justru banyak ia dapatkan dalam dunia organisasi, bukan di kampus formal. Namun, ia tetap bisa merampungkan kuliah dan berhasil mendapat gelar sarjana.

Tak hanya sukses organisasi, ia juga sukses secara akademis. Kedua hal itu telah membentuk dan memperkuat talenta kepemimpinan yang ada dalam dirinya. Bukti keuletan dan talenta kepemimpinannya: ia bersama aktivis Sumatera Barat dan Jambi mendirikan HMI Cabang Kerinci, dan ia menjadi ketua umum pertama. Sampai saat ini, sudah ribuan kader dan alumni yang lahir dari rahim pengkaderan HMI Cabang Kerinci. Pelan tapi pasti telah muncul kader dan bibit-bibit generasi muda yang tangguh, ulet serta siap mengisi pembangunan di segala bidang baik di Kota Sungai Penuh, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi dan Nasional.

Dalam kancah pergulatan sosial organisasi HMI ia berhasil menjadi Sekretaris Jenderal Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) di Jakarta, Kandidat Ketua Umum DPP KNPI 2011-2013 serta menjadi Ketua DPP KNPI Bidang Otonomi Daerah. Sesuatu yang tidak mudah dicapai oleh banyak aktivis dari berbagai daerah di Indonesia.

Kini, Nuzran Joher dipercaya bersama 62 orang tokoh Nasional lainnya—mantan menteri, hakim Mahkamah Konstitusi, akademisi, mantan anggota DPR dan DPD RI—berhimpun mewakili Fraksi Politik di MPR sebagai anggota di Lembaga Pengkajian MPR RI sejak 2016 sampai sekarang.

Figur Bersih, Peduli, dan Santun

Terlahir dari keluarga sederhana, di Desa Maliki Air Rawang, Sungai Penuh-Kerinci, 44 tahun silam, tepatnya 28 Oktober 1973, Nuzran—meminjam istilah wartawan senior Rosihan Anwar dalam salah satu tulisannya di Harian Kompas—adalah sosok “anak kampung tinggi melambung”. Sejak kecil, menurut pengakuannya, ia memang sudah tertarik dengan dunia politik dan kepemimpinan. Ia kerap dibawa mengikuti kegiatan-kegiatan sosial keagamaan dan politik. Bakat kepemimpinannya terus ia asah. Ia aktif di berbagai organisasi, mulai dari Remaja Masjid, Ketua OSIS PGAN/MAN, dan kepemudaan di kampung, sampai—ketika duduk di bangku kuliah di perguruan tinggi—menduduki jabatan sebagai Ketua Umum (sekarang: dikenal dengan istilah “Presiden BEM”). Organisasi adalah bagian dari hidupnya.

Karena organisasi juga, Nuzran telah mengembara ke berbagai tempat di Tanah Air. Jiwa nasionalismenya tumbuh. Idealismenya kokoh. Tidak seperti pada umumnya pemuda-pemudadi kampungnya yang enggan meninggalkan tanah kelahiran, Nuzran justru memilih hijrah keluar daerah. Namun, semua itu tidaklah membuatnya angkuh dan melupakan kampung halaman dan sahabatnya. Ia tetap ingat akan masyarakat daerahnya—Kerinci dan Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi—yang saat ini masih banyak yang hidup susah dan mengalami kemiskinan, ketidakadilan, dan keterbelakangan.

Mungkin, bagi Nuzran, berlaku nasihat dari Imam Syafi’i kepada para pencari untuk berani melakukan pengembaraan intelektual: ”Berangkatlah, niscaya engkau akan mendapatkan ganti untuk semua yang engkau tinggalkan. Bersusah payahlah sebab kenikmatan hidup direngkuh dalam kerja keras. Ketika air mengalir, ia akan menjadi jernih dan ketika berhenti ia akan menjadi keruh. Sebagaimana anak panah, jika tidak meninggalkan busurnya tak akan mengenai sasaran. Biji emas yang belum diolah sama dengan debu di tempatnya.”

Ya, benar nasihat Imam Syafi’i. Pada 2004, di usianya yang relatif muda, ia diberi amanah oleh masyarakat Jambi sebagai Senator: menjadi anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI) mewakili Provinsi Jambi. Ia memperoleh suara yang cukup fantastis dan spektakuler: 137.018 suara. Suara terbanyak di antara seluruh perolehan suara anggota DPD RI ketika itu. Di usia yang sangat belia (31 tahun) ia tampil sebagai tokoh muda di pentas politik Nasional—mengalahkan pesaing-pesaingnya yang berasal dari berbagai latar belakang. Di DPD RI, ia dipercaya sebagai Ketua dan Pimpinan PAH (Panitia Ad Hoc) III DPD RI tiga tahun berturut-turut pada 2004-2007. Ia juga pernah duduk sebagai anggota PAH I yang membidangi urusan hukum dan otonomi daerah, Panitia Perancang Undang-Undang 2004-2009.

Tidak hanya itu, ia juga punya segudang pengalaman internasional ke berbagai negaranegara di dunia seperti Arab Saudi, Dubai, Jepang, Finlandia, Kuba, Norwegia, Polandia, Jerman, China dan lainnya. Sepanjang karirnya, ia tergolong figur yang bersih. Tidak ada catatan hitam. Tidak pernah ia tersandung persoalan-persoalan korupsi, gratifikasi, asusila, dan perilaku bejat lainnya. Selama menjadi anggota DPD RI, ia bekerja jujur untuk masyarakat Jambi. Terkadang ia bekerja dalam sunyi dan luput dari sorotan media. Namun, ia tetap bekerja, walaupun kadang difitnah dan diumpat di sana-sini. Tapi, ia tak pernah merisaukannya. Itulah sebuah karakter kepemimpinan yang kuat.

Bukti lain dari kecintaannya untuk membangun negeri: pada 2008, ia pernah mencalonkan diri untuk menjadi Bupati Kerinci, walaupun pada akhirnya gagal. Tapi, Emil Peria—yang juga aktivis pergerakan dan tokoh politik muda Kerinci—pernah mengatakan yang intinya: tidaklah menjadi soal Nuzran kalah dalam kompetisi di Pilkada Kerinci. Yang penting itu: kita telah mencoba mendobrak status quo (kemapanan) dan kebekuan demokrasi yang selama ini dianggap hanya monopoli dan dominasi “kaum tua”, dan golongan elite.

Pasca kekalahannya sebagai Bupati Kerinci sambil menyelesaikan jabatan sebagai anggota DPD, Nuzran di tarik oleh DR. H. Marzuki Alie sebagai Staf Ahli Ketua DPR RI 2009-2012. Pada masa yang bersamaan, ia didaulat oleh para sesepuh, senior HKK dan MPK se-Indonesia (Masyarakat Peduli Kerinci) sebagai Sekretaris Jenderal DPP MPK selama dua Periode.

Pada 2014, Nuzran kembali ke pentas politik Nasional sebagai calon DPD RI periode 2014, namun gagal. Tapi sebagai tokoh dan pejuang sejati, yang selalu berupaya memperjuangkan nasib rakyat banyak, pada 2015, Nuzran kembali ke arena politik: ia dipercaya sebagai Calon Wakil Walikota Kota Sungai Penuh mendampingi Herman Muchtar. Tapi perjuangannya kembali gagal. Kesuksesan dan kegagalan yang dialami Nuzran dalam suatu perjuangan tak membuatnya patah arang. Nuzran punya prinsip: “Berdamai dengan masa lalu adalah sebuah pelepasan yang bijak. Siapa pun kita di masa itu jangan sampai merusak irama perjuangan hari ini dan harapan besar esok hari.” Itulah sebuah kesantunan politik yang jarang kita dapati. Dan prinsip itu juga yang membuat Nuzran dikagumi dan disegani banyak pihak.

Semangat, keteguhan, dan kesantunan perjuangan politik Nuzran Joher ini sangat menarik dan unik. Hal itu telah menarik minat mahasiswa jurusan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang, Uun Lionar. Uun Lionar mengkaji biografi tematis dalam bentuk skripsi dengan judul: NUZRAN JOHER: Dari Aktivis Mahasiswa Hingga Politisi. Uun dapat mempertahankan skripsinya itu di hadapan penguji dan berhasil menggondol gelar sarjana pada tahun 2015.

Harapan Perubahan

Kini, Buya Ran—sapaan akrab Nuzran Joher—kembali dilirik oleh banyak kalangan tokoh-tokoh, kelompok pro perubahan, partai politik tingkat pusat dan daerah. Ia “turun gunung”. Ia digadang-gadang dan disebut-sebut sebagai tokoh muda yang akan muncul dan mampu melakukan perubahan yang lebih menyegarkan panggung politik Provinsi Jambi. Kini, ia maju sebagai calon anggota DPRD Provinsi Jambi dari PDI-Perjuangan yang lebih berintegritas.

Dari sekian banyak pengalaman, relasi, dan dedikasinya di tingkat Nasional, Nuzran, dipandang oleh banyak pengamat, akan lebih mampu memberikan perubahan signifikan  terhadap peningkatan kualitas kinerja DPRD Provinsi Jambi ke depan. Selama ini, DPRD Provinsi Jambi dinilai belum mampu memberikan kemajuan yang berarti bagi masyarakat  Jambi, khususnya Sungai Penuh-Kerinci. Belum terlihat terobosan-terobosan besar dan  signifikan yang telah dilakukan DPRD Provinsi Jambi selama 4 tahun terakhir ini. Kekecewaan masyarakat diperparah lagi dengan prahara dan tragedi OTT KPK beberapa waktu lalu yang melibatkan eksekutif dan legislatif: suatu kejadian yang sangat mencoreng nama baik lembaga yang terhormat itu.

Oleh karena itu, masyarakat Jambi butuh penyegaran dan perbaikan yang berarti. Wajah dan nama baik Jambi perlu di-”segarkan”. Tidak hanya dalam hal pembangunan fisik, sarana, dan prasarana, tapi juga dalam bidang moralitas, integritas, dan manajemen birokrasi pemerintahan. Masyarakat Jambi menginginkan adanya peningkatan perbaikan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (clean and good governance), termasuk dalam hal rekrutmen CPNS dan penempatan orang untuk jabatan tertentu sesuai dengan keahliannya (the right man on the right place).

Masyarakat Jambi tidak hanya butuh legislator handal, tapi juga membutuhkan aktor dengan gaya kepemimpinan yang energik, dinamis, visioner, terbuka, tidak bergaya birokrat yang kaku, tidak terlalu formalistik dan feodal; dan yang tidak kalah penting: memiliki jiwa “pendobrak” kebekuan dan anti kemapanan, sehingg bisa melahirkan produk legislasi daerah yang berkualitas yang berpihak kepada rakyat. Tipe itu, dalam pandangan banyak kalangan saat ini, ada pada sosok Nuzran Joher yang berlatar belakang aktivis pergerakan dan aktivis mahasiswa. Karakter aktivis sejati tidak terlalu suka dengan simbol dan gaya formalistik yang kaku yang bersifat lip service belaka.

Nuzran dikenal dengan motto perjuangan: “KBKB” (Kita Bisa Karena Bersama dan Benahi Negeri). Motto ini meneguhkan kepada kita akan prinsip kerjasama dalam berjuang dan menikmatinya secara adil dengan semangat kebersamaan dan kegotongroyongan. Kini ia menambah motto perjuangannya: “Merangkai Semangat Juang, Menuju Kemenangan”. Ia pun berpesan bahwa Pemilu Legislatif ini adalah sebuah kontestasi dan kompetisi yang harmonis, cerdas, dan ceria, bukan arena permusuhan dan saling menjelekkan. Mari nyalakan cahaya kebaikan masing-masing, tapi jangan padamkan cahaya orang lain. Subhanallah...!!

Karena kesungguhan dan keikhlasannya untuk berjuang membangun Jambi, khususnya Sungaipenuh-Kerinci, tidaklah salah jika banyak kalangan masyarakat—tokoh agama, pemangku adat, cerdik pandai, para petani, pedagang kaki lima, ibu-ibu (mak-mak) tukang ojek, sopir angkot, pedagang pasar, buruh, ASN, pemuda dan mahasiswa serta kaum milenial, yang merindukan perubahan (change) ke arah yang lebih baik—menaruh harapan besar pada Nuzran Joher untuk duduk dan memberikan warna positif penuh keadaban moral di lembaga DPRD Provinsi Jambi kedepan. Mungkinkah Nuzran Joher memenuhi harapan itu? Bismillahirrahmanirrahim, semoga...!!! .Selamat Berjuang, Sang Aktivis...!!!

RAUSHAN FIKRI
Aktivis dan Pegiat Anti Korupsi

Syuhada 
(Formateur/Ketum HIPMI Sungai Penuh Terpilih) 

KERINCINEWS.COM, KERINCI - Senin (29/10) BPC Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Sungai Penuh laksanakan MUSCAB yang ke 3 di Aula Hotel Mahkota Sungai Penuh. Muscab HIPMI ke 3 kali ini dihadiri oleh Ketum HIPMI BPD Jambi, Pengurus BPC HIPMI Kerinci dan Merangin, dan Muscab dibuka langsung oleh Wakil Walikota Sungai Penuh. 

Zulhemi Wakil Wali Kota  Sungai Penuh dalam sambutanya menyampaikan sangat mengapresiasi dilaksanakanya MUSCAB HIPMI ke 3 Sungai Penuh dan beliau juga menyampaikan untuk siap bekerja sama dengan HIPMI untuk kedepanya.

Peserta Musyawarah Cabang HIPMI Sungai Penuh mengamanahkan Syuhada Ketum HIPMI terpilih secara aklamasi untuk memimpin HIPMI Sungai Penuh Periode 2018-2021. Di pidato pertamanya Syuhada mengemukakan bahwasanya pemuda-pemudi Sungai Penuh musti terlibat aktif dalam dunia Entrepreneur serta dalam jangka pendek kita akan membentuk HIPMI Perguruan Tinggi.


“Melalui kegiatan yang akan kami jalankan itu kami harap hubungan seluruh anggota HIPMI Sungai Penuh akan semakin erat dan akhirnya tidak menutup kemungkinan akan menelurkan sinergi bisnis antara mereka Jadi, selain meningkatkan jumlah pengusaha, HIPMI Sungai Penuh harus lebih dulu berpacu menyebarkan virus enterpreneur di Sungai Penuh khususnya.”

Dan yang tidak kalah penting, lanjutnya, adalah melakukan transfer keilmuan antar anggota. Pengusaha kecil atau pemula harus diberikan kesempatan untuk berkarya. Caranya bisa dengan meminta pemerintah untuk lebih simpati dan mau memberikan kesempatan kepada mereka mengerjakan berbagai proyek yang ada.

Kedepanya kita akan bekerja sama dengan pemerintah harus peduli dan memberikan kesempatan kepada mereka. Karena 10 tahun hingga 15 tahun kedepan, pengusaha muda inilah yang akan menjadi penentu pergerakan ekonomi bangsa,” tegas Syuhada. (*)